”Polling” Omong Kosong!

PERSOALAN utama yang selalu dihadapi peneliti polling adalah adanya tuntutan untuk mengetahui pendapat umum dari banyak orang, sementara jumlah individu anggota publik tersebut sangat besar. Bila pengumpulan pendapat dilakukan pada seluruh individu anggota publik yang diinginkan, maka persoalannya tidak akan terlaiu rumit.

Polling dengan sampel yang ditentukan tanpa menerapkan kaidah sampling barangkali dapat pula menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan pendapat umum sebenarnya. Tapi, cara itu tidak memiliki dasar ilmiah yang meyakinkan tentang apakah sejumlah kecil individu itu benar-benar mewakili publiknya?

Efektivitas polling pertama-tama dan terutama memang bergantung pada keyakinan peneliti dan kepercayaan masyarakat terhadap persoalan. Benarkah individu-individu yang terpilih itu merupakan wakil publik yang representatif? Untuk menjawab persoalan ini, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain menggunakan metode sampling.

Sampling adalah suatu cara pemilihan sampel yang representatif dan berguna untuk penelitian yang ingin memperoleh kejelasan dari suatu totalitas data, akan tetapi penyusunan, eksplanasinya dilakukan berdasarkan sebagian saja dari totalitas data tersebut. Dalam sampling, terdapat beberapa istilah yang paling mendasar, antara lain populasi (population), probabilitas (probability), sampel (sample), kerangka sampling (sampling frame), sampling probabilitas (probability sampling), dan sampling non-probabilitas (non-probability sampling).

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi perhatian peneliti. Populasi bisa berupa kumpulan orang, binatang, atau benda apa saja. Populasi bisa bersifat terhingga atau tak terhingga. Banyaknya anggota populasi disebut ukuran populasi. Jika kita ingin memperoleh kesimpulan mengenai populasi, meskipun tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengamati seluruh individu anggota populasi tersebut, maka terpaksa kita menggantungkan pengamatan hanya pada sebagian anggota populasi saja. Tapi, cara kita memilih sebagian anggota populasi itu harus mengikuti kaidah sampling yang benar. Anggota populasi terpilih itulah yang disebut sampel.

Oleh karena itu, bila kita mengetahui bahwa populasi yang hendak diteliti adalah populasi yang bersifat homogen, maka tidak ada cara pemilihan sampel yang cocok selain sampling acak sederhana (simple random sampling). Namun bila kita mengetahui bahwa populasi kita bersifat heterogen, maka melakukan simple random sampling boleh jadi justru akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Untuk populasi yang heterogen, sebaiknya dipilih sampling acak bertingkat (stratified random sampling) atau sampling sistematik (systematic sampling).

Ketiga bentuk sampling tersebut bersama-sama dengan cluster sampling merupakan sampling probabilitas atau random sampling, yaitu sampling yang dilakukan dengan menerapkan teori probabilitas (probability theory). Teori probabilitas pada intinya berbicara tentang peluang terjadinya peristiwa kebetulan. Probabilitas diterapkan agar setiap anggota individu memiliki peluang yang sama besarnya untuk kebetulan terpilih menjadi sampel.

Pengumpulan pendapat umum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari seluruh anggota publik biasanya disebut referendum. Sesungguhnya referendum merupakan cara pengumpulan pendapat umum yang paling ideal. Tapi, mengingat ukuran populasi dari kebanyakan masyarakat jumlahnya sangat besar, referendum seringkali berarti biayanya mahal, waktunya lama, dan tingkat kesulitan lainnya juga besar. Sehingga referendum acapkali tidak mungkin dilakukan. Untuk polling, cara yang paling tepat adalah random sampling, sebab dengan begitu kita bisa berbicara tentang publik dengan ukuran papulasi yang besar, tetapi kegiatan lapangannya hanya mengamati sampel yang tidak terlalu besar.

Persoalan penting yang lain dalam polling adalah tentang ukuran sampel, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti: Berapa banyakkah sampel harus dipilih agar kita benar-benar memperoleh sampel yang representatif? Tentu saja ukuran sampel sangat ditentukan oleh arti pentingnya polling tersebut menurut kacamata penyelenggara polling sendiri dan dukungan pendanaannya.

