Sejarawan LIPI, Prof Dr Taufik Abdullah, yang serius itu ternyata juga bisa bergurau.
Ketika mewawancarai seorang calon peneliti bidang ilmu-ilmu sosial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) asal daerah Sulit Air, Sumatera Barat, puluhan tahun lalu, ia bertanya, ”Sebagai seorang calon peneliti bidang sosial budaya, coba Anda jelaskan bagaimana jika seorang perjaka dari daerah Sulit Air menikah dengan seorang gadis dari Sukamandi, Jawa Barat.”
Sang calon peneliti, Azam Manan yang kini sudah senior, mencoba menjawab serius pertanyaan itu meski sebenarnya Taufik hanya bergurau untuk memecah ketegangan calon peneliti. Ini membuat pewawancara ujian lisan itu tertawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Janji Sukamandi”
Bagi peneliti LIPI, Sukamandi terkenal kembali karena saat menghadiri panen raya padi varietas unggul hasil penelitian LIPI di Sukamandi awal 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan meningkatkan kesejahteraan peneliti di Indonesia. Janji itu dikenang para peneliti LIPI sebagai ”Janji Sukamandi”.
Presiden SBY mengulang kembali janji itu di Istana Negara, 10 Agustus 2008, saat memberikan sambutan pada Hari Teknologi Nasional (Harteknas). Janji untuk meningkatkan kesejahteraan peneliti bahkan masuk dalam Pidato Presiden Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009, 16 Agustus 2008.
Setelah setahun berlalu, janji itu belum juga menjadi kenyataan. Hingga kini, kesejahteraan peneliti tak mengalami kenaikan berarti. Memang pada 2009 ini ada kenaikan anggaran penelitian sebesar Rp 1 triliun, terbagi atas Rp 600 miliar untuk penelitian di kalangan universitas dan Rp 400 miliar untuk kalangan peneliti di lembaga-lembaga penelitian negara. Dari Rp 400 miliar itu, LIPI mendapat pagu anggaran Rp 55 miliar, dengan rincian Rp 50 juta per tahun untuk tiap penelitian.
Anehnya, anggaran penelitian itu bertajuk ”Bantuan Sosial bagi Peneliti”, seolah- olah peneliti ibarat kaum duafa/miskin yang perlu dibantu seperti ”bantuan langsung tunai (BLT)”. Padahal, para peneliti bukan menginginkan ”bantuan sosial”, tetapi apresiasi dan bantuan dari negara agar karya-karya mereka mudah mendapat hak paten atau mudah diproduksi secara massal. Bagi peneliti ilmu sosial dan kemanusiaan, mereka juga berharap agar timbangan ilmiah yang mereka serahkan kepada Presiden benar- benar dibaca dan bukan dibuang ke keranjang sampai.
Hingga kini Presiden SBY baru menetapkan kenaikan tunjangan bagi dosen dan guru besar di universitas-universitas negeri, tetapi belum ada ketetapan baru bagi peneliti dari jabatan fungsional kandidat peneliti sampai profesor riset.
Seorang profesor riset berpangkat pembina utama/IV/e dengan masa kerja lebih dari 25 tahun, seperti penulis, hanya mendapat gaji plus tunjangan sebesar Rp 4.995.000 per bulan. Perhatian yang amat besar bagi guru, dosen, dan profesor mungkin karena mereka punya massa yang besar sebagai pemilih pemula pada Pemilu Presiden 2009, sementara peneliti tidak.
Pengembangan iptek
Jika kita menoleh ke masa lalu, Presiden Soekarno adalah kepala negara yang paling peduli dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). LIPI, Nurtanio, LAPAN, dan BATAN, misalnya, lahir pada masa Bung Karno. Pada masa pemerintahan Orde Lama, wilayah Cibinong merupakan daerah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini menjadi Kampus Cibinong LIPI. Demikian juga wilayah Serpong, Jawa Barat, yang kini menjadi Puspiptek Serpong.
Pada masa Bung Karno, kita pernah memiliki Undang-Undang Peneliti 1961. Namun, karena peraturan pemerintahnya tak kunjung usai, UU itu akhirnya dicabut kembali. Hingga kini Indonesia belum memiliki UU tentang peneliti, bahkan pendirian LIPI masih atas dasar keputusan presiden dan belum memiliki payung hukum berbentuk UU.
Semasa Presiden Soeharto dan BJ Habibie, perhatian pemerintah kepada peneliti dan pengembangan iptek juga besar. Ini terbukti dengan banyaknya peneliti yang dikirim sekolah ke luar negeri dan adanya ajakan pemerintah bagi peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk berkarya di negeri sendiri, seperti Prof Dr Sangkot Mardjuki yang pulang dari Australia untuk mengembangkan Lembaga Eijkman di RSCM, Jakarta.
Pada era reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri adalah presiden yang paling peduli dengan pengembangan iptek. Pada masa jabatannya yang amat singkat, Juli 2001-Oktober 2004, dimungkinkan lembaga-lembaga penelitian negara, termasuk LIPI, mendapat darah segar berupa banyak peneliti muda baru. Ini untuk menanggulangi situasi pertumbuhan negatif jumlah peneliti di Indonesia akibat banyaknya peneliti pensiun, sementara penerimaan peneliti baru amat terbatas. Megawati juga amat peduli terhadap kebun-kebun raya yang dikelola LIPI, mulai dari Kebun Raya Bogor sampai Kebun Raya Bedugul, Bali.
Perhatian presiden
SBY sebagai presiden bukan tidak memerhatikan iptek dan peneliti, tetapi jika pidato kenegaraan 2005-2008 disimak, sedikit sekali ada kata iptek, pengembangan iptek, dan peneliti. Kalaupun datang ke LIPI, misalnya, Presiden SBY hanya berpidato meresmikan gedung laboratorium penelitian di Cibinong atau secara simbolik menanam sejuta pohon tanpa ada dialog dengan peneliti.
Era Presiden SBY juga penuh aroma masa Orde Baru, yaitu seringnya telepon atau pesan singkat (SMS) dari istana atau Kantor Kementerian Negara Riset dan Teknologi menanyakan mengapa peneliti A, B, atau C dikutip wartawan, menulis atau membuat konferensi pers yang mengungkap data berbeda dari data resmi pemerintah, menyudutkan pemerintah atau presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk pejabat negara yang sering menyatakan, bagaimana penelitian bisa berhasil baik kalau gedungnya kumuh dan peralatan laboratorium sudah usang. Ia juga ingin ”membuat perahu dan pancing buatan dalam negeri”. Megawati dan Jusuf Kalla tidak pernah menjaga jarak dengan peneliti, termasuk peneliti sosial politik, serta mau berdialog secara terbuka dan terus terang, termasuk menerima kritik secara langsung dari peneliti.
Hingga kini para peneliti masih menantikan janji Megawati untuk terus membantu pengembangan iptek, janji SBY untuk meningkatkan kesejahteraan peneliti, dan janji JK bahwa kita akan menggunakan lebih banyak karya anak bangsa, termasuk karya para peneliti Indonesia.
Ikrar Nusa Bhakti Wakil Ketua Majelis Profesor Riset LIPI 2009-2011
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009 | 06:04 WIB
