Kepala Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia atau LIPI Laksana Tri Handoko akhirnya sepakat membentuk tim untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi di lembaga itu. Kesepakatan merupakan buntut dari unjuk rasa oleh ratusan profesor riset dan pegawai LIPI. Mereka menginginkan reorganisasi dimoratorium karena pengambilan kebijakan dinilai tidak inklusif, partisipatif, dan humanis, serta menurunkan marwah LIPI.
Kesepakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Handoko dan beberapa deputi LIPI. Surat yang berlaku sejak 11 Februari hingga 1 Mei 2019 itu berisi tuntutan dari para pengunjuk rasa.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Kepala LIPI Laksana Tri Handoko berdialog dengan profesor riset dan pegawai LIPI yang menuntut moratorium terhadap kebijakan reorganisasi di lembaga itu, Jumat (8/2/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mudah-mudahan minggu depan tim yang berisi perwakilan tiap-tiap satuan kerja ini sudah terbentuk. Dengan demikian, kita bisa mengadakan evaluasi. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki, ditambah, dan sebagainya,” kata Handoko seusai berdialog dengan massa yang menggelar aksi, Jumat (8/2/2019).
Proses dialog berlangsung alot sekitar dua setengah jam, bahkan nyaris tanpa hasil. Para profesor dan sejumlah pegawai ngotot agar lima isi tuntutan mereka dikabulkan. Di lain pihak, Handoko menolak menandatangani surat karena ada dua tuntutan yang tidak bisa dia putuskan sendiri karena berkaitan dengan lembaga lain. Kedua belah pihak akhirnya sepakat dua tuntutan yang ditolak Handoko akan didiskusikan lebih lanjut.
Tuntutan yang disepakati adalah membentuk tim evaluasi reorganisasi; mengkaji ulang kebijakan reorganisasi dengan melibatkan seluruh sivitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis; dan membangun desain LIPI dengan tahapan yang jelas. Sementara itu, yang akan didiskusikan lebih lanjut adalah penghentian sementara kebijakan reorganisasi dan mengembalikan struktur seperti sebelum reorganisasi.
Sebelum dialog berlangsung sekitar pukul 14.30, para profesor riset dan pegawai LIPI mengadakan aksi damai di kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi itu diikuti seratusan profesor riset dan pegawai LIPI karena aspirasi mereka agar reorganisasi dimoratorium tidak diindahkan. Bahkan, pada 30 Januari 2019, mereka mendatangi Komisi VII untuk menyuarakan persoalan ini.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Profesor riset dan pegawai LIPI mengadakan aksi damai menuntut moratorium terhadap kebijakan reorganisasi dan redistribusi pegawai di LIPI, Jumat (8/2/2019).
Profesor Riset Otonomi Daerah LIPI Syarif Hidayat mengatakan, tuntutan itu muncul karena ada hal-hal yang tidak tepat di dalam kebijakan itu. Secara filosofis misalnya, reorganisasi dan redistribusi dinilai meruntuhkan marwah LIPI dari lembaga produsen ilmu pengetahuan menjadi sekadar lembaga penelitian yang bersifat birokratis.
“Dari sisi teknis, reformasi ini dilaksanakan tidak berdasarkan renstra (rencana strategis). Renstra belum jadi, tetapi reformasi sudah dilakukan. Bisa dibayangkan, reformasi yang tidak berdasarkan renstra, tentunya tidak meyakinkan untuk mencapai tujuan lembaga ini,” kata Syarif.
Syarif melanjutkan, pengambilan kebijakan ini juga tidak melibatkan komponen yang ada di LIPI. Selain itu, tidak ada pula peta proses bisnis yang jelas dalam pengambilan kebijakan, sehingga ketika diimplementasikan muncul guncangan. Banyak pegawai diredistribusikan ulang gundah karena tugasnya setelah diredistribusi tidak jelas.
“Aksi damai bukan antireformasi. Bukan kami menentang kebijakan reorganisasi dan redistribusi yang dilakukan di LIPI. Kami juga bukan gagal paham. Kami sangat paham. Kami mendukung dilaksanakannya reorganisasi dan redistribusi, tetapi reorganisasi dan redistribusi yang menjamin tegakya marwah LIPI secara utuh, yaitu sebagai lembaga penelitian nasional dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan,” jelasnya.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Ratusan massa yang terdiri atas profesor riset dan pegawai LIPI mengadakan aksi damai di kantor LIPI untuk menuntut moratorium kebijakan reorganisasi dan redistribusi pegawai, Jumat (8/2/2019).
Sementara itu, Dewi Fortuna Anwar, peneliti senior LIPI bidang politik, mengatakan, unjuk rasa itu muncul akibat tersumbatnya alur komunikasi. Komunikasi yang tidak lancar antara pimpinan dengan peneliti dan pegawai dalam merumuskan kebijakan menimbulkan goncangan.
“Ada jalur komunikasi dua arah yang tidak berjalan. LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan, selalu menjalankan kepemimpinan yang kolegial dan kolektif. Apapun keputusan yang dibuat harus berdasarkan partisipasi bersama. Kalau dihilangkan, inilah jadinya,” kata Dewi.
