Home / Berita / Penghargaan “Kompas”; Cendekiawan Berdedikasi 2016

Penghargaan “Kompas”; Cendekiawan Berdedikasi 2016

Untuk merayakan dan mensyukuri hari ulang tahunnya, sejak tahun 2008, harian Kompas menyampaikan Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi. Hingga usianya yang ke-50, tahun 2015, penghargaan sudah diberikan kepada 40 penerima. Dari antara mereka hingga hari ini sebagian besar masih aktif menulis, menjadi narasumber, aktif meneliti, ada yang sudah mulai surut karena usia, bahkan beberapa di antara mereka sudah meninggal.

Digagas dan diprakarsai oleh Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama, awalnya penghargaan diberikan sebagai rasa terima kasih kepada para kontributor artikel Kompas. Merekalah para penulis yang mengisi halaman opini dan beberapa halaman lain di Kompas, terentang sejak harian ini terbit tanggal 28 Juni 1965 sampai tahun 2008.

Awalnya bernama Cendekiawan Berkomitmen dirasa lebih sesuai dengan gagasan awal penghargaan. Sejak tahun 2009, kriteria penghargaan tidak hanya kepada para kontributor artikel, tetapi juga para peneliti yang tidak larut dalam arus ingar-bingar popularitas dan uang, serta narasumber berbagai persoalan yang digeluti Kompas sebagai bagian dari pembawa kecerahan bagi kehidupan membangsa dan menegara Indonesia. Maka, sejak tahun 2009, nama penghargaan berubah menjadi Cendekiawan Berdedikasi, terus berlangsung sampai sekarang, tahun 2016.

Harian Kompas dalam konteks ini tidak ingin menyederhanakan wacana perbedaan antara cendekiawan, ilmuwan, intelektual, ataupun pakar, tidak juga mempertajam antagoni cendekiawan dan noncendekiawan. Dengan istilah cendekiawan, merujuk para pemikir di antaranya Antonio Gramsci (1891-1937) dan Vaclav Havel (1936-2011), lewat metodologi sebagai ilmuwan, mereka membuat analisis, melihat masalah secara holistis, dependen semata demi kepentingan umum, menawarkan solusi dalam bidang dan wilayah kerja masing-masing.

Harian Kompas dengan motonya, Amanat Hati Nurani Rakyat, yang dipresentasikan secara cerdas sesuai perkembangan zaman dengan roh humanisme transendental (kemanusiaan yang beriman), merasa merekalah teman seperjalanan. Dan, itulah pendasaran rasional-semacam pertanggungjawaban publik-atas penamaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas. Secara tidak langsung merekalah guru- guru bangsa bagi masyarakatnya. Sekadar contoh, ibarat filosof Socrates (469-399 SM) yang berceramah di lapangan terbuka, Niccolo Machiavelli (1469-1527) penasihat Keluarga Medici dari Firenze, dan Theodor Adorno (1903-1969), filosof kelahiran Jerman yang bersikap kritis menyikapi dunia industri yang memicu budaya pop.

Secara tidak langsung, mereka berperan sebagai sumber rujukan-menunjukkan betapa besar tanggung jawab intelektual dan sosial mereka-ketika perjalanan membangsa dan menegara direcoki oleh perpolitikan transaksional, korupsi yang dianggap sebagai bagian utuh merebut kekuasaan dan pembenaran nafsu serakah, serta kekerasan dan kemunafikan dominan. Dalam situasi yang serba karut-marut, bersama para agamawan, peranan mereka mendesak semakin dibutuhkan. Mereka, karena itu, dituntut tidak menguangkan posisi dan statusnya, apalagi menjadi pembenar atas pelanggaran etika publik yang dilakukan penguasa, dan mengajak masyarakat berpikir jernih, waras, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Kalau selama ini setiap tahun penghargaan diberikan kepada lima penerima, pada tahun 2016 ini tiga penerima. Faktor jumlah memang fleksibel. Dengan penambahan tiga penerima, maka sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 tercatat sudah 43 penerima Penghargaan Berdedikasi Kompas. Proses pemilihan dilakukan oleh satu tim dengan kata putus pada Jakob Oetama, dipilih dari puluhan calon-suatu pekerjaan yang tidak mudah, sebab memilih yang satu berarti menidakkan yang lain-akhirnya untuk ketiga penerima tahun ini adalah: Faisal Basri (56), Ignas Kleden (68), dan Mayling-Oey Gardiner (75).–ST SULARTO
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juni 2016, di halaman 1 dengan judul “Cendekiawan Berdedikasi 2016”.
———
MAYLING OEY-GARDINER; Investasi pada Manusia Penting bagi Bangsa

