Home / Berita / PLTA Batang Toru, Kehidupan 100.000 Warga Terancam Terampas

PLTA Batang Toru, Kehidupan 100.000 Warga Terancam Terampas

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta Pemerintah China tidak melanjutkan pendanaan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Batang Toru, Sumatera Utara. Pasalnya, proyek ini tidak hanya menghilangkan habitat orangutan spesies baru Tapanuli, tetapi juga akan merampas kehidupan 100.000 warga yang menggantungkan hidup dari ekosistem hutan Batang Toru.

Masukan ini dikirimkan Walhi Sumatera Utara kepada Kedutaan Besar China di Jakarta, Selasa (8/5/2018). Mereka juga menggelar aksi dengan membentangkan spanduk, namun bubar karena belum memberitahukan kegiatan ini. Aksi ini sengaja digelar dalam “menyambut” kedatangan Perdana Menteri China di Jakarta.

Dalam suratnya, Walhi Sumatera Utara menyatakan keterlibatan China dalam proyek ini tak sesuai visi Negeri Tirai Bambu itu dalam Kerja Sama Jalur Sutera yang hijau dan lestari dengan Indonesia.

“Dengan demikian dengan hormat kami meminta kepada para investor China untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka atas proyek ini dan memutus segala hubungan bisnis dan finansial dengan PLTA ini,” tulis Dana Prima Tarigan, Direktur Walhi Sumatera Utara kepada Kedutaan Besar China.

DOKUMENTASI YAYASAN EKOSISTEM LESTARI–PLTA Batang Toru

Kepada wartawan, Dana menjelaskan sumber pendanaan PLTA ini akan menggunakan modal dari China Development Bank. Sebelumnya, kata dia, pemodal dari Bank Dunia namun mundur karena berbagai alasan.

Dalam situs PJB Investasi (anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali) disebutkan pembangunan PLTA Batang Toru dengan kapasitas 4 x 127,5 MW ini berlokasi di Sungai Batang Toru, Desa Sipirok, Tapanuli Selatan. Proyek yang memiliki catchment area (daerah tangkapan air) seluas 2.405 hektar ini berkontribusi sekitar 15 persen dari beban puncak Sumatera Utara.

Target operasi (commercial operation date/COD) PLTA Batang Toru pada 2022 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016. Secara teknis, proyek ini berupa tipe Peaker (hanya beroperasi saat terjadi puncak kebutuhan listrik). Fase konstruksi PLTA Batang Toru akan dimulai pada akhir 2017 meskipun penandatanganan kontrak PPA NSHE dan PLN telah berlangsung pada 21 Desember 2015.

PJBI mendapatkan penugasan dari PJB untuk menjadi sponsor proyek dan pemegang saham dalam pengembangan IPP PLTA Batang Toru pada 5 Januari 2017. Kepemilikan saham PJBI di JVC IPP PLTA Batang Toru, yaitu PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sebesar 25 persen, PT DHN sebesar 52,82 persen, dan Fareast Greeen Energy sebesar 22,18 persen.

Merugikan masyarakat
Dana mengatakan meski PLTA terkesan “hijau”, namun dampaknya sangat merugikan 100.000 masyarakat yang bergantung pada Ekosistem Batang Toru. Ia mencontohkan keberadaaan 1.200 hektar sawah di bagian hulu yang terancam banjir oleh model buka-tutup air. Air akan ditutup selama 18 jam dan dialirkan dalam waktu 6 jam.

Di sisi lain, ia melihat dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) PLTA Batang Toru belum memasukkan risiko bencana gempa bumi. Ini menurutnya fatal karena PLTA tersebut berada di bawah lempeng Toru yang aktif.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA–Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) di ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara, diperkenalkan sebagai spesies baru dari kelompok genus orangutan, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/11/2017). Jumlah orangutan tapanuli yakni sekitar 800 individu, dengan status kritis.

Dari sisi biodiversitas, ekosistem Batang Toru ini menjadi satu-satunya habitat orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang baru ditemukan beberapa waktu lalu. Ke-800 individu orangutan itu tinggal di hutan lindung maupun hutan-hutan berstatus area penggunaan lain yang bisa sewaktu-waktu dibuka.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menyarankan agar para pihak duduk bersama dan berbagi informasi secara komprehensif. Para pihak itu meliputi investor, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, pakar orangutan, Walhi, serta Badan Litbang dan Inovasi KLHK.

“Saya siap memfasilitasi pertemuan tersebut,” kata Wiratno ketika dihubungi sedang berada di Jepang.–ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 9 Mei 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: