Perpustakaan Nasional Indonesia mengajukan dana tambahan Rp 82,7 miliar dalam APBN Perubahan 2016 guna membiayai program-program pendorong minat baca masyarakat. Komisi X DPR menyetujui usulan tersebut demi perbaikan literasi di Indonesia.
Kepala Pelaksana Tugas Perpusnas Dedy Junaedi ?mengatakan, tambahan Rp 82,7 miliar itu dialokasikan, antara lain, untuk pengadaan 60 mobil perpustakaan keliling di 60 daerah di Indonesia. Selain itu, dana akan digunakan untuk bantuan buku-buku bagi narapidana di 33 lembaga pemasyarakatan.
“Ada sekitar 1.000 buku untuk berbagai lapas. Isi bukunya berkaitan dengan hal-hal yang praktis, seperti pembekalan keterampilan. Harapannya, saat keluar dari penjara, napi akan memiliki bekal keterampilan,” kata Dedy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Selasa (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penambahan anggaran ?mendesak dilakukan karena anggaran belanja Perpusnas tahun ini dipotong, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016. Anggaran Perpusnas 2016 dipotong Rp 88,8 miliar. Dana yang makin berkurang itu mempersempit gerak Perpusnas.
Padahal, di sisi lain, Indonesia dinilai perlu melakukan upaya khusus guna meningkatkan minat baca warganya. Merujuk survei The World’s Most Literate Nations, tingkat literasi Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah Thailand (peringkat ke-59) dan Malaysia (ke-53). Di antara negara-negara Asia Tenggara, Singapura meraih peringkat tertinggi (ke-36). Adapun posisi pertama daftar tersebut ditempati Finlandia.
Komisi X DPR mendukung penuh program-program Perpusnas. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, anggaran fungsi pendidikan harus tetap besarnya. Pemotongan anggaran jangan sampai mengubah rencana strategis pengembangan perpustakaan, khususnya bagi peningkatan minat baca dan pengembangan SDM.
Hal senada disampaikan anggota Komisi X dari Partai Demokrat, Rinto Subekti. Program yang berkaitan dengan minat baca jangan dipotong, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.?
“Tolong dihitung lagi, berapa dana yang dibutuhkan untuk menaikkan minat baca masyarakat. Pemerintah memang tidak fokus pada minat baca bangsa ini, hanya fokus pada infrastruktur,” kata Rinto. (IVV)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Juni 2016, di halaman 11 dengan judul “Perpustakaan Keliling untuk Tingkatkan Minat Baca”.