Di usianya yang menginjak 75 tahun, Prof Mayling Oey-Gardiner masih terlihat penuh semangat dan tetap produktif. Di kamar kerjanya yang penuh buku di kediamannya, ia mengerjakan hampir semua pekerjaannya, mulai dari menerima mahasiswa konsultasi hingga menulis artikel. Dialah demograf penyandang gelar PhD pertama dari Indonesia lulusan Australia National University tahun 1981, sekaligus guru besar perempuan pertama dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Di luar mengajar, Mayling lebih suka mengerjakan semua pekerjaan di kamar kerjanya daripada pergi ke kampus dan harus menembus kemacetan di jalan. ”Daripada macet dua jam di jalan lebih baik di rumah. Dalam waktu dua jam banyak yang bisa dikerjakan,” ujarnya sambil tersenyum.

Mayling yang bercita-cita kuliah di jurusan psikologi itu tak pernah terpikir untuk berkecimpung di bidang sosial, ekonomi, dan kependudukan, serta menjadi guru besar. Apalagi, orangtua Mayling bukan berasal dari kalangan akademisi.

Sejarah menunjukkan, anak keempat dari enam bersaudara itu akhirnya menjadi demograf pertama dari Indonesia. ”Di antara teman sekolah satu angkatan di SMA, hanya saya yang jadi guru besar. Kebanyakan begitu lulus tahun 1959 langsung menikah,” ujarnya.

Situasi sosial ekonomi Indonesia tahun 1960-an yang amat sulit membawa Mayling untuk berkecimpung di dunia akademik. Tidak diterima masuk jurusan psikologi Universitas Indonesia, ia malah bekerja sebagai juru ketik di Fakultas Ekonomi UI selama lima tahun.

Pergi ke AS
Untuk memperkuat FEUI yang ditinggalkan Belanda, tahun 1964 Mayling mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan sosiologi di St Xavier College, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Mimpinya untuk naik kapal laut ke Belanda saat sekolah di SMA Bagian B Santa Ursula, Jakarta, tak terwujud. Ia justru naik pesawat terbang ke AS, untuk melanjutkan pendidikan.

Bahkan, setelah lulus dan mendapat gelar BA di AS, Mayling mengenyam pendidikan di dua perguruan tinggi tertua di AS, yakni College of William and Mary, Virginia (1968-1970) dan Harvard University (1972-1974).

Seusai menyelesaikan gelar master keduanya di Harvard University, Mayling ditawari menempuh program doktor. Akan tetapi, kerinduannya terhadap Tanah Air tak bisa dibendung. Ia pun pulang ke Indonesia.

Sekembalinya dari AS, Mayling mengajar di FEUI sejak tahun 1971. Ia juga banyak berkiprah di bidang sosial, ekonomi, dan kependudukan bersama Lembaga Demografi FEUI serta Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional (Leknas).

Sebelum mendirikan lembaga penelitian dan konsultasi ilmu sosial yang dipimpinnya sendiri, Insan Hitawasana Sejahtera (1991-2011), yang lingkup kerjanya tak terbatas di Indonesia, Mayling pernah bergabung di Center for Policy and Implementation Studies (CPIS).

Situasi Indonesia yang tengah bangkit membangun pasca Orde Lama, kekayaan keilmuan yang didapatnya di bangku kuliah, juga pengalaman lapangan memperkaya cara pandang Mayling di bidang kependudukan.

Hingga kini, ibu dari satu anak itu aktif mengajar mahasiswa program sarjana di FEUI. Itulah caranya untuk tetap bisa melihat perubahan yang terjadi pada generasi muda saat ini.