Akan tetapi seandainya saja faktor pengaruh pendanaan ini kita abaikan, berapa banyakkah sampel yang sebaiknya kita pilih? Pertanyaan ini dijawab Bernard Hennessy dengan: Harus cukup besar untuk menjamin bahwa hasilnya akan berada dalam batas-batas kemungkinan kesalahan yang memuaskan si sponsor. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah sampling error, yaitu tingkat kesalahan yang merupakan probabilitas statistik semata-mata –bukan kesalahan yang dilakukan oleh peneliti.

Kebanyakan peneliti ilmu sosial menggunakan angka lima persen sampling error untuk standar probabilitas penelitiannya, jadi ukuran sampel ditentukan berdasarkan probabilitas bahwa kemungkinan penelitian memperoleh hasil yang memuaskan adalah 95 persen, dan hanya lima persen saja kemungkinan tidak benarnya. Angka 95 persen seperti ini disebut tingkat kepercayaan. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat menghitung samplmg error sebelum menentukan ukuran sampel?

Penentuan ukuran sampel yang baik sesungguhnya tergantung kepada tingkatkeragaman unsur-unsur dalam populasi, tingkat presisi (precision) yang dikehendaki, rencana analisis data, dan fasilitas yang tersedia. Bila unsur dalam populasi betul-betul seragam, maka sampel dengan ukuran 1 (satu) saja barangkali sudah cukup representatif. Pengujian mutu pil vitamin C hasil produksi sebuah pabrik obat modern barangkali cukup dengan satu sampel untuk setiap 100.000 pil, karena keragaman piI-pil tersebut boleh dikatakan hampir seratus persen seragam. Tapi pengujian mutu rokok hasil produksi sebuah pabrik rokok yang dikerjakan manual dengan ribuan buruh, membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar agar tingkat keragamannya tercakup. Bila peneliti memiliki rencana untuk melakukan analisis data dengan cara tabulasi silang, maka ukuran sampel harus cukup supaya nantinya tidak banyak sel-sel kosong dalam tabulasi silang.

Pertimbangan masalah presisi merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam sampling, dan baru dapat dimengerti bila kita memahami konsep estimasi dalam statistik. Estimasi adalah metode menduga nilai parameter berdasarkan statistik. Parameter adalah ciri-ciri yang menjelaskan populasi, sedangkan statistik adalah ciri-ciri yang menjelaskan sampel. Peneliti mengharapkan bahwa nilai statistik adalah persis sama dengan nilai parameter, akan tetapi dalam kenyataannya selalu saja ada perbedaan antara nilai statistik dengan nilai parameter. Kita barangkali menemukan bahwa rata-rata penghasilan responden kita adalah Rp 150.000 (nilai statistik), namun kenyataannya rata-rata populasi adalah Rp 160.000 (nilai parameter). Selisih sebesar 6,7 persen (Rp 10.000) Itu disebut sebagai sampling error.

Akan tetapi biasanya kita tidak mengetahui nila-nilai parameter sebab yang kita ketahui hanyalah nilai statistik. Karena itulah ilmu statistik telah menyiapkan teori dan rumus untuk menghitung (sampling error). Seandainya sebuah polling menyatakan bahwa sampling errornya adalah tiga persen, sedangkan hasil polling menunjukkan jumlah yang setuju 48 persen dan tidak setuju 50 persen, maka sesungguhnya perbedaan dua persen itu belum dapat dijadikan penyimpulan bahwa kebanyakan populasi tidak setuju. Sebab angka 48 persen itu harus diamati sebagai 48± tiga persen atau antara 45 sampai 51 persen.

Untuk mengetahui ukuran sampel yang diperlukan, para ahli ilmu statistik telah menyediakan tabel baku yang dapat dugunakan dengan segera. Patokannya adalah berapa besar angka sampling error dan tingkat kepercayaan yang ingin kita terapkan. Semakin kecil sampling error dan semakin tinggi tingkat kepercayaan yang kita terapkan, maka akan semakin besar pula jumlah sampel yang harus kita penuhi.

