Home / Berita / Cegah Kebakaran Gambut dengan Sipalaga

Cegah Kebakaran Gambut dengan Sipalaga

Badan Restorasi Gambut mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, yakni sistem informasi pemantauan lahan gambut atau sipalaga. Sistem ini mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut.

Kerusakan lahan gambut bisa disebabkan pengeringan yang berlebihan. Lahan gambut yang kering memantik kebakaran dan upaya pemadaman pun sulit dilakukan.

Beberapa kali Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan yang besar, terutama saat musim kemarau. Pada 2015, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengestimasi, luas lahan terbakar di seluruh Indonesia periode 1 Juli hingga 20 Oktober 2015 mencapai 2.089.911 hektar. Luasan lahan tersebut setara dengan 32 kali luas Provinsi DKI Jakarta atau empat kali luas Pulau Bali.

Dari luas lahan terbakar itu, lebih dari 600.000 hektar merupakan rawa gambut. Lahan gambut yang terbakar berada di Kalimantan (319.386 hektar), Sumatera (267.974 hektar), dan Papua (31.214 hektar). Meski luasan lebih kecil, kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan dan menimbulkan kabut asap sampai tiga bulan.

BADAN RESTORASI GAMBUT–Pengukuran muka air tanah yang dilakukan badan restorasi gambut dengan sipalaga.

Untuk itulah, pemantauan lahan gambut diperlukan untuk mencegah terjadinya kembali bencana kebakaran. Dalam pemantauan lahan gambut, diperlukan informasi mengenai kondisi lahan gambut secara tepat dan cepat. Pemantauan perlu dilakukan secara berkala dengan hasil yang langsung diterima (real time).

Atas dasar itu, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, yakni sistem informasi pemantauan lahan gambut (sipalaga). Sistem ini menggunakan alat pemantau tinggi muka air (TMA) dengan metode telemetri (pengukuran jarak jauh) yang diletakkan di lokasi pantau di target prioritas restorasi. Penelitian dan pengembangan dilakukan oleh BRG bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG Haris Gunawan menuturkan, salah satu parameter kunci dalam pengelolaan lahan gambut adalah air. Kondisi lahan gambut yang kering akan rentan terbakar sehingga daerah tersebut rawan kebakaran.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terutama kewajiban mempertahankan TMA pada tingkat 40 cm. Ketentuan ini dimaksudkan agar gambut bisa tetap lembab dan basah. Jika terjadi kebakaran pun tidak akan memperparah rembetan api.

Naik turunnya TMA di lahan gambut dipengaruhi penguraian dari material penyusun gambut, kondisi tutupan lahan, dan hidrologisnya. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah tingkat curah hujan dan intensitas sinar matahari.
”Pemantauan TMA pada lahan gambut sangat penting untuk mendukung salah satu kegiatan restorasi lahan gambut, yaitu rewetting atau pembasahan gambut. Oleh karena itu, kebasahan gambut harus dipantau sepanjang tahun secara terus-menerus,” katanya.

Hingga Desember 2018, sebanyak 138 alat pemantau TMA sudah terpasang di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut. Alat ini terpasang di Riau sebanyak 47 alat, Jambi (13 alat), Sumatera Selatan (20 alat), Kalimantan Barat (13 alat), Kalimantan Tengah (38 alat), Kalimantan Selatan (5 alat), dan Papua (2 alat).

Sistem kerja
Teknologi pengukuran TMA secara telemetri menggunakan sumber energi matahari. Alat pemancar (transmitter) data disimpan di dalam kotak yang kedap air. Data tersebut akan dikirimkan dari alat pemantau ke pusat data pada server (peladen) utama milik BRG melalui jaringan sistem komunikasi, seperti jaringan seluler Global System for Mobile Communications (GSM).

Data tersebut ditampilkan pada laman situs serta aplikasi di Android yang bisa diakses secara terbuka sehingga dapat digunakan secara langsung dan mudah oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengaksesnya di http://pustekwil.bppt.go.id/produk/gwl/mobile/.

Selain dilengkapi dengan sensor TMA, alat pantau juga dilengkapi sensor untuk mengukur kelembaban tanah gambut, curah hujan, suhu, dan kelembaban udara. Pengambilan data dari sensor menuju peladen memiliki jarak waktu perekaman sekitar 10 menit. Pengiriman dilakukan setiap satu jam.

Salah satu hal penting dalam analisis data TMA adalah memperkirakan berapa TMA gambut untuk beberapa hari ke depan. Jika TMA kurang dari 40 cm dalam waktu beberapa hari berturut-turut, masyarakat dan pihak terkait perlu melakukan tindak lanjut.

”Pembasahan gambut bisa dilakukan dengan pembuatan bangunan penahan air, seperti sekat kanal, penimbunan kanal yang terbuka, dan pembangunan sumur bor. Cara ini efektif dilakukan saat musim hujan. Jika kondisi siaga terjadi pada musim kemarau, setidaknya pihak terkait bisa lebih waspada di daerah itu,” kata Haris.

Pembasahan gambut bisa dilakukan dengan pembuatan bangunan penahan air, seperti sekat kanal, penimbunan kanal yang terbuka, dan pembangunan sumur bor.

Pengukuran TMA dengan alat saat ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan sinyal dan keterbatasan luasan observasi. Untuk itu, BRG sedang mempersiapkan teknologi penginderaan jauh satelit yang dikembangkan bersama Lapan. Dengan teknologi satelit, hasil penginderaan bisa lebih nyata dan bisa mencakup wilayah lebih luas. Tingkat akurasinya pun lebih baik.

Emisi karbon
Pencegahan kerusakan lahan gambut di Indonesia juga sangat penting mengingat fungsi lahan gambut sebagai tempat menangkap dan menyimpan cadangan karbon. Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terluas keempat di dunia setelah Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Alasan inilah yang mendorong pemerintah, bahkan dunia internasional, berkomitmen melindungi ekosisten rawa gambut di Indonesia.

Para peneliti memastikan ekosistem rawa gambut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Selama 30 tahun (2008-2038), jika tanpa kerusakan, keberadaan gambut basah dapat mencegah pelepasan emisi karbon dioksida 164 juta ton (Kompas, 13/10/2016).

Komitmen Pemerintah Indonesia telah dituangkan dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dengan berjanji menurunkan 29 persen emisi gas rumah kaca di bawah skenario business as usual dengan tambahan 12 persen dengan bantuan internasional pada 2030.

Untuk itulah, Haris menambahkan, sosialisasi kini lebih digencarkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jika terjadi perubaan sifat tanah pada rawa gambut, peningkatan emisi karbon bisa terjadi.

Kondisi ini dipacu peningkatan oksidasi gambut akibat perubahan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan gambut, seperti drainase. Kebakaran pun bisa menghasilkan emisi karbon yang amat besar.-DEONISIA ARLINTA

Sumber: Kompas, 17 Desember 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: