Rencana uji coba penerapan kantong plastik berbayar siap dijalankan di sembilan kota dari 23 kota yang telah berkomitmen. Harga plastik beserta mekanismenya dan ritel peserta akan ditentukan oleh setiap daerah.
“Sampai hari ini, sembilan kota yang menyatakan siap. Tetapi secara komitmen 23 kota pun akan melaksanakan,” kata Tuti Hendrawati Mintarsih, Dirjen Pengelolaan Limbah, Bahan Beracun Berbahaya, dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (9/2/2016), di Jakarta.
Kesembilan kota itu adalah DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Banda Aceh, Makassar, Denpasar, Surabaya, Tangerang, dan Balikpapan. Kota-kota itu telah menjalin koordinasi dengan peritel setempat serta membentuk tim untuk mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan kantong plastik berbayar di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akui, sosialisasi masih butuh ditingkatkan lagi dan daerah harus mengambil peran karena kami (pemerintah pusat) tak bisa menjangkau seluruhnya,” katanya.
Menurut rencana, uji coba diterapkan pada 21 Februari hingga 5 Juni 2016. Hal itu dimulai bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Uji coba diberlakukan pada ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang akan disusul pasar tradisional.
Tuti mengatakan, sampah plastik, khususnya kantong plastik, telah menjadi masalah di mana-mana. KLHK mencatat, tiap menit lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan. Sebanyak 50 persen di antaranya hanya dipakai sekali, 5 persen didaur ulang, dan sisanya menjadi sampah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah. “Gagasan kebijakan kantong plastik berbayar merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah kantong plastik,” katanya.
Direktur Pengelolaan Sampah R Sudirman mengatakan, Presiden dalam beberapa kali rapat kabinet terbatas menekankan penyelesaian masalah sampah. Karena itu, kata Sudirman, kepala daerah harus memiliki komitmen pengurangan kantong plastik.
Ia menyebut, polling Litbang Kompas pada 20-22 Januari 2016 menunjukkan, rata-rata masyarakat setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar. Survei daring KLHK pada hampir 8.000 responden juga mendapatkan, 87,3 persen setuju kebijakan ini. Terkait harga, sebesar 77,6 persen responden setuju per kantong plastik dihargai Rp 500-Rp 1.000.
ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas Siang | 9 Februari 2016
————–
Kantong Plastik Berbayar; Daerah Bahas Harga dan Mekanisme Pembayaran
Uji coba kantong plastik berbayar akan diberlakukan pada 21 Februari-5 Juni 2016 di sembilan kota. Hingga kini, isu utama terkait harga kantong plastik per lembar serta mekanisme pembayaran dan peruntukannya jadi pembahasan di sejumlah daerah.
“Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) daerah (untuk menetapkan harga),” kata Tuti Hendrawati Mintarsih, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (9/2), di Jakarta.
Kementerian LHK pernah mengusulkan harga Rp 500 per lembar saat konsumen menghendaki penggunaan kantong plastik. Dalam pertemuan Kementerian LHK dengan sejumlah wali kota membahas kantong plastik berbayar itu, usulan daerah bervariasi dari Rp 200 hingga Rp 5.000 per lembar. Sementara Aprindo mengusulkan harga Rp 200 per lembar.
Survei daring yang disebarkan Kementerian LHK pada hampir 8.000 responden baru-baru ini menunjukkan, 87,2 persen setuju kebijakan kantong plastik berbayar diterapkan dan 77,6 persen menghendaki harga kantong plastik Rp 500-Rp 2.000. “Ada yang mengusulkan Rp 500 saat hari kerja. Kalau Sabtu-Minggu, saat banyak orang berbelanja, harga Rp 1.000,” kata Tuti.
Sejauh ini, pihaknya mendapat dukungan kuat dalam penerapan kebijakan yang telah dilaksanakan di sejumlah negara itu. Selain melalui pesan pribadi, ia memaparkan, hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis 26 Januari 2016 menunjukkan, 3 dari 5 responden mengaku perlu membawa kantong belanja untuk menekan limbah plastik.
Pekan ini, Kementerian LHK akan membahas tahap akhir penetapan harga minimal dan mekanisme yang disarankan bersama Aprindo. Terkait mekanisme itu, pihaknya mengusulkan agar sebagian dana digunakan untuk kegiatan lingkungan, khususnya pengurangan volume sampah oleh organisasi non-pemerintah.
Selain itu, daerah harus memiliki tim verifikasi untuk mengawasi dan mencatat proses kebijakan ini. Tim itu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah pada pengurangan penggunaan kantong plastik setempat.
Kesiapan daerah
Hingga kemarin, sembilan daerah siap melaksanakan kebijakan itu, yakni DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Banda Aceh, Makassar, Denpasar, Surabaya, Tangerang, dan Balikpapan. Bandung telah punya peraturan daerah dan penetapan harga Rp 200 per kantong plastik. Daerah-daerah itu akan memulai kebijakan plastik berbayar lebih dulu disusul belasan kota lain.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R Sudirman menjelaskan, peluncuran pelaksanaan uji coba kantong plastik berbayar pada 21 Februari 2016, di Jakarta, dilakukan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Presiden akan berkomunikasi jarak jauh dengan Wali Kota Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Makassar terkait pengelolaan sampah.
Pada 23 Februari nanti, 23 wali kota akan menandatangani komitmen pelaksanaan kebijakan kantong plastik berbayar di Makassar. “Wakil Presiden dijadwalkan akan menyaksikan komitmen mereka,” ujarnya. (ICH)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2016, di halaman 14 dengan judul “Daerah Bahas Harga dan Mekanisme Pembayaran”.