Investasi ilmu
Mayling menuturkan, Indonesia sedang mengalami transisi demografi; jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif. Inilah jendela peluang yang bisa membawa pembangunan bangsa melesat. Namun, peluang ini akan sia-sia jika pemerintah tidak serius berinvestasi pada sumber daya manusia yang akan mengisi pembangunan itu sendiri. Jika ingin menguasai dunia, investasi pada ilmu pengetahuan mutlak diperlukan.

Investasi pada ilmu pengetahuan yang dimaksud lebih dititikberatkan pada investasi di pendidikan tinggi, yaitu program doktoral, master, dan laboratorium yang memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan melahirkan ilmu pengetahuan baru.

Menurut Mayling, banyak negara di dunia menjadi kaya dan menguasai dunia karena perhatian dan investasinya yang besar pada sumber daya manusia. Jepang, misalnya, berinvestasi pada sumber daya manusia agar bisa menyejajarkan diri dengan Amerika Serikat. ”Di India, meskipun pendidikan dasarnya tak begitu kuat, pendidikan tingginya bisa menghasilkan lulusan berkualitas. Kita bisa melihat ada banyak orang India di perusahaan dunia di beberapa negara,” ujarnya.
8c93d0cb4fa3438c873ef892c67e6572KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Lahir:
Sukabumi, 25 Februari 1941
Suami:
Peter Gardiner
Pendidikan:
Gelar Doctor of Philosophy (PhD) bidang Demografi Australian National University (1978-1981)
Gelar Master of Arts (MA) di Harvard University, Amerika Serikat (1972-1974)
Gelar Master of Arts (MA) di William and Mary, Williamsburg, Virginia, Amerika Serikat (1968-1970)
Gelar Bachelor of Arts bidang Sosiologi di Chicago, St Xavier College, Amerika Serikat (1964-1968)
Organisasi:
Insan Hitawasana Sejahtera (IHS) (1991-2011)
Wakil internasional dalam Dewan Pertimbangan Internasional Fellowship Program dari Ford Foundation (2000-2003)
Sekretaris Dewan Guru Besar dan Ketua Senat FEUI untuk periode 2004-2007
Ketua Dewan Etik FEUI 2009-2014
Anggota Dewan Riset Nasional (2005-2011)
Anggota Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2008

Akan tetapi, investasi ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan di negeri ini belum mengakar. Investasi pemerintah di bidang pendidikan masih kurang. ”Kita tidak bisa menikmati abad Asia tanpa investasi pada pendidikan,” ujarnya saat berbincang di kamar kerjanya di rumahnya, di Jalan H Samali Ujung, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6).

Bagi Mayling, alokasi anggaran 20 persen dari anggaran belanja negara tidak bisa dijadikan parameter untuk mengukur investasi ilmu pengetahuan. Kebijakan itu tidak menjadi jaminan meningkatnya kualitas pendidikan dalam negeri.

Sertifikasi guru, misalnya. Guru berlomba-lomba menjalani sertifikasi agar mendapat tunjangan sertifikasi. Namun, diterimanya tunjangan itu tidak lantas menaikkan kualitas pengajaran para guru itu.

Satu catatan lagi terkait jendela peluang, ujar Mayling, ialah di tengah tumbuh pesatnya penduduk usia produktif angka fertilitas total (TFR) Indonesia stagnan di angka 2,6 dalam satu dekade terakhir.

Tahun 1970-an, secara global ada pergulatan pemikiran bahwa terlalu banyak penduduk akan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemerintahan Orde Baru di Indonesia berupaya menekan laju pertumbuhan penduduknya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Program Keluarga Berencana sukses menurunkan angka kelahiran.

Di masa itu, peningkatan kesejahteraan memungkinkan dilakukan dengan menghambat kelahiran. Angka fertilitas menurun dan pengurangan kemiskinan relatif lebih mudah dilakukan.