Akan tetapi, meskipun penentuan ukuran sampel memang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh setiap peneliti polling, namun pengalaman para ahli polling, telah menunjukkan bahwa sesungguhnya ukuran sampel bukanlah sumber utama kesalahan daIam banyak polling. Hampir dalam semua kasus kesalahan polling, penyebabnya bukanlah karena terlalu sedikit ukuran sampelnya, melainkan karena pemilihan responden yang tidak tepat dengan daftar pertanyaan yang juga tidak tepat.

Contoh kasus tidak terlalu berpengaruhnya jumlah sampel dalam hasil polling ditunjukkan oleh studi yang pernah diselenggarakan oleh AIPO (American Institute of Public Opinion), yang mengajukan pertanyaan setuju dan tidak setuju terhadap suatu issue di masyarakat. Pertama-tama ditentukan ukuran sampel sebesar 500 responden dan hasilnya adalah 54,5 responden tidak setuju. Kemudian ia berkali-kali menambah jumlah sampelnya. Ketika sampelnya 1.000 orang, yang tidak setuju 53,9 persen. Dinaikkan menjadi 5.000 orang, tidak setuju menjadi 55,4 persen. Naik lagi menjadi 10.000 orang, hasilnya 55,4 persen tidak setuju. Akhirnya ditentukan 30.000 responden, dan hasilnya 55,5 persen tidak setuju.

Contoh di atas dengan jelas menunjukkan bahwa penambahan sampel sampai sebesar 29.500 ternyata hanya menghasilksan perubahan hasil sebesar 0,6 persen saja. Dengan contoh tersebut penentuan jumlah sampel memang menjadi tidak terlalu penting, sebab yang jauh lebih penting adalah ketepatan metodologi sampling-nya.

JADI untuk menilai apakah sebuah polling itu hanya sekadar gombal atau omong kosong belaka yang dibutuhkan adalah pengamatan terhadap metodologi yang diterapkannya. Dan bukan terhadap substansi hasil penelitiannya. Jangan hanya karena substansi hasil polling tidak kita setujui lalu dengan serta-merta kita mencap polling itu sebagai gombal atau omong kosong belaka.

Mindra Faizaliskandiar, staf peneliti Litbang Kompas

Sumber: Kompas, 29 Juni 1995
——————————————————————————

Tanggapan buat Peneliti “Kompas”

Judul berita Kompas (27/3) memang sangat mengejutkan dan bahkan saya berpendapat menyesatkan masyarakat. Hasil Polling mengenai KIPP Sekitar 50 Persen Mendukung. Siapa pun membaca berita ini secam sekilas akan memperoleh kesan bahwa KIPP mendapat dukungan 50 persen masyarakat atau rakyat Indonesia. Setelah saya membaca sedikit lebih lanjut, saya punya sedikit gambaran bahwa populasi Anda adalah kelas menengah atas di Jakarta.

Bagaimana dengan masyarakat yang lain yang nota bene jumlahnya jauh lebih besar? Dengan judul berita seperti di atas jelas misleading. Saya tidak memiliki rekaman pembicaraan saya dengan CPDS. Kalau benar saya mengatakan marginal error jelas saya keliru. Tentu saja yang saya maksudkan adalah seperti yang Anda maksudkan, seingat saya yang saya sebutkan adalah margin of error.

Tentu saja masalah error margin sangat signifikan bagi sebuah penelitian survai, karena akan sangat menentukan arti sebuah interpretasi dan inferensi. Saya tidak dapat melakukan itu dengan cara penyampaian data dari Anda.

Sebuah hasil polling mempunyai makna prediktif yang sangat berarti. Itu yang diperlihatkan oleh Iembaga pengumpul pendapat umum yang sudah sangat dikenal seperti Gallup Poll misalnya. Kalau hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa “Bill Clinton lebih populer dari Bob Dole. Hasil polling menunjukkan bahwa dari 1.500 responden, 49 persen memilih Clinton, 42 persen memilih Bob Dole, dengan error margin sekitar tiga persen,” hampir dapat dipastikan bahwa Clinton akan mengungguli Dole. Dan hal itu sudah dilakukan puluhan tahun di Amerika.

Dari hasil polling yang Anda lakukan saya tidak menemukan nilai prediktif sama sekali. Katakanlah Tabel 2 yang Anda sajikan dapat dibuat perkiraan bahwa kalau ada pemilu besok PDl akan lebih unggul dari PPP dua kali lipat? Siapakah responden Anda? Apakah agamanya, latar belakang pekerjaan? Etnisnya?

