Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB atau IPCC mengeluarkan laporan berjudul Perubahan Iklim dan Lahan (Climate Change and Land) yang menekankan pentingnya perlindungan hutan dan reforestasi sebagai kunci dalam mengerem suhu bumi tak bertambah lebih dari 2 derajat Celcius. Laporan itu merekomendasikan agar dunia mengurangi 30 gigaton emisi karbon per tahun pada 2030 bila ingin Bumi tak terjerembab lagi dalam kerusakan akibat perubahan iklim yang tak terpulihkan.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Dari kiri ke kanan, Abimanyu S Aji (Yayasan Kemitraan), Khalisah Khalid (Desk Politik Walhi), dan Yuyun Harmono (Manajer Kampanye Keadilan Iklim dan Lingkungan Global Walhi), Jumat (9/8/2019) di Jakarta, berbicara kepada wartawan dalam merespons laporan IPCC (Panel Antar-pemerintah terkait Perubahan Iklim) berjudul Climate Change and Land.
Dalam laporan itu juga disebutkan antara tahun 2007-2016 emisi global dari sektor berbasis lahan atau AFOLU (pertanian, kehutanan dan alih fungsi lahan) mencapai 23 persen dari emisi global. Disisi lain suhu rata-rata permukaan tanah meningkat 1,53 derajat celsius dari masa pra-Industri. Peningkatan ini jauh lebih besar dibanding kenaikan rata-rata suhu bumi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harapan untuk menekan kejatuhan bumi yang lebih parah memungkinkan dilakukan dengan mengedepankan kekuatan proses alami bumi sendiri sebagai penyimpan karbon. Keluar dari mimpi buruk dampak perubahan iklim yang tak terpulihkan itu bisa menjadi nyata bila negara-negara di dunia menyimpan investasi pada perlindungan hutan, gambut, maupun ekosistem alami lain.
Yuyun Harmono Manajer Kampanye Keadilan Iklim dan Isu Global Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan, laporan itu menjawab skenario yang disusun IPCC berjudul Perubahan Iklim 1,5 derajat yang dirilis 6 Oktober 2018. Laporan khusus itu menunjukkan empat sekenario dalam menghadapi perubahan iklim yaitu bioenergi, penyimpanan karbon, perangkap karbon, dan proses alami.
Dalam laporan terbaru berjudul Climate Change and Land yang juga menyoroti potensi biosecurity tersebut menyajikan pengembangan pemanfaatan bioenergy malah menyebabkan kelangkaan pangan bagi 150 juta masyarakat dunia. “Satu-satunya upaya menurunkan emisi drastis kita adalah menggunakan pendekatan nature base yaitu kurangi deforstasi, penanaman kembali, menjaga ekosistem penting seperti mangrove dan gambut,” kata Yuyun, Jumat (9/8/2019) di Jakarta.
Menurut Walhi, pernyataan IPCC ini penting karena saat ini pengambil kebijakan salah menerjemahkan solusi iklim dengan memperluas penggunaan bioenergi, baik berupa biofuel maupun biomassa. Pengembangan investasi bioenergi ini malah nantinya membuka hutan-hutan produktif maupun sekunder yang menyebabkan pelepasan emisi gas rumah kaca.
“Mana mungkin justru penyebab emisi ini jadi solusi bagi perubahan iklim sendiri. Kami apresiasi report IPCC terkait Perubahan Iklim dan Tanah ini,” katanya.
Di sisi lain, rekomendasi IPCC berupa langkah jangka panjang dan jangka pendek akan membantu negara-negara, termasuk Indonesia untuk menerapkannya di lapangan. Langkah itu meliputi antara lain penghentian deforestasi, perlindungan gambut dan mangrove, maupun restorasi ekosistem.
Ia mengingatkan hal itu agar dilakukan berbasis masyarakat setempat maupun masyarakat adat serta keterlibatan perempuan. Selain memberikan akses maupun aset atas hutan dan lahan, komunitas masyarakat ini juga memiliki sejumlah adaptasi perubahan iklim.
Menurunkan emisi
Dalam konteks komitmen Indonesia dalam penurunan emisi 29-41 persen emisi gas rumah kaca yang sebagian besar dititik beratkan pada sektor hutan dan lahan, hal-hal ini akan sangat penting. Yuyun mengatakan kebijakan moratorium izin baru hutan alam primer dan gambut yang telah berjalan delapan tahun dan telah diterbitkan penghentian permanennya merupakan langkah nasional yang tepat dengan segala kelemahan.
Kelemahan itu antara lain celah revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) setiap enam bulan sekali yang rentan praktik transaksional. Ini karena prosesnya yang dinilai tertutup.
Abimanyu S Aji, dari Yayasan Kemitraan mengatakan kebijakan penghentian izin di hutan alam primer dan gambut agar didukung kebijakan lain. Diantaranya pengurangan emisi di sektor energi pun agar dimaksimalkan. “Inpres ini salah satu instrumen berbasis lahan. Tapi ada sektor lain energi, sampah, dan lain-lain. Kalau (sektor lahan/hutan) sendiri tanpa ada dukungan sektor lain ya berat,” ujarnya.
Ia berharap Laporan IPCC terbaru tersebut direspons positif pemerintah dan menerjemahkan dalam kebijakan serta program jangka panjang yang terarah. Evaluasi kebijakan pun agar dilakukan seperti halnya pada moratorium izin yang telah berlangsung delapan tahun. Mengutip temuan Greenpeace Indonesia terbaru (Kompas, 9 Agustus 2019) dan organisasinya beberapa waktu lalu, moratorium masih membuka celah pengurangan tutupan hutan.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas, 10 Agustus 2019