Akan tetapi, setelah desentralisasi, semua wewenang ada di daerah. Masalahnya, tidak semua kepala daerah menganggap isu pengendalian jumlah penduduk penting. Akibatnya, anggaran untuk itu tidak selalu dialokasikan sehingga angka fertilitas tidak terkendali. Tak mengherankan jika angka fertilitas total tak menurun dalam 10 tahun terakhir,

Karena itu, bagi Mayling, sangat penting untuk bisa mencuri perhatian dan meyakinkan presiden bahwa pertumbuhan penduduk yang tak terkendali bisa menghambat pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali bisa menyebabkan Indonesia tidak menikmati bonus demografi yang berada di depan mata.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan sulit tercapai jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Alih-alih bonus demografi, yang terjadi justru regenerasi kemiskinan. ”Kehidupan tidak membaik,” ujarnya.

Mayling juga melihat bahwa usaha untuk mencegah pernikahan usia muda dan kehamilan tidak diinginkan sangat kurang. Pendewasaan usia perkawinan yang bisa mengurangi pernikahan usia dini justru tak diakomodasi sekalipun banyak elemen masyarakat menyuarakan itu.

Satu hal yang juga perlu dilakukan pemerintah, menurut Mayling, ialah memeratakan pembangunan dengan investasi di luar Jawa untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Ketika meneliti tentang transmigrasi di Lampung tahun 1977, ia menyaksikan sendiri bagaimana regenerasi kemiskinan di transmigran terjadi. Setelah susah payah bercocok tanam, mereka kesulitan memasarkannya.

Mayling bercerita, dulu Belanda telah melakukan transmigrasi dengan memindahkan penduduk di Jawa ke luar Jawa karena mereka menilai sebaran penduduk terlalu menumpuk di Jawa. Namun, ini tidak berhasil karena ketika Jawa dibangun, Jawa akan menjadi magnet bagi mereka dari luar Jawa untuk datang. Tujuan penyebaran penduduk tidak akan tercapai.

Karena itu, intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memacu pembangunan ialah investasi dalam ilmu pengetahuan dan anak muda. Dengan ilmu pengetahuan, anak muda akan semakin produktif sehingga tidak ada waktu terbuang sia-sia yang bisa saja kontraproduktif dengan usaha pengendalian penduduk. Misalnya hamil di luar nikah yang akhirnya berujung pada pernikahan usia muda.

Investasi pada pendidikan juga akan memungkinkan perempuan memiliki kesempatan sama untuk berkiprah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dulu, banyak orang terpelajar adalah laki-laki dan berasal dari kaum bangsawan atau priayi. Lelaki diprioritaskan untuk bersekolah dibandingkan perempuan. Perempuan terdiskriminasi. Kini kesempatan terbuka luas bagi perempuan maupun laki-laki.

Persoalan diskriminasi perempuan ini pernah Mayling sampaikan pada pidato pengukuhan guru besarnya pada 2001 berjudul ”Mendobrak Langit-langit Kaca: Lambat Memang namun Tak Terelakkan”.(ADHITYA RAMADHAN/EVY RACHMAWATI)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juni 2016, di halaman 24 dengan judul “Investasi pada Manusia Penting bagi Bangsa”.
————–
IGNAS KLEDEN; Mendidik agar Taat pada Akal Sehat

Gelombang reformasi 1998 mengubah peta politik dan demokrasi bangsa Indonesia. Namun, satu hal yang hingga kini belum berubah secara signifikan adalah pendidikan. ”Pendidikan kita tidak mengajarkan orang untuk berpikir, tetapi untuk tunduk pada kekuasaan,” ucap sosiolog Ignas Kleden (68), Sabtu (18/6), di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

Pendidikan yang sangat mengutamakan kontrol dan memasung kreativitas adalah warisan tradisi Orde Baru yang mengajarkan siapa pun untuk taat pada kekuasaan, bukan pada pikiran. Dalam ujian, misalnya, anak-anak disodori dengan pilihan ganda. Mereka dituntut memberikan jawaban kepada pemberi jawaban, bukan berpikir kreatif mengelaborasi sebuah pertanyaan.

Dari sisi kepraktisan, soal-soal yang menyediakan pilihan ganda lebih memudahkan guru atau dosen untuk memeriksa jawaban dan memberikan nilai. Namun, praktik seperti ini memasung kreativitas anak didik.

