Covid-19 membuka sisi kerentanan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Kendati begitu, ada modal sosial yang dimiliki, yakni solidaritas warga dalam menghadapi situasi krisis.
Kemunculan Covid-19 menunjukkan kerentanan Indonesia dalam penanganan situasi pandemi. Kondisi saat ini harus menjadi pembelajaran, terutama pada sistem koordinasi penanganan wabah serta akomodasi berbagai kepentingan untuk masyarakat yang masih belum teratur di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Associate Professor bidang sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, mengkritik kerentanan Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi. Ia menyoroti hal itu dalam prespektif ketahanan teknososial atau sociotechnical resilience, yang terdiri dari aspek kesiapan infrastruktur, kebijakan pemerintah, kebudayaan, kelembagaan, serta keterlibatan akademisi.
Menurut Sulfikar, Indonesia terhitung lemah setidaknya pada empat aspek, yakni dalam kesiapan infrastuktur, kelembagaan khusus untuk penanganan wabah, keterlibatan akademisi, serta kebijakan pemerintah antara pusat dengan daerah yang belum padu.
“Situasi pandemi sekarang ini memang berbeda dibandingkan wabah SARS yang terjadi pada periode sebelumnya, ditambah pula dengan Indonesia yang minim pengalaman menangani wabah. Dua faktor itu mendukung kerentanan Indonesia terhadap situasi pandemi,” ungkap Sulfikar dalam telekonferensi kepada Kompas dari Jakarta, Jumat (29/5/2020) siang.
Kondisi pandemi diperparah dengan kurangnya kesiapan infrastruktur. Di Indonesia, hanya tersedia 1,2 tempat tidur di rumah sakit untuk 1.000 orang. Angka tersebut mengacu pada data Bank Dunia tahun 2015. Angka tersebut terbilang rendah dibandingkan dengan Jepang. Data serupa menyebut Jepang memiliki 13,4 tempat tidur di rumah sakit untuk 1.000 orang.
Hal itu belum disertai kekurangan infrastruktur lain seperti jumlah pemeriksaan per hari. Dari jumlah pemeriksaan selama 1 April – 18 Mei 2020, rata-rata ada 3.973 spesimen yang diperiksa per hari. Jumlah tersebut masih di bawah target pemerintah, yaitu 10.000 tes per hari (Kompas.id, 23/5/2020).
Pandemi juga diperparah dengan keabsenan lembaga yang khusus berperan sebagai juru penanganan wabah. Meski ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi lembaga ini tidak secara spesifik menangani wabah. Secara kelembagaan pun, BNPB tidak didominasi oleh orang-orang yang memahami penanganan wabah secara epistemologis.
“Semestinya Indonesia memiliki pusat pengendalian dan pencegahan wabah (CDC) seperti di Amerika Serikat. Singapura juga memusatkan kendali penanganan wabah kepada lembaga yang mereka rintis, yaitu National Centre for Infectious Disease (NCID). Ketika ada lembaga semacam itu di Indonesia, saya harap penanganan wabah menjadi lebih cepat dan kendalinya terpusat, tidak lagi dibingungkan dengan kekacauan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah,” ujar Sulfikar.
Ketika lembaga penanganan wabah dibuat, sebaiknya pula melibatkan orang-orang yang berkompeten secara epistemologis. Sulfikar menyayangkan sejumlah saran dari peneliti Indonesia seakan diabaikan dalam situasi pandemi. Padahal, berbagai temuan serta data penelitian itu mestinya dikumpulkan, kemudian dikomparasi untuk melihat seberapa jauh risiko wabah saat ini.
Modal sosial
Kendati rentan, Indonesia juga dinilai memiliki modal sosial dari sisi budaya saling tolong-menolong di lingkungan warga. Fenomena yang muncul di masyarakat belakangan justru adalah inisiatif karantina mandiri lingkungan kecil masyarakat atau level komunitas.
Sulfikar menyebut solidaritas masyarakat sebagai modal sosial untuk merespons situasi krisis pandemi. Dalam konteks mikro, mereka yang berperan paling giat dalam mengantisipasi situasi pandemi.
—Grafik ini menunjukkan perbandingan hasil simulasi sejumlah skenario intervensi penyebaran Covid-19. Micro lockdown diyakini dapat menahan jumlah kasus positif Covid-19 di angka 38 persen dari total populasi. Pemodelan ini dibuat oleh peneliti Indonesia dari NTU Singapura, Sulfikar Amir dan Fredy Tantri.
“Solidaritas masyarakat itu sebenarnya adalah modal sosial yang sangat penting untuk merespons situasi krisis seperti Covid-19 ini. Namun, kesadaran semacam ini akan percuma apabila tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan menghilangkan kesan adanya konflik kepentingan antara lembaga pemerintahan,” tutur Sulfikar.
Pada Maret silam, Sulfikar bersama Fredy Tantri, peneliti NTU Institute for Catastrophe Risk Management, membuat pemodelan matematis untuk mengetahui risiko penularan Covid-19 apabila pemerintah memilih kondisi herd immunity di Jakarta. Simulasi itu dijalankan dengan populasi sebesar 9,6 juta jiwa; mengambil populasi Jakarta sesuai dengan sensus BPS tahun 2010.
Pemodelan tersebut memproyeksikan tingkat penularan baru di Jakarta akan berhenti setelah empat bulan. Hal itu memungkinkan karena ambang batas herd immunity atau kekebalan komunitas sebesar 81 persen populasi sudah dicapai. Artinya, ketika 81 persen populasi sudah imun—baik secara alami karena terinfeksi maupun dengan vaksin—penularan sebuah penyakit tidak bisa terjadi. ”Sebanyak 81 persen populasi terinfeksi, itu artinya sekitar 8 juta orang,” kata Fredy saat dihubungi Kompas dari Jakarta.
Apabila masyarakat dibiarkan terpapar Covid-19 hingga kekebalan komunitas terbentuk, dengan asumsi case fatality rate (CFR) atau tingkat kematian yang diambil Fredy sebesar 5 persen, maka kematian 400.000 orang di Jakarta akibat Covid-19 bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi.
Sulfikar mengingatkan, pemodelan ini dijalankan dalam sistem tertutup, artinya tidak ada akses masuk ataupun keluar. ”Harus diingat ini sebagai permodelan tertutup, artinya orang tidak bisa keluar masuk Jakarta. Kalau masih ada yang keluar dan masuk, bisa jauh lebih besar lagi,” ucap Sulfikar.
Sulfikar sebelumnya menyarankan konsep micro-lockdown khusus untuk episentrum Covid-19 di wilayah Jakarta. Ini adalah jalan tengah antara social distancing dan total lockdown. Disebut micro-lockdown karena berbasis komunitas mikro. Seperti yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di dokumen Managing Epidemics, komunitas berada di garis terdepan dalam mendeteksi dan menangani wabah.
Komunitas adalah lapisan sosial yang terkena langsung dan karena itu memiliki peran penting dalam mengantisipasi epidemi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian bahwa ketahanan bencana di Indonesia berada pada tingkat komunitas.
Oleh ADITYA DIVERANTA
Editor ANDY RIZA HIDAYAT
Sumber: Kompas, 30 Mei 2020
