Home / Berita / Suhu Bumi Mencapai Rekor Tertinggi

Suhu Bumi Mencapai Rekor Tertinggi

Suhu Bumi terus bertambah panas. Data global yang dirilis sejumlah lembaga meteorologi dunia menunjukkan, suhu bulan Juni 2019 mencapai rekor tertinggi yang pernah tercatat dengan selisih hingga 1,7 derajat lebih panas dibandingkan 140 tahun lalu.

–Tren suhu bulan Juni di Indonesia, rata-rata lebih tinggi 1,25 derajat dibandingkan normalnya. Sedangkan secara global rata-rata 1,7 derajat lebih panas.

Sejalan dengan data global, rekaman data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga menunjukkan suhu di Indonesia sepanjang bulan Juni juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahuannya. “Bulan Juni kalau dirata-rata suhu di Indonesia lebih tinggi lebih dari 1,25 derajat celcius dibandingkan periode 1981-2010. Ini terutama terpantau di Jakarta, Sumatera, serta sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi,” kata Kepala Subbidang Informasi Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, Senin (22/7/2019).

Menurut Siswanto, fenomena peningkatan rata-rata suhu ini terkait erat dengan perubahan iklim global. “Temperatur global merupakan rerata dari seluruh tempat pengamatan di Bumi, maka nilai suhu suatu tempat bisa lebih panas atau lebih dingin dari global. Tetapi, dalam hal ini suhu Indonesia di bulan Juni ternyata sejalan dengan kondisi global yang panas,” katanya.

Seperti dilaporkan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization) dengan mengacu data dari lembaga meteorologi sejumlah negara, suhu di daratan maupun di lautan selama bulan Juni mencapai rekor tertinggi sejak dilakukannya pencatatan. Suhu bulan Juni rata-rata 1,7 derajat celsius lebih panas dibandingkan 140 tahun lalu.

Rekor suhu terpanas selama Juni 2019 ini terekam di Asia, Afrika, Amerika Selatan, sebelah utara Samudera Hindia, dan sebagian Samudera Pasifik dan Atlantik. Di Eropa misalnya, secara suhu harian mencapai 10 derajat celsius lebih panas dari kondisi normalnya. Alaska juga mengalami suhu lebih panas rata-rata 5,4 derajat celsius.

Sementara India Meteorological Department melaporkan, negara tersebut mengalami kekeringan dan suhu panas yang parah. Bahkan, di Delhi dilaporkan suhu mencapai rekor terpanas kota ini, yaitu mencapai 48 derajat celsius dan wilayah Churu di Rajashtan 50,8 derajat celsius.

Tren peningkatan suhu terlihat dari data bahwa 9 dari rekor 10 suhu tertinggi terjadi sejak tahun 2010. Juni 1998 menjadi satu-satunya yang masuk dalam 10 besar terpanas dengan menempati peringkat ke-8.

Tren kenaikan suhu global rata-rata ini bukan satu-satunya penanda pemanasan global yang tengah terjadi. data dari US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), tutupan es di Antartika selama bulan Juni 2019 lebih kecil 8,5 persen dibandingkan rata-rata tahun 1981-2010.

–Anomali cuaca di berbagai dunia. Sumber: NOAA

Kekeringan
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 1.821 desa di 75 kabupaten dan kota saat ini telah terdampak kekeringan. Sebanyak 55 wilayah di antaranya sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan, yaitu yang berada di Provinsi Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelaksana harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, lebih dari 70 kabupaten atau kota terdampak kekeringan yang terbanyak di Jawa Barat, yaitu 21 wilayah, Jawa Tengah 21 wilayah, NTT 15 wilayah, Jawa Timur 10 wilayah, NTB 9 wilayah, Bali dan Yogyakarta masing-masing 2 wilayah, dan Banten 1 wilayah.

Agus menambahkan, BNPB, BMKG serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menyiapkan operasi teknologi modifikasi cuaca yang akan difoksukan di daerah yang dilanda kekeringan dan terancam kegagalan panen. Namun demikian, potensi awan hujan saat ini masih kurang dari 70 persen sehingga belum dapat dilakukan modifikasi cuaca.

