Teknologi yang Memperlebar Kesenjangan Pendidikan

Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran daring selama pandemi ini telah memperlebar kesenjangan pendidikan. Sejumlah siswa berisiko mengalami hilang pembelajaran karena terkendala mengakses teknologi digital.

Subsidi kuota internet bagi guru, dosen, siswa, dan mahasiswa memunculkan perdebatan, mulai dari sasaran subsidi hingga cakupan infrastruktur internet. Efektivitas subsidi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dianggarkan sebesar Rp 7,2 triliun ini pun dipertanyakan.

Dengan alasan ada kendala waktu dan data, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan subsidi kuota internet diberikan kepada semua nomor telepon seluler guru, dosen, siswa, dan mahasiswa yang terdaftar di Kemendikbud. Sekolah dan perguruan tinggi diminta memutakhirkan data telepon seluler calon penerima subsidi hingga 11 September 2020.

Meski mampu meredam keluhan masyarakat akan kebutuhan kuota internet untuk PJJ daring, pemberian subsidi secara merata berbasis nomor telepon seluler ini dinilai tidak tepat sasaran. Mengacu pada filosofi subsidi, bantuan tersebut seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu.

Dengan pertimbangan masih banyak juga siswa yang terkendala PJJ daring karena tidak mempunyai gawai, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengimbau agar mereka yang mampu secara ekonomi tidak usah memutakhirkan data telepon seluler ke Kemendikbud. Selanjutnya, anggaran itu dapat dialihkan untuk subsidi pembelian gawai.

“Kalau bisa (anggaran) yang Rp 7,2 triliun itu juga untuk subsidi pembelian smartphone (telepon pintar). Ada sejumlah keluarga yang anak-anaknya menggunakan satu HP (telepon genggam) untuk PJJ. Kalau subsidi untuk anak-anak tersebut diberikan ke satu nomor telepon, percuma karena PJJ-nya bersamaan,” kata dia dalam diskusi daring tentang pengawasan penggunaan anggaran subsidi kuota internet, Senin (7/9/2020), di Jakarta.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 menunjukkan pengguna telepon seluler di Indonesia baru 62,41 persen meski jumlah kepemilikan telepon seluler lebih dari 140 persen penduduk karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu telepon seluler. Sedangkan mereka yang mengakses internet baru 39,90 persen penduduk.

Dan terbukti, sejumlah siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring meski sekolahnya menyelenggarakan PJJ daring selama pandemi ini. Beberapa sekolah memfasilitasi pembelajaran secara luring (luar jaringan) untuk siswa yang tidak memiliki gawai, tetapi lebih banyak siswa dituntut untuk menyesuaikan diri.

Mohammad Idris, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya, selama ini berbagi gawai dengan anaknya yang duduk di sekolah dasar. Saat dia sedang di rumah, anaknya bisa mengikuti PJJ. “Kalau saya pas kerja ya belajar anak saya tertunda. Saya izin ke guru, tugas-tugas anak saya dikirim kalau saya sudah pulang kerja,” kata dia dalam diskusi tersebut.

Anak-anak yang tidak memiliki gawai sementara sekolahnya menyelenggarakan pembelajaran daring seperti anak Idris tersebut rawan tertinggal pelajaran. Jika terjadi dalam waktu lama siswa dapat kehilangan pembelajaran (lost learning) yang akan berpengaruh ke kualitas hasil belajar mereka.

Kajian Bank Dunia menyebutkan, lima bulan penutupan sekolah karena Covid-19 akan mengakibatkan hilangnya 0,6 tahun sekolah yang disesuaikan dengan kualitas. Penggunaan teknologi dalam PJJ mendekatkan risiko ini pada anak-anak dari keluarga miskin.

Kualitas akses internet
Kemudian dari segi akses internet, tidak semua daerah dengan infrastruktur internet mempunyai akses internet dengan kualitas bagus. Mardhiyah Luthfi, peneliti Merial Institute, Rabu (3/9), mengatakan, layanan jaringan internet bukan soal cakupan semata, persoalan bandwith juga perlu mendapat perhatian.

Jika ini ditelaah lebih mendalam, kata dia, cakupan layanan jaringan komunikasi tidak menggambarkan pelayanan sepenuhnya. “Meski sudah tercakup layanan internet, tidak menjamin kualitas layanannya mumpuni untuk PJJ menggunakan audio-visual,” kata dia.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan, cakupan infrastruktur telekomunikasi telah mencapai 70.670 desa/kelurahan atau 85 persen dari total 83.218 desa/kelurahan. Meskipun begitu, 68,54 persen layanannya masih 2G. Ketimpangan jangkauan sinyal seluler terutama terjadi, di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau infrastruktur internet. Dari jumlah itu, sebanyak 3.435 desa/kelurahan di antaranya di Pulau Sumatera dan Jawa, selebihnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pertimbangan komersial dari operator seluler, kata pakar telekomunikasi Ono W Purbo, membuat kualitas layanan internet tidak merata. Dengan harga satu menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) sekitar Rp 1,5 miliar, operator seluler akan memasang BTS di lokasi-lokasi yang memungkinkan banyak pelanggan, dan itu biasanya di wilayah perkotaan.

Karena itu tidak dapat terelakkan, pembelajaran daring lebih menguntungkan siswa dari keluarga kelas menengah ke atas dan terutama di perkotaan. Mereka mempunyai akses gawai dan internet yang memadai untuk pembelajaran daring. Pemberian subsidi kuota internet berbasis nomor telepon semakin memberi kemudahan bagi mereka.

Ketimpangan infrastruktur dan akses teknologi informasi tersebut memperlebar kesenjangan akses pendidikan berkualitas yang selama ini berusaha diratakan melalui sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan program digitalisasi sekolah. Pendidikan jarak jauh yang belum berkualitas semakin tidak berkualitas bagi siswa yang terkendala akses ke teknologi digital dan internet.

Penelitian yang dilakukan tim peneliti di Universitas Harvard dan Brown, Amerika Serikat pada masa pandemi ini menunjukkan, siswa yang lebih miskin berprestasi lebih buruk dalam pembelajaran daring daripada pembelajaran tatap muka. Kemampuan mereka mengakses teknologi digital dan internet menjadi penyebabnya.

Staf khusus Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah menargetkan percepatan transformasi digital untuk pemerataan akses internet. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk membangun infrastruktur teknologi informasi secara masif pada 2021. Total anggaran untuk tiga tahun ke depan sebesar Rp 80 triliun.

Namun dengan beragam latar belakang sosial ekonomi siswa, tidak ada solusi tunggal untuk pemerataan akses pendidikan. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi akan memastikan penyebaran jaringan internet merata ke seluruh wilayah Tanah Air. Namun langkah ini harus diimbangi pula dengan akses ke teknologi digital pada siswa dari keluarga miskin.

Oleh YOVITA ARIKA

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 9 September 2020