Seiring perubahan teknologi informasi yang sangat cepat, sepuluh tahun lagi diprediksi akan ada 50 miliar peralatan yang terhubung internet. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara matang sejumlah faktor terkait keamanan siber.
“Perubahan sangat cepat. Keamanan dan regulasi pemerintah menjadi kata kunci,” kata Rektor Universitas Telkom Mochamad Ashari pada Workshop Cybersecurity Capacity bekerja sama dengan Universitas Oxford, Inggris, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Senin (28/3). Hasil kerja sama itu akan menghasilkan “buku putih” tentang keamanan siber di Indonesia. Keamanan siber dinilai sangat penting bukan hanya untuk masa depan, melainkan juga saat ini.
Pakar bidang informasi dan kerahasiaan Oxford Internet Institute, Universitas Oxford, Ian Brown, mengimbau pemerintah mempertimbangkan secara matang sejumlah faktor yang berkaitan dengan penerapan keamanan siber. “Ada beberapa hal, seperti menyiapkan manajemen krisis dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan respons insiden siber nasional dikelola baik,” ujar penulis buku Regulating Code itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Brown mencontohkan perselisihan di antara pebisnis taksi konvensional dan jasa transportasi berbasis aplikasi daring yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari lalu. Menurut Brown, langkah penyelesaian dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan mencari jalan terbaik.
“Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain,” katanya.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah aspek bisnis di tengah dunia yang sedang berubah.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Bambang Heru Tjahjono menambahkan, kerja sama dengan Universitas Telkom dan Universitas Oxford merupakan bagian dari langkah pemerintah menjalankan peta jalan tentang siber di Indonesia.
Saat masyarakat mulai terbiasa dengan transaksi daring, kata Bambang, data pribadi seperti nama dan alamat sudah terbuka di dunia maya. Akibatnya, risiko yang ditanggung masyarakat pun akan semakin besar. “Di sinilah pemerintah harus siap menjamin keamanan warganya, termasuk keamanan di dunia maya,” kata Bambang. (DMU)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Maret 2016, di halaman 13 dengan judul “Antisipasi Jutaan Alat Terkoneksi Internet”.
