Pemerintah berencana menghentikan impor solar mulai Mei 2019. Langkah ini dinilai bisa menjadi momentum baik untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerhati lingkungan hidup, Sonny Keraf, dalam keterangan pers yang disampaikan pada Minggu (12/5/2019) di Jakarta menyampaikan, impor solar yang akan dihentikan oleh pemerintah bisa merupakan kebijakan yang baik untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.
KOMPAS/NINA SUSILO–Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). PLTB dengan 30 turbin ini adalah yang terbesar di Indonesia dan mampu menghasilkan 75 Mega Watt. Dengan kapasitas itu, PLTB bisa menyalurkan listrik ke 140.000 rumah pelanggan dengan 450 Watt di Provinsi Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain mendukung upaya pelestarian lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan yang optimal juga dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untu bahan bakar fosil. “Ide stop impor solar dari pemerintah merupakan kebijakan yang cemerlang,” ujarnya.
Kebijakan penghentian impor solar tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (10/5/2019).
Ia menyatakan, pemerintah akan menekan impor avtur dan solar hingga mendekati nol mulai Mei 2019 untuk menekan defisit neraca di sektor minyak dan gas. Sebagai substitusinya, Indonesia akan mengolah minyak mentah hasil eksplorasi dalam negeri menjadi avtur dan solar (Kompas/11/5/2019).
Sonny menuturkan, rencana penghentian impor solar tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret seperti pembangunan kilang pengolahan minyak mentah dalam negeri. Pemerintah pun diharapkan berani memberi insentif pada pihak yang mampu mengembangkan energi terbarukan, salah satunya pengembangan mobil listrik.
KOMPAS–Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Finlandia, Sauli Niinisto memberikan keterangan kepada wartawan dalam Kunjungan Kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2015). Dalam kunjungan tersebut, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan naskah kerjasama energi bersih, terbarukan, dan konservasi energi.
Kebijakan penghentian impor solar ini, Sonny mengatakan, juga harus mempertimbangkan faktor keseimbangan antara nerasa perdagangan dan dampak lingkungan hidup.
“Sudah tepat jika Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dengan persetujuan Presiden mendorong kebjakan ini. Dalam jangka pendek memang ada risikonya, tetapi dampaknya akan baik jika dilihat dalam jangka panjang,” katanya.
Pengurangan emisi karbon
Terkait pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara, Sonny menilai, pembangunan ini sebenarnya bisa menjadi cara untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil.
“Energi terbarukan, seperti PLTA dan geotermal, juga diperlukan untuk kepentingan lingkungan hidup, khususnya pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil,” katanya.
PLTA Batang Toru diperkirakan dapat menghasilkan listrik hingga 510 Megawatt dan menyangga hingga 15 persen kebutuhan listrik saat beban puncak di Sumatera Utara. Saat beroperasi tahun 2022, PLTA Batang Toru bisa menghemat solar pembangkit listrik tenaga diesel hingga 400 juta dollar AS atau Rp 5,6 triliun per tahun.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas, sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batubara diminimalkan. Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.
Beberapa energi primer yang diharapkan meningkat kontribusinya adalah panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Sejumlah pembangkit dibangun dengan memanfaatkan energi baru terbarukan itu, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Sumatera Utara, yang sedang dalam proses pembangunan serta PLTA Poso dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sindereng Rappang di Sulawesi Selatan.
Target 23 persen tersebut setara dengan 23.000 MW pada 2025. Hal ini membuat pemerintah terus mempermudah perizinan investasi energi terbarukan agar pasokan listrik dari energi terbarukan yang baru mencapai 9.000 MW saat ini bisa meningkat 2.000 MW per tahun dalam tujuh tahun ke depan. Keseriusan Indonesia meningkatkan penggunaan energi bersih berbasis energi terbarukan, yang juga memprioritaskan kelestarian lingkungan, mendapat apresiasi dari Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva di sela Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).
Dalam Laporan Panel Ahli Perubahan Iklim Antarpemerintah (IPCC) yang dirilis pada Senin (8/10/2018) diungkapkan, pada 12-30 tahun ini kenaikan iklim 1,5 derajat harus mencapai puncak pada 2030 dan turun drastis hingga emisi netral (net zero emission) pada 2050 melalui mitigasi cepat oleh semua pihak di dunia (Kompas, 10/10/2018). Hal itu membuat penggunaan batubara harus turun 59-78 persen dari tahun 2010, minyak fosil turun 32-87 persen, dan energi terbarukan menyuplai 85 persen kebutuhan listrik global tahun 2050.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan terus memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Proyek-proyek itu termasuk dalam Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Nasional Program 35.000 Megawatt (MW) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memacu pemerataan pembangunan Indonesia.
”Kita utamakan (pembangkit) energi terbarukan,” kata Wapres (Kompas, 10/10/2018).
Oleh DEONISIA ARLINTA
Sumber: Kompas, 12 Mei 2019