Ini penting sekali dan yang sangat mengganggu adalah bahwa begitu besarnya orang tidak mau memperlihatkan preferensinya, yaitu 73,1 persen. (Yang menjawab pikir-pikir dan tidak mau menjawab). Kalau mereka pegawai negeri, keluarga besar ABRl dan lain-lain akan menjawab seperti itu? Sama sekali tidak kan?

Demikian penjelasan saya, tentu tidak akan memuaskan Anda. Mohon maaf kalau memang menimbulkan salah pengertian.

Afan Gaffar Fisipol UGM, Bulaksumur, Yogyakarta
—————————-
Jawaban atas Tanggapan Affan Gaffar

Mengherankan kalau Anda hanya punya sedikit gambaran bahwa populasi polling itu adalah “kelas menengah ke atas” di Jakarta. Dalam laporan itu secara ekspiisit dinyatakan bahwa populasi polling adalah kelas menengah ke atas di Jakarta. Karena itu polling tersebut tidak mengklaim Indonesia melainkan Jakarta. Itu pun masyarakat menengah dan atas.

Anda bertanya “bagaimana dengan masyarakat yang lain yang jumlahnya jauh lebih besar?“ ltu urusan lain lagi, dan bukan urusan polling kami. Anda keliru menafsirkan polling kami maupun yang dilakukan Gallup Poll seperti yang Anda kutip. Setiap polling baik yang dilakukan oleh Gallup Poll maupun Kompas pada dasarnya sama yaitu bahwa hasil pertama dan utamanya adalah suatu statement of fact bukan prediksi. Kalaupun ada prediksi, itu hanyalah hasil sampingan.

Dalam hal polling Kompas statement of fact antara lain menunjukkan banwa 49,9 persen populasi menyetujui KIPP dan hanya 5,9 persen yang menolak. Selebihnya adalah yang tidak menjawab dan tidak tahu.

Anda katakan” . . . yang sangat mengganggu adalah bahwa begitu besarnya orang tidak mau memperlihatkan preferensinya, yaitu 73,1 persen.” Mengganggu siapa? Penemuan ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan sekarang situasi bebas tanpa tekanan – golongan yang belum/tidak menentukan pilihan, yang disebut the swingers, sangat besar persentasenya. Hal terakhir ini juga berlaku untuk semua golongan yang Anda sebutkan! Data kami menyatakan bahwa yang menyetujui KIPP bukan hanya golongan radikal, melainkan juga golongan yang memilih jalan tengah, termasuk mereka yang akan memilih Golkar. Jadi, gambaran implikasinya yang Anda kemukakan sama sekali tidak sesuai dengan data kami. Lagi pula, bagaimana mungkin Anda begitu mudahnya menyamakan orang yang akan memilih Golkar dalam pemilu sebagai “orang Golkar”?

Manajer Litbang Kompas
Mindra Faizaliskandiar

Catatan redaksi: Dengan dimuatnya kedua surat ini, Redaksi menganggap masalah ini selesai.
———————-
Berita terkait artikel di atas:

Afan Gaffar Nilai Pollng Kompas ” Soal KIPP”Gombal”

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr Afan Gaffar menilai jajak pendapat (polling) yang dilakukan Harian Umum Kompas soal Komite lndependen Pemantau Pemilu (KIPP) tidak bisa dipertanggungjwabkan secara akademis.

Penilaian Dr Afan Gaffar tersebut disampaikan dalam diskusi “Signifikasi KIPP bagi Pengembangan Demakrasi di Indonesia yang diselenggarakan Center for Policy and Development Studies (CPDS) di Jl Suwiryo 39 Menteng Jakarta Pusat hari Selasa (9/4). Selain Afan diskusi yang dipandu Sekjen PP Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ryaas Rasyid tersebut juga menghadirkan Sekjen KIPP Mulyana W Kusumah. Di antara peserta tampak hadir Ketua Litbang DPP Golkar yang juga Direktur CPDS Din Syamsudin, pimpinan PP Muhammadiyah Lukman Harun, Fachry Ali, AM Fatwa Redaktur Pelaksana Majalah Gatra Amran Nasution, Assospol Kassospol Mayjen TNI Soewarno, serta Dewan Pertimbangan Nasional KIPP Adnan Buyung Nasution.

