Untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyiapkan ketentuan khusus. Namun, sebelumnya akan dilakukan kajian dan diskusi kelompok terfokus dengan orangtua dan guru guna melihat peluang serta risiko memperbolehkan anak untuk memakai gawai di sekolah.
Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Senin (15/2), di Jakarta. “Dari hasil diskusi kelompok terfokus itu akan disusun panduan bagi sekolah terkait penggunaan gawai, disesuaikan kondisi setiap sekolah,” ujarnya.
Hal yang perlu diingat, lanjut Anies, guru dan kepala sekolah adalah konduktor pembelajaran di dalam kelas dan sekolah. Mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi di lokasi belajar sehingga perlu aktif memikirkan kebijakan penggunaan gawai yang tepat. Dalam hal ini, aspek kesempatan belajar dan keamanan anak harus menjadi pertimbangan utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anies menjelaskan, gawai seperti juga teknologi lain adalah pisau bermata dua. Gawai dapat membawa manfaat sebagai media pembelajaran, bahkan bisa memperkecil jurang kesenjangan. Di sisi lain, gawai juga bisa membawa dampak negatif.
“Saat Presiden membahas ini di rapat terbatas, 20 Januari lalu, arahannya ialah perlu dilakukan kajian lengkap sebelum kebijakan gawai di sekolah dikeluarkan. Jangan buru-buru membuat kebijakan,” kata Anies.
Rencana kebijakan pelarangan penggunaan gawai di sekolah dinilai praktisi pendidikan dari komunitas guru Cikal, Bukik Setiawan, sebagai kebijakan kontraproduktif di zaman serba digital. Pelarangan justru akan memicu penggunaan berlebihan di luar jam sekolah.
Agenda penting yang saat ini sering dilupakan adalah literasi digital atau pemberantasan buta digital. “Kita semua harus ikut mengawasinya karena sudah tak mungkin melarang anak memakai perangkat digital,” ujar Bukik.
Sementara pengamat pendidikan karakter, Doni Koesoema, menilai, pemakaian internet untuk mencari informasi demi tugas sekolah harus didampingi guru dan orangtua. Siswa menghadapi risiko terpapar informasi negatif karena sistem internet di Indonesia belum mampu sepenuhnya membendung situs negatif, seperti situs porno. (LUK)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Februari 2016, di halaman 11 dengan judul “Panduan bagi Sekolah Disiapkan”.
