Narasi sejarah saat ini dianggap tak mampu mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Teori-teori sosial jarang digunakan sebagai pisau analisis sejarah.
”Tren pengembangan sejarah sekarang ialah mampu menggambarkan kondisi masyarakat, tidak hanya pada suatu dinasti atau pemimpinnya. Untuk itu, sejarah harus meminjam teori-teori sosial,” tutur sejarawan dari Universitas Indonesia, Saleh As’ad Djamhari, Kamis (1/5), di Jakarta.
Narasi sejarah dinasti kerap dipadati soal masa jatuh bangun dinasti dan peperangan. Hal itu memerangkap sistem belajar sejarah yang kemudian hanya sekadar menghafal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai penting sejarah menjadi berkurang karena narasinya tak mendukung penghayatan terhadap kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Padahal, kondisi masyarakat juga melatari peristiwa-peristiwa penting pada masa lalu.
Buku ajar
Di samping itu, menurut Saleh, kerap terdapat masalah dalam buku-buku ajar sejarah. Persoalan buku ajar sejarah sangat penting. UNESCO, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, misalnya, telah menyusun acuan buku ajar sejarah. Hal itu disebabkan buku ajar sejarah kerap menjadi sumber konflik internasional.
”Buku ajar sejarah Jepang, contohnya, menimbulkan penentangan Korea dan Tiongkok sebagai daerah yang pernah terjajah oleh Jepang,” kata Saleh.
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Taufik Abdullah, mengatakan, untuk mengembangkan sejarah, perlu dilihat aspek historiografi (penulisan sejarah) Indonesia yang baru dimulai pada 1957. Ketika itu, terjadi penentangan terhadap sumber acuan sejarah yang dibuat FW Stapel dengan sudut pandang Indonesia sebagai Hindia Belanda.
”Sumber acuan sejarah yang ditulis Stapel menyinggung pula masa perkembangan Hindu di Indonesia. Namun, juga tersirat Indonesia mengalami penjajahan Hindu sehingga buku Stapel ditentang,” ujar Taufik. (NAW)
Sumber: Kompas, 2 Mei 2014