Informasi BMKG, hingga tujuh hari ke depan, peluang hujan masih rendah untuk wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Potensi hujan masih terfokus di daerah Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.–AHMAD ARIF

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 23 Juli 2019
—————————–
Dampak Kekeringan Terjadi di Tujuh Provinsi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI–Warga melintas di lahan yang mengalami kekeringan di Desa Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/6/2019). Dinas Pertanian Cirebon mencatat, areal yang terdampak kekeringan mencapai 846 hektar dengan 200 hektar kategori berat atau terancam gagal panen. Adapun 4.459 hektar lainnya termasuk dalam kategori terancam kekeringan.

Sebanyak 75 kabupaten dan kota dari tujuh provinsi dilaporkan terdampak kekeringan sepanjang 2019. Dari semua wilayah ini, pemerintah daerah di 55 wilayah menyatakan siaga darurat. Pemerintah menyiapkan penanganan menggunakan teknologi modifikasi cuaca.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyatakan, jumlah daerah terdampak kekeringan hingga Juli 2019 relatif tinggi. Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau masih akan terjadi pada Agustus hingga September.

”Bahkan kemungkinan bisa sampai November. Sementara ini sudah ada tujuh provinsi dan 75 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan dan masih mungkin bertambah,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Wilayah-wilayah yang sudah melaporkan kekeringan itu antara lain Jawa Barat sebanyak 16 kabupaten, Jawa Tengah (21 kabupaten), Jawa Timur (10 kabupaten), DI Yogyakarta (2 kabupaten), Bali (2 kabupaten), Nusa Tenggara Barat (9 kabupaten), dan Nusa Tenggara Timur (15 kabupaten).

Adapun beberapa wilayah di atas saat ini juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Jumlahnya tidak kurang dari 55 kabupaten dan kota. Rinciannya, Jawa Timur sebanyak 25 kabupaten, Jawa Tengah (12 kabupaten), DI Yogyakarta (3 kabupaten), Jawa Barat (5 kabupaten), Nusa Tenggara Timur (6 kabupaten), Nusa Tenggara Barat (3 kabupaten), dan Banten (1 kabupaten).

”Di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat hampir semua wilayahnya sudah mengalami kekeringan. Di Bali sementara belum menyatakan siaga darurat,” kata Agus.

Dalam menangani kekeringan tersebut, pemerintah saat ini akan menerapkan strategi modifikasi cuaca atau membuat hujan buatan. Ada dua posko yang akan disiapkan untuk proses modifikasi cuaca tersebut, yakni di Jakarta untuk wilayah Jawa dan Kupang untuk Nusa Tenggara dan Bali.

”Dua pesawat akan disiagakan di dua daerah tersebut untuk melakukan penyemaian jika terdapat potensi awan. BMKG akan memonitor cuaca,” ujarnya.

Menurut Agus, wilayah-wilayah yang menjadi fokus utama penanganan adalah wilayah pertanian. Sebab, ditaksir akan ada kerugian sebesar Rp 3 triliun jika wilayah pertanian tersebut mengalami gagal panen akibat kekeringan. ”Jika sampai kita tidak bisa panen padi atau bahan pangan lain, terpaksa akan dilakukan impor. Kita fokus menjaga kestabilan bahan pangan,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Musim kemarau berdampak pada menurunnya debit air sungai yang menyebabkan sawah kekeringan. Beberapa petani mengairi sawahnya dari sumur menggunakan mesin pompa, seperti yang dilakukan Imam Supangat di Sirnoboyo, Pacitan, Jawa Timur, Minggu (9/6/2019).

Penanganan dengan modifikasi cuaca tersebut pada tahap pertama akan dilakukan secara intensif selama Juli hingga September 2019. Adapun dana operasi tersebut akan menggunakan dana siap pakai dari BNPB. Jumlahnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

”Saat ini, pemerintah berupaya mencegah sebelum bencana yang lebih parah terjadi karena biayanya lebih murah,” ucap Agus.

Sementara itu, BMKG memprediksi untuk tujuh hari ke depan potensi hujan masih rendah di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pertumbuhan awan dan potensi hujan masih fokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

”Hampir seluruh Jawa, NTT, dan NTB sudah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Sumba Timur menjadi yang terparah dengan 126 hari tanpa hujan,” kata Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab.—FAJAR RAMADHAN

Editor ANDY RIZA HIDAYAT

Sumber: Kompas, 22 Juli 2019

Share
x

Check Also

Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Diatur Spesifik

Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden terkait instrumen nilai ekonomi karbon dalam. Ini akan mengatur hal-hal ...

%d blogger menyukai ini: