Sebulan lagi, sebagian wilayah Indonesia memasuki kemarau, termasuk di daerah-daerah yang langganan kebakaran hutan dan lahan. Kini, risiko bencana lebih tinggi karena bersamaan dengan pandemi Covid-19.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN–Kebakaran masih luas membara di wilayah Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam patroli udara Tim Satuan Tugas Karhutla Jambi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (8/10/2019). Empat heli pemadam serta tim darat masih terus berjuang mengendalikan api.
Sebenarnya kemarau tahun 2020 diperkirakan lebih basah ketimbang tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mungkin tak separah sebelumnya. Namun, karhutla kali ini bakal bersamaan dengan pandemi Covid-19. Risiko ini perlu diantisipasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi perkiraan kemarau 2020, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut pada bulan Mei dasarian I-III sebagian daerah rawan terbakar memasuki musim kemarau. Daerah itu meliputi antara lain Rokan Hulu, Kampar bagian barat laut, Bengkalis bagian barat daya, Siak bagian tengah/barat laut/selatan, Kampar bagian tengah, dan Kampar bagian timur laut.
Sejumlah daerah lain yang juga rawan terbakar yakni Pekanbaru bagian utara, Palelawan bagian tengah/utara/selatan, Indragiri Hulu bagian utara dan timur Indragiri Hulu, Indragiri Hilir (Riau), Tanjung Jabung Barat bagian timur, Tanjung Jabung Timur bagian tengah dan timur, Muaro Jambi bagian timur (Jambi), Muba bagian timur laut, serta Musi Banyuasin bagian timur laut dan utara (Sumatera Selatan).
Untuk wilayah Kalimantan, perkiraan musim kemarau 2020, BMKG menyebutkan akan dimulai pada Mei dasarian II yang meliputi Hulu Sungai Tengah bagian selatan, Hulu Sungai Selatan bagian barat, Tapin bagian utara, Hulu Sungai Utara bagian selatan di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada bulan Juni dasarian pertama, musim kemarau terus memasuki daerah Barito Kuala bagian barat laut serta Tabalong, Balongan bagian utara, Pasir bagian barat, Kutai Barat bagian Tenggara dan terus meluas hingga Agustus dasarian pertama di Pulau Laut.
Menurut BMKG, puncak kemarau sebagian besar wilayah zona musim terjadi pada bulan Agustus. Catatan tambahannya, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini untuk wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih kering dari normal. Daerah tersebut juga pada daerah rawan kebakaran seperti sebagian Riau.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN–Kebakaran masih luas membara di wilayah Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam patroli udara Tim Satuan Tugas Karhutla Jambi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (8/10/2019). Empat heli pemadam serta tim darat masih terus berjuang mengendalikan api.
Karhutla dan korona
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan di tujuh provinsi rawan kebakaran di Indonesia telah ditemukan kasus Covid-19, meski jumlahnya tak sebesar di Jawa. Pandemi yang belum diketahui pasti akan berakhir sampai kapan itu bisa menjadi faktor penyulit pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan maupun meningkatkan ancaman fatal bagi kesehatan warga.
Kejadian kabut asap pekat selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu membuat warga rentan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA). Ini terjadi karena kualitas udara melebihi ambang batas yang bisa ditolerir manusia. Seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun lalu, kualitas udara di Pekanbaru, Riau, sangat tidak sehat yang ditunjukkan dengan indikator PM2,5 yang mencapai angka 201 (Kompas, 10 September 2019).
Meski belum ada riset terkait karhutla dan penyakit Covid-19, sebuah penelitian di Italia bisa menjadi perhatian bersama. Relasi antara kualitas udara yang buruk dengan mortalitas akibat Covid-19 telah ditunjukkan para peneliti di Aarhus University, seperti dikutip Sciencedaily, 6 April 2020. Mereka mengkaji tingkat kematian tinggi akibat Covid-19 di Italia bagian utara dibandingkan tempat lain yang diduga kuat terkait tingginya polusi udara di Italia bagian utara. Proyek riset ini dipublikasikan dalam jurnal Environmental Pollution.
Populasi wilayah Italia utara hidup dalam tingkat polusi udara lebih tinggi. Kondisi itu dapat menyebabkan sejumlah komplikasi untuk pasien dengan Covid-19 di wilayah tersebut oleh karena tubuh mereka mungkin telah dilemahkan oleh akumulasi paparan udara.
Bila polusi udara menjadi faktor penting akan fatalitas penyakit ini–selain penyakit penyerta lain dan kesiapan pemerintah terkait layanan kesehatan dan deteksi dini–maka penyakit yang dipicu karhutla itu bisa berkelindan dan diperburuk dengan infeksi virus SARs-CoV-2, penyebab Covid-19.
