Home / Berita / Pengelolaan Hutan Kota Perlu Terus Ditingkatkan

Pengelolaan Hutan Kota Perlu Terus Ditingkatkan

Meski bisa memberikan banyak fungsi jasa lingkungan dan ekologi, keberadaan kota masih belum banyak dianggap penting. Luas hutan kota dan tata kelolanya perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas perkotaan itu.

Keberadaan hutan kota sangat penting untuk membantu siklus hidrologi di suatu wilayah. Selain itu, hutan kota juga memegang banyak peranan jasa ekologi lain sebagai pengendali iklim mikro, penyerap polusi, maupun sarana edukasi dan sosial masyarakat.

Daerah perlu memperbanyak dan memperluas hutan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warganya. Ini pun perlu diiringi dengan peningkatan rencana pengelolaannya, termasuk perawatan pohon.

Pengajar di Departemen Arsitektur Lanskap IPB University Bambang Sulistyantara menyampaikan, siklus hidrologi yang terbantu dari keberadaan hutan akan membuat air di wilayah tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Namun, fungsi hutan kota tidak hanya sebatas untuk membantu siklus hidrologi, tetapi juga siklus nitrogen, fosfor, karbon, dan oksigen.

“Ada perbedaan istilah antara hutan dan hutan kota. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi jika belum ada penetapan tidak bisa dikatakan sebagai hutan kota,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk “Memuliakan Air dan Hutan Kota”, Minggu (21/3/2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, penunjukan lokasi dan luas hutan kota didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran, dan kondisi fisik kota. Adapun fungsi dibentuknya hutan kota antara lain untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro serta nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN—Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas di Depok, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Tahura Pancoran Mas merupakan salah satu cagar alam tertua di Indonesia, warisan tuan tanah kaya asal Belanda, Cornelis Chastelein (1657-1714). Karena perkembangan kota yang pesat, luas Tahura Pancoan Mas awalnya 150 hektar kini tinggal 6 hektar.

Selain itu, ketentuan dalam PP tersebut juga menyebutkan, persentase luas hutan kota paling sedikit 10 persen dari wilayah perkotaan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Sedangkan luas hutan kota dalam satu hamparan paling sedikit seluas 0,25 hektar.

Bambang menjelaskan, rencana pengelolaan hutan kota perlu memerhatikan enam komponen. Komponen itu antara lain inventarisasi pohon, perangkat lunak dan pemetaan, rencana pengurangan risiko atau tindakan tanggap darurat, pembentukan pihak penasehat, edukasi masyarakat, dan analisis biaya atau keuntungan.

“Kita memang sangat terlambat untuk melakukan kegiatan inventarisasi pohon. Kita perlu memandang bahwa pohon sebagai unsur hutan kota adalah aset yang sangat berharga sehingga perlu inventarisasi untuk memantau dan menjaga pohon tersebut,” katanya.

Selain itu, pengelolaan hutan kota juga perlu memperhatikan tujuh tindakan atau tahap mulai dari penanaman, pembentukan awal, pertumbuhan, pembentukan struktur percabangan, tahap ketika memasuki pohon tua, dan penggantian pohon.

Penanaman merupakan tahap yang krusial karena menyangkut analisis tapak, pemilihan spesies dan bibit yang kuat, hingga akhirnya pada proses menanam. Tahap ketika pohon tua atau memasuki umur puluhan tahun juga perlu diperhatikan karena banyak cabang atau mahkota pohon yang mati, bahkan terjadi pembusukan pada batang dan akar.

Pohon tua memiliki potensi tinggi untuk gagal dan risiko kerusakan sehingga harus diinspeksi setiap tiga tahun guna mencegah pohon tumbang dan membahayakan warga. Jika saatnya pohon menjadi tidak sehat atau tanpa struktur yang layak, pengelola harus memindahkan, membersihkan tunggul, dan mengganti tanah serta pohon baru.

Menurut Bambang, pengelolaan hutan kota yang mengabaikan aspek perencanaan akan berakibat fatal, seperti tumbangnya pohon saat terjadi hujan deras disertai angin. Selain faktor alam, tumbangnya pohon juga dapat terjadi karena tidak memadainya ruang pengakaran pohon tersebut.

“Setiap wilayah dan tempat memiliki risiko yang berbeda. Contohnya di Bogor merupakan tempat yang banyak sekali halilintar dan ada satu pohon kenari yang mati kering akibat tersambar pada 2008 lalu. Jadi di setiap daerah perlu diperhatikan potensi, keuntungan, maupun bahaya yang mungkin terjadi,” tuturnya.

Tata kelola air
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat sekitar 300 kabupaten/kota yang dibangun dekat sumber air atau pertemuan muara sungai. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan perlu menekankan tata kelola air yang berkelanjutan.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menyatakan, saat ini infrastruktur sumber daya air yang tengah dan akan dibangun oleh Kementerian PUPR sebisa mungkin ramah terhadap lingkungan. Salah satu contoh, pembangunan bendungan yang biasanya memiliki satu fungsi kini mulai didorong juga untuk mendukung percepatan energi baru terbarukan.

“Untuk meningkatkan tata kelola air, kita bisa mengintegrasikan infrastruktur sumber daya air di perkotaan dan mengedepankan kehijauan kota. Di lapangan parkir, lapangan sepak bola, bahkan di hutan kota juga bisa dibangun sistem reservoir seperti di kota besar di dunia,” ujar Firdaus yang juga pendiri Indonesia Water Institute.

Terkait tata kelola air untuk mengatasi banjir, Firdaus mendorong agar setiap rumah tangga membuat sistem yang dapat mencegah air mengalir secara deras ke drainase melalui sumur resapan atau reservoir. “Prinsipnya adalah setiap rumah berkontribusi menahan sebanyak mungkin dan selama mungkin air di persil mereka dengan infrastruktur atau vegetasi,” tambahnya.

Oleh PRADIPTA PANDU

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 22 Maret 2021

Share
%d blogger menyukai ini: