Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang dapat memprediksi kejujuran seorang politisi hanya dengan melihat wajahnya. Kecenderungan korupsi terlihat pada politisi dengan wajah yang lebih luas. Cara ini dapat juga dipraktikkan di Indonesia ketika pemilih akan mencoblos foto wajah calon anggota legislatif atau calon presiden dan wakil presiden di surat suara 17 April 2019.
Penelitian berjudul “Menyimpulkan Apakah Pejabat Korupsi dari Melihat Wajah Mereka” itu dimuat dalam jurnal Psychological Science edisi 12 September 2018, yang juga dipublikasikan sciencedaily.com. Penelitian ini dilakukan ilmuwan dari Divisi Humaniora dan Ilmu Sosial, Institut Teknologi California (Caltech), AS, yaitu Chujun Lin, Ralph Adolphs, dan R Michael Alvarez.
Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Caltech menunjukkan bahwa ketika orang-orang diperlihatkan foto-foto politisi yang tidak mereka kenal, mereka dapat membuat penilaian yang lebih baik daripada tentang apakah para politisi itu telah dihukum karena korupsi. Orang dapat membuat penilaian ini bahkan tanpa mengetahui apapun tentang politisi atau karir mereka. Satu hal yang tampaknya mereka pahami adalah seberapa luas wajah para politisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluasan wajah yang secara teknis, adalah rasio lebar : tinggi wajah, telah ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya berkorelasi dengan perilaku agresif pada pria. Artinya, pria dengan wajah lebih lebar memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi agresif dan mengancam terhadap orang lain daripada pria dengan wajah yang lebih kurus. Studi juga menunjukkan bahwa pria berwajah lebar dianggap oleh orang lain lebih mengancam daripada pria dengan wajah yang lebih kurus.
Studi Caltech ini adalah yang pertama menunjukkan bahwa pengamat memiliki bakat untuk memilih politisi korup berdasarkan hanya potret dan bahwa pengamat melihat politisi dengan wajah yang lebih luas sebagai lebih korup.
“Mungkin sulit untuk memahami mengapa Anda dapat melihat wajah orang lain dan mengatakan sesuatu tentang mereka. Tapi tidak ada keraguan bahwa orang-orang membentuk kesan pertama dari wajah sepanjang waktu. Misalnya, di situs kencan orang sering menolak percakapan berdasarkan pada gambar tanpa membaca profil,” kata Chujun Lin, peneliti Caltech.
Namun, penting untuk dicatat bahwa para peneliti tidak mengklaim bahwa politisi yang terlihat korup secara inheren lebih korup daripada mereka yang terlihat jujur. Penelitian mereka menunjukkan hubungan antara tampilan wajah dan korupsi, tetapi dengan penjelasan sejumlah kemungkinan.
Salah satu kemungkinan adalah bahwa jika sebuah wajah menyampaikan rasa ketidakjujuran, politisi itu mungkin ditawari suap lebih sering. Kemungkinan lain adalah bahwa para politisi yang tampak korup tidak lebih korup daripada politisi yang tampak jujur, tetapi karena penampilan mereka, mereka lebih sering dicurigai, diselidiki, dan dihukum karena korupsi.
“Jika seorang juri memutuskan apakah seorang politikus bersalah atau tidak, memiliki wajah yang tampak korup dapat menciptakan kesan negatif, yang mungkin mempengaruhi keputusan juri,” kata Lin, yang menambahkan bahwa politisi “bersih” yang digunakan dalam studi mungkin tidak benar-benar bersih.
“Mungkin mereka belum ketahuan,” ujarnya.
Penelitian ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama, para peneliti mengumpulkan gambar 72 politisi yang memegang jabatan di tingkat negara bagian atau federal AS. Setengah telah dihukum karena korupsi dan setengahnya memiliki catatan bersih. Untuk konsistensi, semua politisi berjenis kelamin laki-laki dan dari ras Kaukasia. Semua foto berwarna hitam-putih; dipotong dengan ukuran yang sama; dan menampilkan potret frontal, tersenyum. Gambar-gambar itu disajikan secara acak kepada 100 sukarelawan, yang diminta untuk menilai setiap politisi tentang bagaimana korupsinya, tidak jujur, egois, dapat dipercaya, dan murah hati.
Analisis data menunjukkan bahwa para relawan sebagai kelompok mampu membedakan politisi korup dari politisi bersih hampir 70 persen dari waktu hanya berdasarkan pada wajah mereka.
Bagian kedua dari studi direplikasi bagian pertama, tetapi menggunakan foto dari 80 politisi yang dipilih untuk kantor negara bagian dan lokal di California. Setengah dari politisi itu telah melanggar UU Reformasi Politik California — sebuah undang-undang yang mengatur keuangan kampanye, lobi, dan konflik kepentingan politisi — dan setengahnya memiliki catatan bersih. Seperti sebelumnya, data menunjukkan bahwa para sukarelawan dapat membedakan dengan benar politisi korup dari politisi bersih hampir 70 persen dari waktu.
Bagian ketiga dari penelitian ini menggunakan gambar-gambar dari bagian pertama, tetapi meminta para sukarelawan untuk menilai para politisi dengan seperangkat kriteria baru: kekotoran, keagresifan, maskulinitas, kompetensi, dan ambisi. Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat koruptibilitas—yaitu meliputi kecurangan, ketidakjujuran, keegoisan, keagresifan, kedermawanan, dan kepercayaan–yang membedakan para politisi korup dari politisi yang bersih. Kesimpulan tentang kompetensi, ambisi, atau maskulinitas tidak meramalkan catatan para politisi.
Bagian 4a yaitu para peneliti memeriksa struktur wajah para politisi yang mana para relawan terkait dengan ketidakjujuran dan korupsi. Wajah-wajah itu ditandai dengan delapan ukuran yang menggambarkan hal-hal seperti jarak antara mata, ukuran tulang pipi, panjang hidung, dan lebar wajah. Dengan membandingkan data dari tindakan-tindakan tersebut terhadap penilaian yang dibuat oleh para sukarelawan dan catatan-catatan keyakinan korupsi, para peneliti menemukan bahwa politisi dengan rasio wajah-lebar yang lebih tinggi lebih mungkin dianggap sebagai orang yang korup.
Bagian 4b, untuk memeriksa kembali bahwa lebar wajah benar-benar merupakan karakteristik yang mendorong persepsi negatif tentang seorang politisi yang diberikan, para peneliti mengumpulkan foto dari 150 politisi dimanipulasi masing-masing secara digital menjadi versi berwajah lebar dan versi yang dihadapi sempit. Sebanyak 450 foto yang dihasilkan, termasuk 150 dokumen asli yang tidak diubah, ditunjukkan kepada 100 peserta yang diminta, seperti dalam studi sebelumnya, untuk menilai setiap gambar sesuai dengan seberapa korupnya politisi itu. Lebar wajah membuat perbedaan. Para sukarelawan menilai, politisi yang berwajah lebar lebih korup daripada rekan-rekan mereka yang berwajah tipis.
“Temuan ini memunculkan banyak pertanyaan menarik untuk penelitian masa depan. Misalnya, apa mekanisme penyebab yang mendasari korelasi antara persepsi koruptibilitas dan catatan politisi yang ditemukan dalam penelitian kami? Apakah politisi yang terlihat lebih korup lebih mungkin dicurigai, diselidiki, dan bahkan dihukum?” kata Lin.
Temuan ini mungkin membuat seseorang bertanya-tanya mengapa politisi korup bisa terpilih pada awalnya jika orang dapat mengatakan bahwa mereka korup hanya dengan melihat mereka.
KOMPAS/ALIF ICHWAN–KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima hadiah atau janji dari Wali Kota nonaktif Malang Moch. Anton dan dugaan gratifikasi. Tampak empat orang anggota DPRD Malang dari dua puluh dua orang, yaitu Hadi, Erni, Diana dan Sugiarto dengan menggunakan baju tahanan KPK, di tahan di tahanan KPK C4.
Ralph Adolphs, Guru Besar Psikologi, Neurosains, dan Biologi Caltceh mengatakan bahwa lebih dari sekadar wajah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perasaanmu tentang seseorang.
“Di dunia nyata, Anda tidak hanya melihat foto seorang politikus. Anda melihat mereka berbicara dan bergerak. Wajah mereka mungkin membuat kesan pertama pada Anda, tetapi ada faktor lain yang bisa masuk dan mengesampingkannya,” kata Adolphs.
Penelitian ini menarik untuk diterapkan di Indonesia. Pemilih akan mencoblos foto wajah dalam Pemilu 17 April 2019. Pemilih akan mencoblos setelah mendapat kesan dari foto di surat suara. Namun, apakah pemilih tahu foto di surat suara adalah bekas koruptor? Mari kita lihat apakah calon anggota legislatif eks koruptor akan terpilih lagi.–SUBUR TJAHJONO
Sumber: Kompas, 13 September 2018