Pada kebakaran sepanjang 2019 lalu yang menghanguskan 1.649.258 ha (Sipongi KLHK) tercatat hampir 1 juta warga menderita ISPA (Data BNPB). Kondisi yang akan sangat berbahaya bila kaum rentan ini terpapar kedua ancaman sekaligus, asap dan virus korona. Tanpa virus korona saja, penelitian Universitas Harvard menunjukkan polusi udara PM2,5 (partikel berukuran kurang dari 2,5 mikron) kebakaran hutan dan lahan bisa menyebabkan kematian dini 100.000 jiwa di Indonesia (tertinggi), Malaysia, dan Singapura (Kompas, 20 September 2016).
Dari sisi pencegahan, meski diklaim upaya koordinasi sudah jauh lebih baik, toh data menunjukkan karhutla 2019 tersebut tetap sangat tinggi atau luas kebakaran tertinggi kedua pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski pemerintah selalu membandingkannya dengan tragedi asap 2015 yang dipicu El Nino yang menghanguskan 2,6 juta ha maupun kejadian kebakaran pada tahun 2019 yang dialami Brasil yang mencapai 4,5 juta ha maupun 11 juta ha di Australia dan 1,8 juta ha di AS.
Pemerintah dengan kekuatan regulasinya telah menggelontorkan sejumlah regulasi taktis mulai dari kewajiban pemilik konsesi menyediakan sarana-prasarana pengendalian, kewajiban merestorasi area yang terbakar, hingga menyeret sejumlah korporasi pada sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Namun upaya ini tak sepenuhnya menghentikan kegiatan kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
Arahan Presiden Joko Widodo pada 5 Februari 2020 agar dilakukan deteksi dini dan pemadaman sejak dini kembali ditekankan saat memimpin rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ancaman pencopotan pejabat teritori TNI/polisi pun kembali didengungkan. Sejumlah instruksi lain yang pernah diberikan sejak koordinasi serupa pada tahun 2016 pun juga diberikan.
Harapannya tentu saja ini cukup memompa aparat di lapangan untuk melaksanakan upaya pencegahan meski terdapat keraguan karena di tahun-tahun lalu tak semua instruksi presiden tersebut dijalankan dengan mulus. Apalagi saat ini ketika Covid-19 turut membayangi persiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla.
KOMPAS/INFOGRAFIK/LUHUR–Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 sampai 2020. Disandingkan dengan kasus Covid-19 di kawsan yang menjadi langganan karhutla selama ini.
Masukan masyarakatLalu, bagaimana mengantisipasi karhutla di tengah ancaman korona? Selain melanjutkan upaya yang teris digallakn dari tahun ke tahun, ada usulan agar pemerintah mempertimbangkan masukan masyarakat Kalimantan Tengah. Aspirasi mereka, dalam bentuk Gugatan warga negara (citizen law suit) terkait karhutla 2015, diputuskan menang melalui kasasi di Mahkamah Agung pada Juli 2019. Pemerintah mengupayakan peninjauan kembali.
Dari 26 tuntutan warga negara tersebut, baru empat diantaranya yang dijalankan pemerintah dengan sejumlah catatan. Keempatnya yaitu pembuatan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP No 46 tahun 2017), peta kerawananan kebakaran hutan, lahan, dan perkebunan (telah dimiliki BMKG dan BNPB), penyediaan peralatan, dan menyusun dan mengesahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan kawasan lindung.
Terdapat beberapa tuntutan yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk diaplikasikan. Diantaranya yaitu, aturan mendasar berupa peraturan pemerintah tentang penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta baku mutu serta baku kriteria kerusakan lingkungan hdiup terkait karhutla. Ini sangat dibutuhkan aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk lebih memberi efek jera bagi pelaku.
Tuntutan lain yaitu pembuatan Rumah Sakit Khusus Paru akibat pencemaran udara kebakaran hutan dan lahan. Ini pun bisa dimanfaatkan langsung bagi penanganan Covid-19 di daerah.
Masukan lain, pemerintah perlu lebih tegas dalam menindak pengelola konsesi yang lahan/hutannya terbakar. Kekuatan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah memberi rambu-rambu strict liability atau tanggungjawab mutlak para pemilik konsesi bila arealnya terbakar.
Bila karhutla 2020 di tengah pandemi Covid-19 dianggap sebagai ancaman nyata, maka perlu langkah pencegahan yang lebih nyata. Jika langkah itu tak diempuh, masyarakat di kawasan langganan kebakaran bakal menghadapi dua ancaman: virus korona dan asap karhutla.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN–Kayu hasil pembalakan dialirkan melewati kanal sebuah konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) di wilayah Kumpeh, Muaro Jambi, Senin (8/10/2019). Tim patroli udara Satuan Tugas Karhutla dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapati pembalakan marak di saat areal hutan terbakar sangat luas.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor: ILHAM KHOIRI
Sumber: Kompas, 9 April 2020
Tautan: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200406100824.htm
