Setelah lima pekan aktivitas Gunung Agung berstatus Awas, pada 29 Oktober 2017 tingkat bahayanya kembali diturunkan menjadi Siaga. Tidak terjadinya erupsi gunung yang memiliki sejarah letusan dahsyat ini patut disyukuri. Namun, fenomena ini juga menunjukkan ada persoalan dalam pemantauan gunung api di Indonesia.
Aktivitas Gunung Agung di Bali tiba-tiba meningkat sejak awal Juli 2017 setelah 54 tahun masa tenang. “Sebelumnya, gempa vulkanik rata-rata sekali dalam sebulan, tetapi sejak Juli hingga Agustus itu rata-rata terjadi gempa tiap hari dan jumlahnya terus meningkat,” kata Kepala Bidang Mitigasi Bencana Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMB) Gede Suantika, Senin (30/10).
Berikutnya, pada 14 September 2017 terdeteksi munculnya solfatara atau gas belerang yang membuat status Gunung Agung ditingkatkan dari Level I (Normal) ke Level II (Waspada) dan le Level III (Siaga) pada 18 September 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami khawatir Gunung Agung akan meletus lagi seperti tahun 1963. Maklum letusan waktu itu sangat besar,” kata Gede. Setelah letusan Merapi pada 2010, Gunung Agung termasuk yang paling dikhawatirkan. Bukan hanya sejarah letusannya yang besar, gunung ini juga dipadati penduduk.
Hingga 22 September 2017, frekuensi dan kekuatan gempa meningkat signifikan. “Gempa yang terasa waktu itu merupakan yang terkuat. Malam harinya, Kepala PVMBG menetapkan status Gunung Agung menjadi Awas,” kata Gede. Peningkatan status ini membawa konsekuensi zona bahaya menjadi 9 km dari kawah dan secara sektoral hingga 12 km.
Menurut Gede, peningkatan kegempaan yang terdeteksi dari enam seismometer Gunung Agung dan Gunung Batur memang mendominasi dalam pengambilan keputusan kenaikan status Gunung Agung hingga menjadi Awas. Parameter lainnya adalah perubahan deformasi tubuh gunung dan juga perubahan termal.
Untuk mengetahui deformasi ini biasanya dilakukan dengan alat yang disebut tilt meter. Keterbatasan peralatan membuat tilt meter belum dipasang di Gunung Agung sebelum letusan. Alat itu, yang diambil dari gunung api lain, akhirnya dipasang menjelang penetapan Awas pada 22 September sore.
Sementara itu, empat alat global positioning system (GPS) yang dipasang di Gunung Agung ada kerusakan pada receiver atau penerima data. GPS yang juga bisa mendeteksi perubahan tubuh gunung ini sebenarnya telah dipasang jauh-jauh hari atas kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat. “Belakangan, data GPS ini bisa diambil secara manual dan memang menunjukkan ada deformasi,” kata Gede.
Ahli gunung api yang juga Staf Ahli Kebencanaan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Surono, yang turut memantau ke Bali tak lama setelah statusnya menjadi Awas, menilai parameter amatan untuk menaikkan status hingga tingkat bahaya tertinggi tersebut belum cukup. Kenaikan status Awas saat itu pun dinilai terlalu cepat.
Dia semakin yakin Agung belum sampai pada tingkat mengarah pada letusan ketika membaca data sebaran kegempaan di sekitar gunung ini yang dipetakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebaran gempa ini bisa ditafsirkan bahwa Gunung Agung masih dalam tahap mengisi kantong magma dalam dan untuk mengarah pada letusan masih butuh waktu, bisa sampai tahunan. Namun, sebagai mantan Kepala PVMBG, Surono menghargai keputusan penerusnya.
Krisis kepercayaan
Ketika masyarakat Bali telah bersiap menghadapi situasi terburuk, jumlah kegempaan di Gunung Agung terus menurun. Deformasi yang terjadi pun stagnan. Namun, hingga lewat sebulan tanpa terjadi letusan, status Gunung Agung masih tetap Awas.
Padahal, status Awas ini berdampak sangat besar terhadap Bali. Pengungsi mencapai 133.000 jiwa. “Sebagian penduduk di luar zona bahaya pun turut mengungsi. Namun sebaliknya, ada setidaknya 3.000 pengungsi yang tiap hari masuk zona bahaya untuk mengurus ternak mereka,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.
Penerobosan zona bahaya semakin sering terjadi. Bahkan, di sosial media beredar beberapa video tentang masyarakat yang berada di sekitar kawah Gunung Agung. “Saya khawatir, akhirnya mengarah pada krisis kepercayaan masyarakat pada otoritas pemantauan,” kata Sutopo.
Tidak hanya berdampak pada pengungsi, peningkatan status Gunung Agung ini juga berdampak buruk bagi Pulau Bali yang ekonominya ditopang dari sektor pariwisata. Sebanyak 70.000 turis membatalkan kunjungan wisata di Bali. Berdasarkan perhitungan BNPB, kata Sutopo, kerugian ekonomi akibat status Awas Gunung Agung diperkirakan Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun mengumpulkan pejabat kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi status Gunung Agung pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan itu, pihak PVMBG masih meyakini bahwa Gunung Agung masih mengarah pada letusan. Hingga Sabtu (26/10), Kepala Subbidang Mitigasi Pemantauan Gunung Api Wilayah Timur PVMBG Devy Kamil Syahbana mengatakan, sifat Gunung Agung tak bisa ditentukan oleh ritme dari penurunan kegempaan saja. PVMBG meminta waktu dua hari untuk mengevaluasi seluruh parameter amatan lainnya (Kompas, 28 Oktober 2017).
Pada Minggu (29/10), PVMBG akhirnya mengumumkan penurunan status Gunung Agung menjadi Siaga. Zona bahaya pun dikurangi.
Geolog senior dari Museum Geologi Bandung Indyo Pratomo mengatakan, Gunung Agung adalah gunung dengan letusan panjang. Namun, kita tidak memiliki sejarah letusannya. “Memang bisa dikatakan keputusan kenaikan Awas-nya terlalu cepat. Tetapi, saya yakin ini karena untuk antisipasi situasi terburuk. Masalahnya, penentuan Awas ini tidak semata-mata teknik, tapi juga keputusan politik karena ada konsekuensi sosial ekonomi,” katanya.
Belajar dari kasus Gunung Agung ini, menurut Indyo, pemerintah harusnya mau berinvestasi untuk menguatkan kapasitas pemantauan, selain juga riset-riset kegunungapian. “Minimnya pengetahuan kita tentang karakter Gunung Agung karena risetnya selama ini sangat kurang. Orientasi pemerintah masih eksploitasi kebumian. Idealnya, PVMBG menjadi badan sendiri dan untuk menguatkan riset, minimal di Indonesia harus ada jurusan gunung api,” katanya.
Gede mengatakan, dari 127 gunung api aktif di Indonesia, sejauh ini hanya 68 gunung yang menjadi prioritas pemantauan. Itu pun belum semuanya ada peralatan dasar pemantauannya. “Namun lebih krisis lagi sebenarnya tenaga ahli pemantauan. Rata-rata satu orang harus memantau lima gunung api,” katanya. (Ahmad Arif)
Sumber: Kompas, 31 Oktober 2017