“Ada koran atau majalah yang melakukan polling soal KIPP dan menyimpulkan 50 persen respondennnya setuju KIPP. Bagi saya itu gombal,“ kata Afan. Dia mempertanyakan, apa sampling frame dari polling tersebut. “Juga berapa marginal error-nya. Jika di AS kan semua itu jelas ada. Bagi saya polling di koran itu tidak ada arti dan makna apa-apa. Polling Kompas itu secara akademis tidak bias dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut Sekjen KIPP kembali menegaskan kehadiran lembaga pengawas dan pemantau Pemilu di luar lembaga resmi bukanlah ide baru, apalagi aneh. Di beberapa negara demokrasi konstitusional maupun yang sedang mengalami transisi ke demokrasi kegiatan semacam itu dipandang legal dan sah. “Bahkan memberi kontribusi yang berharga bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan proses pencerdasan bangsa secara politik,” kata Mulyana. Ditegaskannya kembali, KIPP bukaniah Iembaga tandingan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak).

Pertanyaan senada
Sedangkan Afan Gaffar menegaskan KIPP merupakan lembaga simbol perlawanan terhadap berbagai kemapanan dalam kehidupan bernegara saat ini. “KIPP itu gerakan politik, walaupun mereka menyebut sebagai gerakan moral,” ujarnya. Afan juga mempertanyakan waktu KIPP yang baru didirikan menjelang Pemilu 1997, bukan Pemilu sebelumnya.”Begitu juga soal figur pendirinya yang bervariasi. Padahal mereka dibesarkan dan menikmati orde baru, termasuk Goenawan Mohamad dengan Tempo-nya. Mengapa dia ikut mendirikan KIPP sesudah Tempo dibredel?,” katanya.

Dalam diskusi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta umumnya senada yakni menyangkut bagaimana operasionalisasi KIPP di lapangan, siapa para pendukungnya, apakah ada pihak lain yang mengendalikan KIPP serta asal dana “Siapa yang mengendalikan KIPP karena banyak tokoh pendirinya yang dicap masyarakat sekuler?”, tanya Fatwa.

“Bagaimana komitmen orang-orang KIPP itu? Bagaimana bisa menjamin saya jika orang-orang itu akan menjadi pendukung demokrasi, bukan cuma omongan saja?,”tanya Redaktur Pelaksana Gatra Amran Nasution. Sedangkan Lukman Harun secara khusus menyorot asal dana untuk operasionalisasi KIPP, ”Apa jaminan KIPP itu independen, soal dana dari mana?

Jangan-jangan ada sponsor dari luar negeri yang nanti bisa intervensi masalah dalam negeri? Soal biaya ini harus dijelaskan. Jangan-jangan nanti dituduh agen zionis Israel,” kata Lukman Harun.

Seorang mahasiswa peserta diskusi bernama Rahman mengaku merasa bingung dengan berbagai komentar para pengamat maupun lapomn sebuah majalah mingguan yang mengatakan Goenawan Mohamad sebagai penggagas berdirinya KIPP “Sebenamya kita generasi mudalah yang berkeinginan menciptakan demokratisasi, memperkuat civil society, lantas mengajak Bang Buyung dan lainnya. Sedangkan Mas Goenawan Mohamad baru belakangan muncul,” katanya.

Sekjen KIPP Mulyana mengatakan, soal para pendukung tidak bisa dihubungkan dengan independensi KIPP, karena pengambilan keputusan KIPP selalu dilakukan bersama bukan tergantung figur perorangan. Pemantauan pemilu juga berhenti begitu usai pemilu dan KIPP tidak mengagendakan Sidang Umum MPRsebagai sasaran. “Soal dana ini pernah juga ditanyakan Gatra. Soal dana, kami tidak mempunyai penyandang dana dari mana pun. Semuanya secara sukarela, bahkan dalam waktu dekat KIPP akan buka rekening untuk mereka yang mau menyumbang,” kata Mulyana. (usb)

Sumber: Kompas, Rabu, 10 April 1996