Vaksin Palsu; Kepastian Dampak Tunggu Hasil Uji

Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan, ada lima merek vaksin yang dipalsukan dan kemungkinan bertambah. Kepastian efek samping vaksin palsu itu masih menanti pengujian laboratorium terkait materi kandungannya yang kemungkinan selesai pekan depan.

Merek yang dipalsukan adalah Tuberculin, Pediacel, Tripacel, Havrix, dan Biosave. Tuberculin bukan vaksin, melainkan bahan alat uji untuk mendeteksi tuberkulosis. Kecuali Biosave, produk itu biasa dipakai dokter spesialis anak. Kasus penjualan vaksin palsu itu diungkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan menahan 10 tersangka.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agung Setya mengatakan, larutan adalah campuran antibiotik Gentacimin dan infus, ada yang ditambahkan vaksin tetanus (Kompas, 24/6). ”Kami meminta BPOM menguji isi produk itu bekerja sama dengan Bareskrim karena itu barang bukti,” ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam temu media, Jumat (24/6), di Jakarta.

Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga BPOM Togi Junice Hutadjulu menambahkan, BPOM perlu waktu untuk memastikan kandungan vaksin palsu karena hal itu merupakan produk biologi meski Bareskrim Polri mencurigai vaksin berisi campuran antibiotik dan cairan. Uji laboratorium diperkirakan selesai Senin atau Rabu mendatang. ”Data belum bisa disimpulkan,” ujarnya.

Langkah Kemenkes saat ini, ujar Nila, mengirim surat edaran ke berbagai pihak. Selain dinas kesehatan (dinkes) di semua daerah, surat edaran juga dikirimkan ke pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Kemenkes meminta dinkes di daerah memantau produk yang dijual di apotek. Fasilitas kesehatan (faskes) juga diminta memakai produk vaksin yang benar dan mengelola secara baik. Produk asli masuk ke katalog elektronik Kemenkes atau dibeli lewat pedagang farmasi resmi.

BPOM melalui Balai Besar POM daerah menelusuri vaksin palsu di klinik, rumah sakit, dan faskes lain. Jika ada vaksin mencurigakan, BBPOM mengamankan dahulu lalu kandungan diuji di laboratorium.

Menurut Kepala Dinkes Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Suharno, Kemenkes dan Dinkes Tangsel mengecek faskes, termasuk klinik dan apotek penyedia layanan vaksinasi atau menjual vaksin. Uji petik itu dilakukan untuk memastikan apakah ada vaksin palsu di Tangsel. Hasilnya, vaksin di RS dan puskesmas melalui jalur distribusi resmi dan dikontrol ketat.

Tidak kebal
Nila mengungkapkan, kekhawatiran saat ini ialah tak sterilnya vaksin palsu karena cara pembuatan tidak benar. Dampaknya bisa infeksi lokal di bekas suntikan vaksin. Kerugian terbesar ialah tak terbentuk antibodi agar kebal penyakit tertentu.

Vaksin ulang dibutuhkan bagi anak yang diberi vaksin palsu. Menurut Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang, cakupan vaksin ulang bergantung kekebalan yang belum dimiliki; dipersempit pada faskes terindikasi memakai vaksin palsu; serta lewat penelusuran BPOM, Bareskrim Polri, dan laporan faskes.

Ketua Umum IDAI Aman Bhakti Pulungan mengimbau orangtua yang khawatir keaslian vaksin bagi anaknya untuk berkonsultasi ke dokter yang memvaksinasi demi memastikan vaksin dibeli di sarana resmi. Dokter yang mencurigai vaksin bisa melapor ke Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Komunikasi di dinkes setempat.

Permintaan Tinggi
Ketua Umum IDAI Aman Bhakti Pulunganmenjelaskan,aktivitas produksi dan penjualan vaksin palsu menggiurkan karena pasar Indonesia besar. Jumlah anak di Indonesia hampir 90 juta jiwa, dengan kelahiran hampir 5 juta bayi per tahun. Hampir setiap bulan ada jadwal vaksinasi. ”Permintaan amat tinggi,” kata Aman.

Ketersediaan Tuberkulin terbatas, padahal senantiasa dibutuhkan mengingat kasus tuberkulosis di Indonesia tertinggi kedua di dunia setelah India. Pediacel, vaksin kombinasi untuk difteri, tetanus, pertusis, polio, dan Hib (haemophillus influenza), sempat langka, tetapi sekarang ada lagi dengan harga 2-3 kali lipat lebih mahal. Ini jadi peluang bagi oknum untuk menawarkan vaksin palsu yang lebih murah.

Terkait Pediacel, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan vaksin dengan fungsi mirip, yaitu Pentabio, produksi Biofarma. Vaksin ini tersedia gratis, termasuk untuk fasilitas kesehatan swasta.

Sayangnya, anak berisiko demam setelah divaksinasi dengan Pentabio, sedangkan dengan Pediacel tidak. ”Bagi orangtua yang mampu, Pediacel jelas jadi pilihan walaupun membayar,” kata Aman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Suharno, Jumat (24/6), menyampaikan, semua vaksin yang ada di RS dan puskesmas dipastikan melalui jalur distribusi resmi, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga puskesmas. Distribusi dilakukan dengan kondisi khusus agar mutu vaksin terjaga hingga diberikan kepada anak balita.

Oleh karena itu, vaksin yang berada di RS dan puskesmas terdata dengan baik, dari perencanaan, pelaksanaan, habis pakai, hingga jumlah ketersediaan. Semua dilakukan dengan ketat agar vaksin tak rusak.

Sebelumnya, Dinkes Tangsel bersama Dinkes Provinsi Banten juga mengadakan pertemuan dengan perusahaan farmasi. Di Tangsel, Suharno menyebutkan, ada 15 perusahaan besar farmasi yang produknya didistribusi tiga perusahaan.

”Semua pihak mengingatkan juga agar klinik, dokter praktik, atau tenaga medis tidak tergiur dengan iming-iming diskon hingga 50 persen untuk vaksin. Potongan harga sebesar itu tidak mungkindapatmembeli vaksin dengan kualitas baik,” kata Suharno.

Fenomena vaksin palsu ini pun memicu kekhawatiran orangtua yang anaknya masih balita. Elia (35), seorang ibu yang tinggal di Serpong, Tangsel, mengungkapkan kekhawatirannya. Sebab, ia tengah berencana memberi imunisasi DPT (difteri, pertusis, tetanus) kepada anaknya.

”Saya biasanya imunisasi di dokter spesialis anak. Jadi khawatir juga kalau palsu bagaimana. Bahaya atau tidak. Lalu kalau palsu, nanti kesehatan anak saya bagaimana. Saya, kan, tidak bisa membedakan itu palsu atau tidak karena dokternya yang memberi langsung,” katanya.

(UTI)

Bisnis vaksin palsu menggiurkan karena pasar yang besar. Jumlah anak di Indonesia hampir 90 juta jiwa, dan kelahiran hampir 5 juta bayi per tahun. Hampir tiap bulan ada jadwal vaksinasi. Kasus vaksin palsu memicu kekhawatiran orangtua dari anak balita. (JOG/UTI)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2016, di halaman 1 dengan judul “Kepastian Dampak Tunggu Hasil Uji”.