Batan Hitung Ulang Biaya PLTN Mini

Energi Nuklir Tetap Masih Pilihan Terakhir
Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan masih menghitung ulang biaya pembangunan reaktor daya eksperimental yang juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil. Itu untuk mencegah adanya defisit pembiayaan setelah proyek berjalan.

Perhitungan terakhir, pembangunan butuh Rp 1,7 triliun-Rp 2 triliun. “Kami mungkin akan memakai angka yang deviasinya agak lebar. Semoga akhir tahun ini selesai dan segera diajukan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” kata Kepala Batan Djarot S Wisnubroto di Jakarta, Selasa (11/10), di sela Lokakarya untuk Media “Teknologi Nuklir Modern”, yang diselenggarakan Rosatom, Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia, serta Batan.

Seusai Batan menyelesaikan rancangan anggaran, Bappenas akan memutuskan mekanisme pembiayaan, apakah dengan pinjaman lunak atau cukup APBN.

Jika ingin menarik pinjaman lunak, Bappenas akan memasukkan proyek RDE dalam “Blue Book” atau Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah guna ditawarkan kepada luar negeri. “Yang tertarik antara lain Rusia dan Tiongkok,” ujar Djarot.

Reaktor kapasitas 10 megawatt itu akan dibangun di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. RDE menggunakan teknologi reaktor generasi IV atau reaktor temperatur tinggi berpendingin gas (HTGR). Teknologi itu menggunakan sistem keselamatan pasif sehingga jika kecelakaan, reaktor dapat dimatikan otomatis, tidak bergantung tambahan intervensi dari luar, seperti listrik atau manusia.

Target meleset
Pembangunan RDE juga salah satu penerjemahan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional hasil Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional, yang menegaskan nuklir pilihan terakhir memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan belum akan dibangunnya PLTN, Batan tetap harus menguasai teknologinya sehingga RDE jadi sarana memelihara pengetahuan.

Awalnya, Batan menargetkan RDE selesai dibangun tahun 2019 dan beroperasi tahun 2020. Namun, jika ada penundaan proses, Djarot ragu itu tercapai. Izin lokasi, misalnya, ditargetkan terbit 2015, tetapi hingga kini belum diperoleh karena masih dievaluasi, termasuk permintaan melibatkan pakar asing menilai.

Adapun evaluasi, antara lain, mempelajari aspek kegempaan, kegunungapian, geoteknik dan fondasi, meteorologi, hidrologi, kejadian akibat kegiatan manusia, demografi, tata guna lahan, dan tata ruang.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Rahmat Salam mengatakan, Pemkot Tangsel pada prinsipnya menyetujui pembangunan RDE selama masih di kawasan Puspiptek. Adapun Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan Yarianto S Budi menyebut, Batan tinggal menunggu hasil penilaian Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk mendapat izin tapak. Batan sudah menyerahkan lagi dokumen evaluasi ke Bapeten, September lalu.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan dan Desain Reaktor National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI) Dmitrii Samokhin mengatakan, ketepatan mengukur risiko ancaman eksternal dan pemilihan teknologi, kunci PLTN resisten dari bahaya luar. (JOG)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Oktober 2016, di halaman 13 dengan judul “Batan Hitung Ulang Biaya PLTN Mini”.