Cakupan Implementasi Kurikulum Ditingkatkan

Penerapan Kurikulum 2013 diperluas hingga mencakup 25 persen sekolah di semua jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli mendatang. Selain itu, penyediaan buku teks oleh pemerintah diubah dalam bentuk buku model atau buku inspirasi, yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh penerbit buku pelajaran.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tjipto Sumadi mengatakan, semula, pelaksanaan Kurikulum 2013 dipatok 6 persen sekolah untuk setiap jenjang. Tahun 2016 ini ditambah 19 persen.

“Jadi, penerapannya sudah mencakup 25 persen sekolah atau lebih dari 50.000 sekolah,” kata Tjipto Sumadi, Selasa (31/5), di Jakarta.

Tjipto menyampaikan hal itu di sela-sela kuliah umum tentang Reformasi Kurikulum: Pengalaman India dan Australia yang menghadirkan Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Delhi Anita Rampai serta Adjunct Professor, Direktur Riset Kebijakan dan Praktik Pendidikan, Australian Council for Educational Research (ACER) Kathryn Moyle. Acara ini digelar Puskurbuk bekerja sama dengan ACDP Indonesia.

Menurut Tjipto, perbaikan kurikulum menjadi hal yang lazim dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan zaman demi kemajuan bangsa. “Perbaikan kurikulum tidak berhenti, mulai dari sistem penilaian, kompetensi dasar, hingga materi yang belum pas harus disesuaikan. Kita perlu juga belajar dari pengalaman negara lain, seperti Australia, dan dari negara berkembang seperti India, terutama untuk mengembangkan tuntutan belajar abad XXI,” ujar Tjipto.

Buku teks
Terkait buku teks, misalnya, India dan Australia menyerahkan penyediaan dan pengembangan kepada penerbit. Namun, tetap mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Menurut Tjipto, nantinya Kemdikbud juga lebih menyediakan buku model. Sekolah dapat memilih sendiri buku-buku produk penerbit sesuai kebutuhan. “Nanti ada ketentuan untuk harga eceran tertinggi. Ini sedang disiapkan,” kata Tjipto.

Anita mengatakan, perubahan kurikulum di India juga tidak terhindarkan. Pada 1975, mulai diakui soal keberagaman siswa, tetapi kurikulum yang didesain pemerintah sama untuk semua anak.Pendidikan di India terus menuai kritik untuk bisa bertransformasi menghadapi pendidikan abad XXI.

Sementara itu, di Australia, kata Kathryn, kurikulum tidak terpusat. Otonomi dalam penyusunan kurikulum diatur di tingkat negara bagian (state) dan wilayah. Pengembangan kurikulum butuh sekitar 18 bulan, ditambah konsultasi 10 minggu. Penyiapan guru menjadi hal yang krusial dalam implementasi kurikulum di tingkat sekolah.(ELN)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Juni 2016, di halaman 12 dengan judul “Cakupan Implementasi Kurikulum Ditingkatkan”.