Pemerintah mewacanakan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengolahan air limbah domestik dan pemanfaatan residunya. Hal itu diharapkan menggairahkan pelaku usaha agar aktif bergerak meningkatkan layanan sanitasi yang belum tercapai 100 persen di Indonesia.
Akses sanitasi hingga tahun 2018 diperkirakan baru mencapai 76 persen. Jadi, target 100 persen akses sanitasi bagi masyarakat belum terpenuhi. Target itu akan dilanjutkan hingga tahun 2024.
”Penting juga mengadopsi konsep sirkular ekonomi agar semua masalah pencemaran sungai yang sebagian besar dari limbah domestik bisa selesai,” kata Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jumat (8/2/2019), di Jakarta, seusai menghadiri Seminar Teknologi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekonomi sirkular ialah model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan lingkungan dan sosial. Fokus ekonomi sirkular antara lain daur ulang produk, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, perpanjangan masa pakai produk, kesejahteraan warga, dan pengurangan sampah. (Kompas, 23 Oktober 2018)
Virgiyanti memaparkan, pengolahan air limbah domestik, terutama tinja atau kotoran, yang baik berdampak pada perbaikan mutu air sungai. Dengan demikian, operator pengolahan air bersih lebih mudah melayani pelanggannya.
Contoh penerapan ekonomi sirkular pada limbah domestik yakni memakai lumpur sebagai campuran briket. Air yang dipisahkan dari lumpur jadi air baku atau masuk sistem pengolahan air bersih. Itu biasa dilakukan di luar negeri, misalnya Singapura, yang 60 persen air bersih bersumber dari pengolahan air limbah domestik.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Air Limbah, Subekti, hasil percobaan pemanfaatan hasil lumpur tinja berpotensi jadi bahan baku briket. Percobaan itu dilakukan bersama Sekolah Tinggi Teknik PLN dengan mengolah lumpur itu dengan fermentasi, lalu lumpur dicampur sampah organik. Hasilnya, kalori briket 3.000-4.000 kilokalori.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Subekti Ketua Forum Komunikasi Air Limbah (FORKALIM)Direktur PD PAL JAYA. Difoto 8 Februari 2019 di Jakarta.
“Abunya dicampur semen 20 persen sudah bisa menjadi paving block. Tapi ini baru skala riset dan harus menghitung skala ekonomisnya,” katanya.
Untuk saat ini, para penyedia jasa pengolahan air limbah domestik umumnya menjadikan lumpur sebagai bahan pupuk tanaman. Air yang dihasilkan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pendingin pada industri.
Penyedia layanan minim
Menurut Subekti, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, baru 253 kabupaten atau kota yang memiliki sistem pengolahan air limbah domestik dan 13 kota di Indonesia yang memiliki sistem sanitasi perpipaan. Artinya, sebagian kabupaten atau kota belum memiliki sistem pengolahan air limbah domestik.
Dari sisi akses sanitasi, Virgiyanti mengatakan tercapai 76 persen. Ini meningkat dibanding 10 tahun lalu yang hanya 58 persen. Namun diakuinya belum mencapai target 100 persen untuk dicapai di tahun 2019.
Dari sisi kualitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menargetkan 100 persen akses sanitasi yang aman. Artinya masyarakat tak hanya terlayani atau mendapatkan akses sanitasi tapi juga terjamin aman dari kontaminan. (PANDU WIYOGA)
Oleh ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas, 9 Februari 2019