Praktik pendidikan yang tunduk pada kekuasaan hingga sekarang belum berubah dan belum disadari banyak kalangan sebagai sebuah masalah. Padahal, hal ini adalah ”pekerjaan rumah” besar yang harus segera diselesaikan negara.

”Di Jerman, anak tidak dilatih untuk belajar tentang sesuatu, tetapi bagaimana mempraktikkan sesuatu,” ujar lelaki yang meraih gelar master dan doktor di Jerman tersebut.

Ignas mencontohkan, ketika seorang anak belajar bahasa Inggris di Jerman, sekolah langsung mencarikan anak tersebut kawan pena dari Inggris. Beberapa kosakata yang dikuasai langsung digunakan dalam praktik mengirim surat kepada teman barunya di luar negeri.

”Ketika anak belajar renang, mereka langsung diajak ke kolam renang, bukan membaca buku tentang renang di perpustakaan. Kita belum sampai pada inti filosofi pendidikan seperti ini,” ujar Ignas.

Teori sebagai doktrin
Pendidikan yang mengajarkan agar tunduk pada kekuasaan cenderung mengarahkan seseorang untuk menerima teori sebagai doktrin, bukan sebagai instrumen. Padahal, metode dan teori mestinya dihayati sebagai alat, bukan sebagai doktrin.

”Orang yang punya martil sebagai alat cenderung mengubah segala sesuatu menjadi paku. Hal ini keliru karena alat yang kita pegang mestinya disesuaikan dengan masalah yang sedang kita hadapi,” kata Ignas.

Hal serupa terjadi dalam kehidupan beragama. Dalil-dalil agama sering dipahami sebagai doktrin semata-mata bukan sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan diri. Karena itu, tidak mengherankan, ada jurang yang lebar antara tingkat pendidikan dan perilaku masyarakat. Terjadi pula konflik antar-pemeluk agama karena setiap pihak menganggap ajaran agama sebagai doktrin.

”Pendidikan kita masih mendidik seseorang untuk taat pada kekuasaan, bukan untuk taat pada akal sehatnya. Ini proyek besar yang harus segera diselesaikan bersama. Pendidikan hanya bisa berubah kalau kita membenahi infrastrukturnya. Pertama, gaji pengajar harus mencukupi karena peran mereka sangat penting untuk membangun kebudayaan dan politik yang benar. Kedua, pendidikan harus menjadi isu politik yang sentral, bukan sekadar persoalan teknis semata,” tuturnya.

Dari filsafat ke sosiologi
Refleksi Ignas tentang pendidikan merupakan buah dari studi panjangnya di Jerman. Lima tahun setelah keluar dari pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Ignas mengambil master filsafat di Hochschule für Philosophie München pada 1979-1982. Kemudian, antara tahun 1989 dan 1995, Ignas melanjutkan studi doktoral bidang sosiologi di Universitas Bielefeld, Jerman.

Ignas merasa sangat beruntung pada 1979 mendapat kesempatan belajar di Jerman melalui beasiswa Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD). Sejak awal, ia memang ingin belajar pendidikan ilmu sosial di negara tersebut.

f9027e167f784fb396bdbccdbc086adaKOMPAS/HERU SRI KUMORO

Lahir:
19 Mei 1948 di Larantuka, Flores Timur

Pendidikan:
SDN Solor, Flores Timur (1959)
Seminari Menengah San Dominggo, Hokeng, Larantuka (1966)
Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, Maumere, NTT (1974)
Program Magister Filsafat di Hochschule für Philosophie München, Jerman (1982)
Program Doktoral Sosiologi di Universitas Bielefeld, Jerman (1995)

Riwayat Pekerjaan:
Editor di Yayasan Obor Indonesia (1976-1977) Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (1977-1978)
Dosen tidak tetap S-3 Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (sampai sekarang)

Kegiatan:
Penulis di sejumlah media cetak, seperti ”Horison”, ”Budaya Jaya”, ”Basis”, ”Kalam”, majalah ”Tempo”, dan harian ”Kompas”
Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Istri:
Ninuk Probonegoro

Anak:
Paskalis Kleden

”Untuk menyiapkan tesis, saya menulis selama enam bulan. Berbeda dengan ujian di Indonesia, pengajar di Jerman menguji apa yang mahasiswa ketahui. Jadi, kami betul-betul mendalami apa yang kami pelajari. (Pengalaman) ini benar-benar pencerahan buat saya,” kata Ignas.

