PSBB Butuh Ketegasan dan Kedisiplinan

Kegagalan langkah pembatasan sosial berskala besar berpotensi memicu ledakan wabah Covid-19 sehingga lebih sulit dikendalikan.

KOMPAS/PRIYOMBODO–Pembatas dari plastik antara pengunjung dan petugas kasir di supermarket ritel di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (16/4/2020).

Pembatasan sosial berskala besar hanya berhasil jika dilakukan secara serentak dengan dukungan semua pihak. Namun, hingga hari ini pelaksanaannya di Jakarta belum berjalan efektif. Padahal, kegagalan langkah ini bakal memicu ledakan wabah Covid-19 sehingga lebih sulit dikendalikan.

”Kami telah meminta gugus tugas daerah untuk melakukan penertiban agar pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) ini berjalan optimal. Kodam dan Polda, satu kesatuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Kamis (16/4/2020), di Jakarta.

Menurut Doni, mengacu pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum, kegiatan sosial budaya, moda transportasi, dan beberapa kegiatan lain. Batasan-batasan ini harusnya ditegakkan pemerintah daerah, termasuk larangan sepeda motor untuk mengangkut penumpang.

Ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Rino, mengatakan, PSBB yang mulai diterapkan ini sulit diukur tingkat keberhasilannya karena belum memiliki target penurunan infeksi dengan ukuran waktu yang jelas. ”Misalnya, ada target bisa merdeka dari Covid-19 saat 17 Agustus 2020. Harus ada langkah terukur berapa persen mobilitas penduduk yang harus dikurangi melalui PSBB,” ujarnya.

Menurut Pandu, penurunan tingkat infeksi sangat dipengaruhi oleh penurunan mobilitas penduduk dan kedisiplinan menjaga jarak. Jika mobilitasnya tetap tinggi dan jarak fisik tidak bisa dijaga karena terjadinya antrean di kendaraan umum atau di tempat kerja, upaya penurunan kasus infeksi akan sulit terjadi. ”Penurunan tingkat infeksi ini bertujuan menjaga agar pasien yang butuh perawatan intensif tetap tertangani. Dengan tren saat ini saja rumah sakit sudah kewalahan, jadi memang kurvanya harus diturunkan,” ujarnya.

Menurut Pandu, PSBB akan lebih efektif jika dilakukan secara nasional dengan tahap pelaksanaan disesuaikan kesiapan daerah. Jika memang daerah tidak mampu dari segi pendanaan, harus dibantu pemerintah pusat. ”Presiden telah mengumumkan Indonesia dalam keadaan darurat dan bencana nasional. Karena itu, PSBB harus diterapkan secara nasional walaupun wilayahnya bertahap dan tanggung jawab oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Saat ini, menurut Pandu, Covid-19 sudah bersirkulasi di komunitas. Ini mengakibatkan virus tidak bisa dikurung hanya di satu atau dua wilayah. ”Tidak mungkin hanya Jabodetabek karena kalau tidak akan bolak-balik dari satu daerah ke daerah lain,” ujarnya.

Pandu menambahkan, PSBB nantinya harus ditarget bisa dilakukan secara total dan serempak minimal selama satu bulan atau dua kali masa inkubasi. ”Jika kita bisa melakukan ini, diharapkan bulan berikutnya mulai landai. Di New Zealand, Australia, dan Jerman. Itu contoh yang nyata,” ujarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI–Suasana kereta Commuter Line yang relatif tidak terlalu padat saat hendak berangkat dari Stasiun Bekasi, Jawa Barat, pada hari pertama penerapan PSBB, Rabu (15/4/2020).

Tunjangan sosial
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, keberhasilan PSBB ini juga ditentukan oleh pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. ”Ujian hari-hari ini bagi pemerintahan adalah memastikan terjadinya percepatan atas semua rencana dan target kerja penanganan Covid-19. Terutama memastikan dua hal segera terjadi, yaitu realisasi tes massal dan realisasi bantuan tunai dan bantuan lainnya kepada warga yang menerapkan PSBB,” ujarnya.

Manajer Riset, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menyatakan, selain fokus pada kesehatan, pemerintah juga harus segera fokus pada dampak sosial ekonomi yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pendistribusian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan yang terintegrasi dengan bantuan reguler lain, seperti PKH, kartu sembako, dan program lainnya kepada masyarakat harus segera direalisasikan. ”Pendataan harus dilakukan secara cermat, pemerintah harus memastikan bantuan tidak salah sasaran, dan tidak kalah penting pencairan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Oleh AHMAD ARIF

Sumber: Kompas, 16 April 2020