Upaya mitigasi bencana menuntut pemahaman yang baik terhadap dinamika alam yang menjadi sumber ancamannya dan dimensi sosial masyarakat yang berpotensi terdampak. Hal ini menuntut dukungan terhadap riset dan menggunakannya hasil riset tersebut untuk mendukung kebijakan.
?“Setelah memaparkan kejadian tsunami di Selat Sunda kemarin, kami juga mengusulkan mengenai pentingnya dibentuk kelompok kerja para pakar lintas instansi, perguruan tinggi, dan para profesional untuk mendukung kebijakan terkait kebencanaan. Itu beberapa poin yang kami sampaikan kepada Presiden,” kata ahli gempa bumi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman Natawidjaja, sesuai bertemu Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (14/1/2019).
?Danny merupakan salah satu ilmuwan yang dipanggil Presiden untuk memaparkan mengenai tsunami Selat Sunda dan ancaman bencana geologi ke depan, terutama terkait gempa bumi dan tsunami. Pertemuan juga diikuti sejumlah kementerian dan instansi terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
–Ahli paleotsunami Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto (kanan) menerangkan temuan lapisan tsunami di Pantai Binuangeun, Banten kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita, dan sejumlah pejabat lain, Sabtu (12/1). Peran ilmuwan sangat penting bagi mitigasi bencana.
?“Selain memaparkan ancaman tsunami di Selat Sunda yang bisa berasal dari Anak Krakatau, juga ada bahaya dari megathrust Selat Sunda. Beberapa wilayah lain seperti Padang, Jawa, dan Bali juga memiliki ancaman sama,” kata dia.
?Menurut Danny, dirinya juga telah menyampaikan tentang ancaman bencana gempa dari patahan-patahan aktif yang melintasi kota-kota besar, seperti sesar Baribis di dekat Jakarta, selain juga Cirebon, Semarang, hingga Surabaya. Sumber ancaman ini bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa sangat banyak, selain juga kerugian ekonomi yang besar.
?Belum semua sumber bencana ini dipahami dengan baik karena minimnya dukungan riset. “Oleh karena itu, kami meminta pemerintah agar mendukung riset-riset secara berkelanjutan,” kata dia.
?Menurut Danny, kontras dengan banyaknya ancaman bencana, kajian kita masih terbatas. Jumlah ilmuwan di Indonesia sangat sedikit. Bahkan, untuk ilmuwan di bidang gempa dan tsunami bisa dihitung dengan jari. Mereka tersebar di berbagai institusi, selain juga ada yang bekerja di luar pemerintah.
Sudah ada kajian
?Sekalipun kajian yang ada masih terbatas, menurut Danny, beberapa bencana yang terjadi belakangan, seperti tsunami Selat Sunda dan gempa di jalur Sesar Palu Koro, sebenarnya sudah ada kajiannya. Namun, hal ini belum jadi dasar pertimbangan mitigasi, selain juga pembangunan di kawasan-kawasan rentan bencana.
?Pada tahun 2012, tiga peneliti dari Perancis T Gichetti, R Paris, dan K Kelfoun bersama peneliti yang waktu bekerja untuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Budianto Ontowirjo, mempublikasikan kajian mereka di jurnal Geological Society, London, dengan judul “Tsunami hazard related to a flank collapse of Anak Krakatau Volcano, Sunda Strait, Indonesia”. Kajian ini memodelkan ancaman tsunami karena runtuhnya Anak Krakatau, mirip dengan yang terjadi pada 22 Desember 2018. ?
?Selain itu, ilmuwan Indonesia, Gegar Prasetya yang juga Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, telah memublikasikan sejumlah penelitian terkait ancaman tsunami dari Anak Krakatau. Kajian ini merupakan bagian dari studi master dan doktornya, dan sebagian telah dipaparkan di harian Kompas dalam laporan Ekspedisi Cincin Api pada tahun 2011.
?“Dengan segala keterbatasan, kontribusi para pakar sudah nyata. Apalagi kalau dikumpulkan dan difasilitasi, seperti dilakukan di Pusgen (Pusat Studi Gempa Bumi Nasional),” kata Danny.
Pusgen merupakan kelompok kerja ilmuwan dari berbagai instansi dan akademisi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang bertugas memetakan sumber-sumber gempa di Indonesia. Kajian Pusgen kemudian menjadi dasar bagi penentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang keamanan konstruksi dan tata ruang.
?Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, dukungan para pakar sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Bahkan, dia berencana mewadahi para ilmuwan ini untuk mendukung kebijakan-kebijakan BNPB.
?Tak hanya di bidang keteknikan, menurut Doni, dukungan juga dibutuhkan para pakar di bidang sosial, termasuk juga tokoh-tokoh agama sehingga kesiapsiagaan masyarakat bisa ditingkatkan.
?“Pak Luhut (Menko Maritim) sudah beberapa kali menemui para ilmuwan dan mendukung pembentukan panel ahli kebencanaan, terutama bencana terkait maritim seperti tsunami,” kata Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Maritim Rahman Hidayat.
Oleh AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 15 Januari 2019
