Perkuat Pengawasan Penggunaan Tenaga Nuklir

Kasus limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, memberi pelajaran berhatha. Kita perlu memperkuat pengawasan penggunaan tenaga nuklir, termasuk limbahnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI–Petugas gabungan dari Batan mengangkut tanah kerukan yang diindikasi terkontaminasi radiasi ke truk di lokasi ditemukannya paparan radioaktif Cesium 137 di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2020). Polri bersama dengan Batan saat ini melakukan penyelidikan terkait temuan paparan radioaktif tersebut.

Pengawasan penggunaan tenaga nuklir di Indonesia perlu diperkuat. Keamanan dan keselamatan masyarakat harus jadi prioritas. Namun, penambahan alat pengawasan dan teknologi pemantauan zat radioaktif juga perlu terus diupayakan untuk mencegah pencemaran radioaktif.

Desakan itu disampaikan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Batan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dalam rapat dengar pendapat dengan kedua lembaga itu di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Penguatan diperlukan guna menghindari penyalahgunaan limbah radioaktif seperti ditemukan di area tanah kosong Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten, akhir Januari 2020. Tingginya paparan radiasi itu diketahui saat uji fungsi rutin perangkat pemantau radioaktivitas lingkungan bergerak milik Bapeten.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menggugat pengawasan Bapeten. “Selaku pengawas, Bapeten bertugas mengontrol dan mencegah penyalahgunaan limah dan produk nuklir,” katanya. Kenyataannya, masih kecolongan.

Komisi VII DPR mengatakan temuan paparan radiasi tinggi itu memunculkan keraguan publik atas profesionalitas Bapeten dan Batan dalam mengelola nuklir dan limbahnya. “Radiaoktif mencemari tanah, pohon dan buahnya,” tambah anggota Komisi VII DPR lain, Adriana Dondokambey.

Menurut Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto, sensor pendeteksi radiasi terbatas. “Andai ada detektor di banyak tempat, kita bisa segera tahu (ada pencemaran radioaktif),” ujarnya. Namun, menyediakan ribuan detektor butuh biaya besar.

Bapeten dan Batan juga membantah sumber radiasi tinggi di Perumahan Batan Indah berasal dari limbah mereka. Saat ini, ada 14.000 izin penggunaan produk nuklir di Indonesia, sebanyak 13.600 izin adalah rumah sakit dan industri serta 400 izin lain ada di Batan. “Jelas limbah itu bukan dari kami,” kata Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan.

Kamis kemarin, pembersihan lokasi paparan radiasi tinggi dihentikan sementara sambil menanti hasil pemeriksaan sampel tanah oleh Batan. “Tim mengevaluasi dekontaminasi yang dilakukan sejak 11 Februari,” kata Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Protokol Bapeten Abdul Qohhar.

–Petugas gabungan dari Bapeten, Batan, dan Tim Teknis Kimia Biologi Radioaktif Gegana Brimob Mabes Polri memindahkan tanah yang diindikasi terkontaminasi radiasi ke dalam drum di lokasi ditemukannya paparan radioaktif Cesium 137 di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2020).

Usut tuntas
Di Yogyakarta, sejumlah ahli teknik nuklir Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut. Temuan sesium-137 (137Cs) di lokasi perumahan tidak wajar. Zat radioaktif harus selalu disimpan di tempat yang aman, termasuk limbahnya.

“Tanggung jawab pihak berwenang menelusuri bagaimana sumber (radioaktif) bisa muncul di situ,” kata Kepala Laboratorium Teknologi Energi Nuklir UGM Alexander Agung.

Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM Haryono Budi Santoso mengatakan, keberadaan sesium-137 di lokasi tak wajar itu bisa karena kesalahan manusia, pencurian, atau sabotase. Dugaan itu muncul karena berdasar data yang ada, tidak terjadi kecelekaan reaktor atau bencana alam.

Kini, sembari menyelesaikan pembersihan lokasi paparan radiasi yang sudah lebih 90 persen, hasil pemeriksaan seluruh badan (whole body counting/WBC) terhadap sembilan warga juga sedang dinanti. Qohhar menyebut hasil WBC oleh Batan selesai difinalisasi dan diserahkan ke Bapeten. Hasil WBC akan diumumkan Jumat (21/2/2020) ini.

Batas aman paparan radiasi masyarakat adalah 1 miliSievert (mSv) per tahun. Namun, dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM Anung Muharini mengatakan, itu adalah batas administratif. Artinya, orang yang terpapar radiasi melebihi batas tidak otomatis langsung terganggu kesehatannya. Seseorang akan mengalami gangguan kesehatan (susunan darah berubah) bila terkena paparan radiasi seketika sebesar 500 mSv.

Oleh I GUSTI AGUNG ANGGA PUTRA / RINI KUSTIASIH / HARIS FIRDAUS / M ZAID WAHYUDI

Editor: ILHAM KHOIRI

Sumber: Kompas, 21 Februari 2020