Presiden: Perbaiki Layanan Publik

Sistem Daring Jadi Solusi
Presiden Joko Widodo meminta layanan yang bersentuhan dengan rakyat kecil menggunakan sistem dalam jaringan agar lebih transparan dengan biaya dan harga jelas. Koneksi internet dan kepemilikan KTP elektronik menjadi tantangan awal untuk mewujudkan hal itu.

Layanan publik berbasis dalam jaringan (daring) diharapkan bisa dilakukan, antara lain, dalam pengurusan paspor, layanan bandara, pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, akta kelahiran, akta nikah, dan sertifikat tanah. Presiden menilai, layanan publik di atas belum efektif, efisien, dan mudah.

”Saya tak ingin mendengar ada keluhan rakyat terkait layanan publik yang tidak jelas biaya dan waktu layanan, dioper sana-sini. Semua itu harus hilang. Praktik percaloan tidak boleh ada lagi,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menilai, perbaikan sistem layanan publik akan membantu menurunkan korupsi skala kecil, tetapi masif di sektor pelayanan publik. ”Jika semua dilakukan secara online (daring) disertai prosedur jelas, batas waktu ada, dan ada sistem whistle-blower, perkiraan kami bisa membantu efisiensi hingga setengahnya,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menambahkan, yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, bisa diterapkan di daerah lain. ”Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya terlihat efisiensinya. Masyarakat makin cepat terlayani dan menutup celah pungutan liar. Jika ada hambatan, juga terlihat hal itu terjadi di mana,” ujarnya.

Presiden mengapresiasi perbaikan layanan perizinan yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sejumlah perizinan yang semula membutuhkan waktu tahunan dapat dipangkas menjadi 3 jam. Ke depan, sistem informasi data kependudukan bisa lebih sederhana dan bisa dipakai secara daring untuk banyak kepentingan.

Kendala
Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Heru Santoso Ananta Yudha menyebutkan, pembuatan paspor bisa dilakukan secara daring sejak 2011. Namun, problem jaringan internet membuat kebijakan itu belum bisa dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, ada sejumlah hal lain yang juga perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan pelayanan elektronik, misalnya terkait KTP elektronik (e-KTP) yang belum dimiliki seluruh warga negara. Padahal, pelayanan elektronik itu akan berbasis pada KTP elektronik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, sejumlah langkah diambil untuk mempermudah penerbitan e-KTP. Namun, sering kali ada kendala sumber daya manusia di daerah.

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, upaya mempermudah penerbitan e-KTP, antara lain, dilakukan dengan membuka peluang warga yang tinggal di luar domisili untuk tidak perlu kembali ke domisilinya guna mengurus e-KTP. Warga bisa mengurusnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat dia berada.

”Pantauan kami, sudah 281 kabupaten/kota yang menerapkan hal ini. Kami akan terus dorong supaya seluruh pemda (508 pemerintah kabupaten/kota) segera menerapkannya,” ujarnya.

Jika tidak ada masalah, e-KTP bisa selesai dalam satu hari. Masalah yang kerap muncul adalah warga dua kali melakukan perekaman data untuk e-KTP sehingga data sebelumnya harus terlebih dulu dihapus dari basis data kependudukan.

Meski demikian, pengurusan e-KTP secara daring sesuai keinginan Presiden, menurut Zudan, sulit dilakukan. Pasalnya, untuk e-KTP harus dilakukan perekaman foto diri, sidik jari, dan iris mata.

Meski pelayanan dipermudah, dipercepat, dan tanpa biaya, dari 183 juta warga Indonesia yang berhak memiliki e-KTP, masih 24 juta yang belum memilikinya. Untuk ini, Kemendagri menginstruksikan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) di Indonesia untuk lebih aktif dan berpikir kreatif supaya warga yang seharusnya memiliki e-KTP bisa segera memiliki e-KTP.

Selain e-KTP, Kemendagri juga meminta disdukcapil jemput bola melayani warga yang belum memiliki akta kelahiran. Sejumlah pemda telah melakukan hal ini. Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, misalnya, setiap anak lahir langsung memperoleh akta kelahiran karena kerja sama pemda dan rumah sakit.

Menurut Zudan, Mendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Salah satu yang diatur adalah pengurusan akta kelahiran bisa melalui situs www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline. Namun, saat semalam ditelusuri, Kompas tidak menemukan alamat situs tersebut.

Nomor darurat
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kemendagri mengintegrasikan layanan panggilan darurat ke nomor 112. Namun, layanan yang kemarin diluncurkan itu baru bisa digunakan di 100 kabupaten/kota. Sisanya diberlakukan secara bertahap hingga 2019.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, ada sejumlah kelebihan dengan nomor tunggal itu. Pertama, publik akan mudah mengingatnya. Koordinasi antar-instansi pemda seperti dinas pemadam kebakaran, dinas kesehatan, dan kepolisian bisa lebih terpadu karena dengan menghubungi 112, situasi darurat yang dilaporkan bisa langsung diketahui instansi yang terkait dengan situasi darurat itu.

Layanan nomor tunggal panggilan darurat ini akan digratiskan dan bisa dipanggil dari telepon genggam sekalipun tiada pulsa. (NDY/SON/AHA/APA/SAN/GAL/REK)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 April 2016, di halaman 1 dengan judul “Presiden: Perbaiki Layanan Publik”.