Longsor Banjarnegara; Wajah Abai Peran Negara

Di antara bencana alam lain, longsor—selain banjir—sebenarnya paling mudah dideteksi. Longsor tak datang tiba-tiba sebagaimana gempa bumi, juga tak punya unsur kejutan dalam skalanya seperti letusan gunung api. Daerah rentan longsor bisa dikenali, beberapa instansi bahkan membuat petanya. Jika korban tetap banyak, berarti ada yang keliru.

Bahkan, 5 Desember 2014, atau sepekan sebelum longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (12/12), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)-Badan Geologi sudah mengirim surat peringatan. Karangkobar rentan longsor (skala menengah hingga tinggi), selain 19 kecamatan lain di Banjarnegara. Namun, peringatan dini tak sampai ke desa.

Gerakan tanah atau longsor adalah proses kasatmata. Syarat terjadinya pun diketahui, di antaranya kondisi tebing curam (kemiringan di atas 30 derajat), ketebalan soil tinggi (di atas 3 meter), dan curah hujan tinggi (di atas 50 milimeter per jam).

Seluruh persyaratan longsor itu terpenuhi di Dusun Jemblung, di kaki Bukit Tegalele. Berdasar peta PVMBG, kawasan itu memang digolongkan rentan longsor skala menengah hingga tinggi. Namun, peta berskala terlalu besar (1:250.000) itu tak menjadi dasar penataan ruang.

Bukit Tegalele dilapisi tanah vulkanik tebal, lebih dari 5 meter, berkemiringan hingga 60 persen. Longsor juga menyejarah di kawasan ini, misalnya 4 Januari 2006 saat longsor melanda Dusun Gunungraja, Desa Sijeruk, Banjarmangu, yang menewaskan 76 orang. ”Lokasi longsor di Jemblung kali ini berbatasan dengan lokasi longsor tahun 2006,” kata ahli longsor pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Teuku Fasial Fathani.

Oleh karena longsor tahun 2006 itulah, Faisal dan tim UGM menyurvei kawasan ini tahun 2007, yang kemudian menyimpulkan Karangkobar peringkat pertama rentan longsor di Banjarnegara. Namun, segenap pengetahuan ini tak diterapkan hingga kebijakan.

Hingga pada Sabtu itu, ketika curah hujan di sana mencapai 101,8 mm—sehari sebelumnya 112,7 mm (data BMKG Banjarnegara)—longsor pun menimbun Jemblung. ”Alam selalu jujur. Jika bencana tak jadi dasar bagi tata ruang dan pembangunan hanya bertumpu ekonomi saja, bencana akan terus menelan korban,” kata Kepala Badan Geologi Surono.
Melindungi warga

Secara spesifik, menurut ahli longsor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Edi Prasetyo Utomo, ada tanda sebelum longsor, seperti retakan tanah. ”Ciri-ciri ini sebenarnya gampang dikenali,” katanya. ”Jika hujan menerus, penduduk di bawah tebing curam harus waspada dan menghindar.”

Beberapa langkah antisipatif darurat juga bisa dilakukan, misalnya menutup retakan-retakan tanah atau memperbaiki saluran drainase guna mencegah tanah jenuh air. Langkah lebih struktural misalnya memperkuat tebing atau memasang alat deteksi gerakan tanah (ekstensometer).

Jadi, longsor dengan korban sebenarnya terkait ketidaktahuan dan pengabaian. ”Di negara lain, seperti Jepang, negara bisa dituntut jika bencana seperti longsor ini terjadi tanpa peringatan dini,” kata Edi.

Ahli hukum lingkungan dari Universitas Tarumanagara Deni Bram mengatakan, negara wajib melindungi warganya dari ancaman bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kewajiban itu mulai dari preventif hingga represif berbasis standar pelayanan minimal. ”Namun, seperti biasa, pemerintah tak ’mau’ memberi sanksi dirinya sendiri,” ucapnya.

Longsor mestinya bisa dimitigasi. Perangkatnya ada dan bisa diproduksi para ahli dalam negeri dengan harga relatif terjangkau. Faisal bahkan mengekspor alat deteksi longsornya, Gama EWS. Sejak tahun 2012, alat itu dipakai di kawasan tambang di United Mercury Gorup Vietnam. ”Tahun depan, kami kirim ke Kroasia,” ujarnya.

Atas temuan itu, tahun 2013 Faisal juara pertama dosen berprestasi nasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penghargaan juga didapat dari International Programme on Landslides (IPL) UNESCO. Namun, bagi Faisal, penghargaan itu tak berarti banyak jika alatnya tak bisa menyelamatkan masyarakat.

”Beberapa daerah mulai datang minta bekerja sama memasang alat ini, misalnya BPBD Pekalongan,” katanya. Tahun 2010, dua warga desa di Cilacap, Jawa Tengah, datang menemui Faisal di kampusnya. ”Mereka hendak membeli alat kami. Uangnya sangat lecek, hasil iuran warga desa,” katanya.

Faisal bergegas menelepon seniornya, ahli gempa yang kini Rektor UGM Dwi Korita Karnawati. Diputuskan bahwa UGM akan menyumbangkan alat deteksi dininya cuma-cuma. Bahkan, pihak swasta kemudian turut menyumbang. ”Akhirnya, beberapa desa di Cilacap punya alat secara swadaya,” katanya.