Pada tahun 1981, Ignas menyelesaikan pendidikan S-2 filsafat. Awal 1982, ia pulang ke Indonesia dan bekerja di redaksi majalah Prisma yang dipimpin Daniel Dhakidae sembari menunggu istrinya menyelesaikan studi doktoral. Bertepatan dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin, November 1989, Ignas kembali ke Jerman memulai studi doktoralnya di Universitas Bielefeld.

Pergolakan sosial
Sebelum belajar di Jerman, Ignas mengalami pergolakan peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Pada waktu yang hampir bersamaan, Gereja Katolik mengalami perubahan radikal seiring digelarnya Konsili Vatikan II (1962-1965).

”Kelas kami mengalami peristiwa-peristiwa pergolakan itu. Saya kemudian ragu dan keluar dari pendidikan calon imam,” ungkapnya.

Begitu keluar dari seminari tahun 1974, Ignas langsung merantau ke Jakarta. Berbekal pengalaman menulis di beberapa majalah, seperti Horison, Budaya Jaya, dan Basis, Ignas mantap hijrah ke Ibu Kota.

Sesampai di Jakarta, Ignas bekerja di kantor Konferensi Waligereja Indonesia pada bagian dokumentasi. Ia kemudian pindah bekerja ke Yayasan Obor Indonesia yang dipimpin Mochtar Lubis. Di sana, Ignas dipercaya sebagai editor penerjemahan buku.

Di Yayasan Obor Indonesia, Ignas ditawari Selo Sumardjan untuk bekerja di Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Dari sini pula ia mulai tertarik untuk menekuni ilmu sosial.

Yayasan Ilmu-ilmu Sosial fokus pada tiga program utama. Pertama, latihan penelitian lapangan di empat daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kedua, mengirimkan para peserta latihan terbaik untuk studi program master dan S-3 ke luar negeri. Ketiga, menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku klasik ilmu sosial.

Tawaran kerja dari Selo Sumardjan akhirnya diterima Ignas. Ia mendapat tugas menjalankan program ketiga pada penerjemahan dan penerbitan buku-buku klasik ilmu sosial.

Pada kurun 1976-1979, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial sangat aktif menjalankan program-programnya. Waktu itu, yayasan ini mendapatkan anggaran besar dari Asia Foundation. ”Setiap hari Rabu, di Yayasan Ilmu-ilmu Sosial saya selalu menyimak diskusi dari para tokoh besar sosiologi, seperti Selo Sumardjan, Soedjatmoko, dan Harsya Bachtiar,” ujarnya.

Dalam berbagai diskusi, para sosiolog itu memberikan penilaian terhadap para peserta pelatihan penelitian lapangan. Mereka juga memberikan rekomendasi kepada para lulusan pelatihan yang memenuhi syarat untuk melanjutkan studi ke luar negeri serta membahas buku-buku sosiologi yang akan diterjemahkan dan dibukukan.

Pada waktu itu, peminat pelatihan penelitian lapangan sangat tinggi. Penelitian ini memang menarik karena Clifford Geertz saat itu didatangkan ke Indonesia guna membantu memperkuat pengamatan empiris di lapangan yang dirasa masih kurang.

Ignas selalu mendengarkan diskusi-diskusi hebat para sosiolog. Hanya saja, dia gelisah karena pembicaraannya tidak pernah membahas nilai-nilai di dalam ilmu sosial. Karena itu, dalam disertasi, ia kemudian mengevaluasi seluruh penelitian Clifford Geertz tentang Indonesia, mulai dari pertanian, perdagangan, perkotaan, aliran politik, hingga agama. (ALOYSIUS B KURNIAWAN)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juni 2016, di halaman 24 dengan judul “Mendidik agar Taat pada Akal Sehat”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Belajar dari Sejarah Indonesia

Pelajaran sejarah Indonesia memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Dari sejarah Indonesia, siswa ...

%d blogger menyukai ini: