Sosialisasi dan riset lanjutan terkait mobil listrik terus dilakukan. Pengujian mobil listrik menggunakan sumber energi baru dan terbarukan dimulai di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/10/2019), tepatnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai bagian dari pengujian kendaraan listrik di lingkungan pulau terpencil dan terluar.
Pengujian ini dilakukan bersama antara pihak pemerintah dan swasta. Dari unsur pemerintah ada Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN (Persero), dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Sementara dari pihak swasta, ada PT Mitsubishi Motors Kramayudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai penyedia mobil listrik dan sistem pengecasan cepat mobil listrik dan Kyudenko Corporation dari Jepang sebagai penyedia sistem manajemen energi untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/ PRIYOMBODO–Pengunjung melihat mobil hybrid terbaru Mitsubishi Outlander PHEV yang dipamerkan dalam gelaran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/7/2019). Perpres tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan telah rampung dan rencananya akan disahkan dan diterbitkan pekan ini.
Dalam ujicoba ini, dua mobil berteknologi kendaraan listrik (electric vehicle/EV), yakni Mitsubishi iMIEV yang merupakan mobil listrik murni dan Mitsubishi Outlander PHEV berteknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dicas menggunakan jaringan listrik PLN yang dipasok PLTS Bilacenge milik BPPT. Berbagai data dan informasi pun diharapkan bisa didapatkan, antara lain, soal stabilitas pasokan listrik dari PLTS untuk catu daya baterai mobil listrik dan bagaimana lingkungan pulau terpencil bisa menopang operasional kendaraan listrik.
“Penelitian bersama ini salah satunya bertujuan melihat bagaimana kendaraan listrik digunakan di pulau-pulau terpencil yang ketersediaan energinya terbatas,” tutur Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto dalam sambutannya.
Mempermudah pemasyarakatan
Menurut Harjanto, pemerintah memang tengah mendorong peluang pemasyarakatan kendaraan listrik di pulau-pulau kecil sehingga kendaraan ramah lingkungan ini bisa segera dimanfaatkan secara luas di masyarakat pulau-pulau tersebut. Lingkungan di suatu pulau yang terbatas dan tidak sekompleks di kota-kota besar diharapkan mempermudah pemasyarakatan kendaraan listrik.
KOMPAS/ARBAIN RAMBEY–Ilustrasi – Nelayan bersantai di perahunya di Ratenggaro, Sumba Barat Daya, NTT
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di pulau-pulau tersebut guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. “Harapannya suatu saat pulau seperti Sumba ini bisa meniru Pulau Jeju di Korea Selatan yang telah berhasil menjadi sebuah pulau ekowisata,” papar Harjanto.
Dari sisi swasta, penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produk mereka. “Kami secara spesifik ingin mengetahui sejauh mana sebuah PLTS di pulau kecil bisa memasok listrik yang cukup dan stabil untuk mengecas mobil-mobil listrik kami. Misalnya, saat musim hujan, apakah pasokannya bisa tetap stabil?” ungkap Presiden Direktur PT MMKSI Naoya Nakamura.
KOMPAS/ARBAIN RAMBEY–Ilustrasi – Desa Wainyapu di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Kepala Subdirektorat EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Ani Wijayanti menambahkan, Pulau Sumba sejak 2010 telah ditetapkan sebagai “Sumba Iconic Island” dalam kaitan pemenuhan listrik menggunakan sumber-sumber EBT, seperti tenaga air/mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, hingga biomassa. “Pada 2010, 85 persen pasokan listrik di Sumba masih berasal dari bahan bakar fosil dengan rasio elektrifikasi hanya 24,5 persen. Kami menargetkan pada 2020 rasio elektrifikasi telah mencapai 90 persen dan kontribusi EBT pada bauran energinya sudah mencapai 65 persen,” ungkapnya. –DAHONO FITRIANTO
Editor HAMZIRWAN HAM
Sumber: Kompas, 3 Oktober 2019