Bagaimanapun, kata Faisal, alat deteksi dini ini hanya satu komponen mitigasi bencana longsor. Lebih penting adalah adanya perubahan perspektif pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih fokus mitigasi, bukan tanggap darurat. ”Pemerintah cenderung sibuk setelah bencana terjadi. Apa upaya kita menyelamatkan masyarakat sebelum bencana itu harus jadi prioritas,” tuturnya.

Yang terjadi, pendekatan mitigasi tak integrasi, misalnya peta rawan longsor buatan pemerintah kerap tumpang tindih dan tidak siap operasional. PVMBG punya peta rentan longsor seluruh Indonesia, tetapi pada 2012 Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat lagi.

Lepas dari pendekatan bencana sebagai proyek, Deni Bram mengingatkan, merujuk UUD 1945, adalah hak konstitusional warga negara memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada kasus longsor Banjarnegara, negara gagal memberi perlindungan, setidaknya peringatan dini. Padahal, pemberitahuan diberikan ke tiap provinsi setiap bulan.

Oleh: Ahmad Arif

Sumber: Kompas, 16 Desember 2014
————————–
Waspada Longsor Besar Susulan
Status Tanggap Darurat hingga 19 Desember 2014

Pasca longsor besar pada Jumat (12/12) petang, titik-titik kritis muncul di sekitar lokasi longsor di Dusun Jemblung, Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ancaman berupa kolam berdiameter 30 meter sedalam 1 meter dan pelebaran rekahan 1,5 meter terjadi di hulu titik longsor.

Ancaman terbaru itu diungkapkan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno dan Kepala Seksi Mitigasi Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kristianto kepada pers di Posko Induk Penanganan Bencana Alam, di Karangkobar, Senin (15/12). ”Itu simpulan sementara tim kaji cepat,” kata Kristianto.

Tim Kaji Cepat Gerakan Tanah melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PVMBG, Badan Informasi Geospasial, LIPI, Ikatan Ahli Kebencanaan Geologi, UGM, Lapan, dan BMKG, setelah memantau kondisi lapangan.

”Yang pertama ada rekahan signifikan di bukit Hutan Tanggapan barat daya lurus dengan Dusun Krakal, Desa Slatri, dan Tanggapan Bawah, yang pada Sabtu lalu masih 75 sentimeter, Senin pukul 11.00 sudah 1,5 meter, padahal tidak turun hujan deras,” papar Hadi. Hujan deras berpotensi mendorong tanah di bawahnya yang luncurannya bisa lurus ke Krakal.

Kedua, ada kolam berdiameter 30 meter persegi sedalam 1 meter di atas mahkota longsoran. Hujan yang mengisi kolam berpotensi mendorong material di bawahnya.

Jumlah material yang terdorong diperkirakan lebih besar dari longsor pada 12 Desember lalu. ”Sudah didiskusikan bagaimana pengeluaran airnya. Diupayakan melalui lubang. Kalau tidak, maka air akan merembes ke tanah di bawahnya,” ujar Kristianto. Kolam terbentuk pasca longsor.

Direkomendasikan kewaspadaan desa di bawahnya, termasuk Jemblung, dan relawan. ”Senin malam, kami akan mengumpulkan para kepala desa untuk mendata pasti berapa jumlah warga yang tinggal di daerah rawan. Masih ada beda data,” kata Hadi. Sejumlah relawan ditempatkan guna memantau gerakan tanah.

Di Yogyakarta, ahli longsor UGM Teuku Faisal Fathani mengatakan, penanganan tanggap darurat sebaiknya melibatkan ahli, termasuk memantau longsor susulan. ”Segera identifikasi daerah rawan longsor dan pemetaan cepat dari berbagai sumber data, peta, citra satelit, cuaca, lokasi permukiman, serta tata guna lahan untuk analisis lebih terintegrasi,” tutur Faisal, yang timnya memantau lokasi longsor dan sekitarnya menggunakan pesawat tak berawak (drone).

Sosialisasi warga
Sosialisasi kepada masyarakat di daerah longsor sangat penting. Masyarakat diminta waspada jika hujan lebih dari dua jam meskipun tidak terlalu deras.

Mitigasi di daerah prioritas juga dibutuhkan, misalnya penguatan lereng dan drainase serta penguatan lereng. ”Pada waktu sama, perlu mitigasi berupa penguatan lembaga siaga desa, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini,” ungkapnya.

Untuk jangka panjang, lanjut Faisal, perlu pengembangan sistem tata guna lahan yang tepat untuk penguatan lereng di daerah rawan longsor. Itu juga harus diikuti pembuatan sistem drainase yang baik.

”Sekitar 95 persen longsor karena drainase tidak baik dipicu hujan lebat,” kata dosen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM Wahyu Wilopo. Sebanyak 60 persen penduduk Indonesia hidup dan tinggal di daerah lereng dataran tinggi rawan longsor.

Di Jakarta, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, status tanggap darurat bencana longsor oleh Bupati Banjarnegara berlaku hingga 19 Desember dan bisa diperpanjang. ”Umumnya pencarian korban tujuh hari dan diperpanjang hingga 14 hari jika ada yang belum ditemukan,” ujarnya. (GRE/EGI/WER/AIK/JOG/TOP)

Sumber: Kompas, 16 Desember 2014