Menurut Dewi, ide yang tercakup dalam kebijakan itu sebenarnya banyak yang bagus. Jika kebijakan itu diputuskan bersama, banyak yang akan setuju. Namun, karena terlalu banyak proses yang dilompati terjadilah kegaduhan.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Laksana Tri Handoko
Handoko menjelaskan, reorganisasi dan redistribusi bertujuan untuk mengurangi beban admistrasi peneliti dan aktivitas penelitian secara signifikan. Dengan demikian, peneliti akan lebih fokus melakukan penelitian sehingga hasilnya semakin baik. Selain itu, kebijakan ini juga akan menguntungkan bagi petugas administrasi pendukung.
“Peneliti akan terlepas dari beban administrasi dan tenaga pendukung akan punya jenjang karier lebih tinggi setelah didistribusikan ulang di satuan kerja yang lebih tepat,” ujarnya.
Dalam reorganisasi tahap pertama itu, Handoko fokus membenahi organisasi dan tata kelola satuan kerja pendukung penelitian. Pada tahap kedua, akan difokuskan pada penajaman tugas dan fungsi satuan kerja eselon III dan IV. Adapun tahap terakhir alah penajaman kompetensi di satuan kerja teknis penelitian setingkat eselon II serta peningkatan status beberapa satu kerja teknis penelitian setingkat eselon III. (YOLA SASTRA)–KHAERUDIN
Editor KHAERUDIN KHAERUDIN
Sumber: Kompas, 8 Februari 2019
—————————————-
Profesor dan Pegawai LIPI : Moratorium Reorganisasi!
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Profesor riset dan pegawai LIPI mengadakan aksi damai menuntut moratorium terhadap kebijakan reorganisasi dan redistribusi pegawai di LIPI, Jumat (8/2/2019).
Profesor riset dan pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menuntut kebijakan reorganisasi di lembaga itu ditangguhkan. Kebijakan reorganisasi dikhawatirkan akan mereduksi peran LIPI sebagai otoritas ilmu pengetahuan menjadi sekadar lembaga riset.
Tuntutan itu mereka sampaikan saat berunjuk rasa di selasar kantor LIPI, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2/2019) siang hingga sore. Aksi diikuti oleh banyak pegawai LIPI, termasuk di dalamnya profesor riset. Selain itu, tampak hadir pula mantan pimpinan LIPI.
Profesor Riset Otonomi Daerah LIPI Syarif Hidayat mengatakan tuntutan moratorium reorganisasi muncul karena ada hal-hal yang tidak tepat di dalamnya. Secara filosofis misalnya, reorganisasi dan redistribusi dinilai meruntuhkan marwah LIPI dari lembaga produsen ilmu pengetahuan menjadi sekadar lembaga penelitian yang bersifat birokratis.
“Dari sisi teknis, reformasi ini dilaksanakan tidak berdasarkan renstra (rencana strategis). Renstra belum jadi, tetapi reformasi sudah dilakukan. Bisa dibayangkan, reformasi yang tidak berdasarkan renstra, tentunya tidak meyakinkan untuk mencapai tujuan lembaga ini,” kata Syarif.
Syarif melanjutkan, pengambilan kebijakan ini juga tidak melibatkan komponen yang ada di LIPI. Selain itu, tidak ada pula peta proses bisnis yang jelas dalam pengambilan kebijakan, sehingga ketika diimplementasikan muncul guncangan.
“Aksi damai bukan antireformasi. Bukan kami menentang kebijakan reorganisasi dan redistribusi yang dilakukan di LIPI. Kami juga bukan gagal paham. Kami sangat paham. Kami mendukung dilaksanakannya reorganisasi dan redistribusi, tetapi reorganisasi dan redistribusi yang menjamin tegakya marwah LIPI secara utuh, yaitu sebagai lembaga penelitian nasional dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan,” jelasnya.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Profesor riset dan pegawai LIPI berunjuk rasa di kantor LIPI, di Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Profesor Riset Zoologi LIPI Rosichon Ubaidillah membenarkan tidak adanya komunikasi yang baik dari Kepala LIPI Laksana Tri Handoko.
“Kebijakan ini perlu dimoratorium dan dievaluasi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang kepala saja. Harus semuanya diajak bicara,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menjelaskan reorganisasi dan redistribusi bertujuan untuk mengurangi beban admistrasi peneliti dan aktivitas penelitian secara signifikan. Kebijakan ini dinilai justru akan menguntungkan peneliti dan petugas administrasi pendukung.
“Peneliti akan terlepas dari beban administrasi dan tenaga pendukung akan punya jejaring karier lebih tinggi setelah didistribusikan ulang di satuan kerja yang lebih tepat,” ujarnya. (YOLA SASTRA)–A PONCO ANGGORO
Editor ANTONIUS PONCO ANGGORO
Sumber: Kompas, 8 Februari 2019
——————————–
Pembenahan Lembaga Riset Diperlukan
DOKUMENTASI LIPI–Kawasan Cibinong Science Center and Botanical Garden di Cibinong, Jawa Barat, yang menjadi salah satu kawasan pusat penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kegiatan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia kurang berkembang karena tidak menerapkan bentuk kelembagaan dan model manajemen yang sesuai. Perlu pembenahan agar lembaga riset lebih maju.
Hal itu dilontarkan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko, Jumat (1/6/2018), terkait dengan programnya sebagai pimpinan LIPI yang baru. Handoko dilantik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir di Kantor Pusat LIPI Jakarta, Kamis (31/5/2018). Ia menggantikan Iskandar Zulkarnain yang wafat pada 2 Juli 2017. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala LIPI ditunjuk Bambang Subiyanto yang juga Wakil Kepala LIPI.
Menurut Handoko, hal yang mendesak dibenahi di LIPI saat ini adalah manajemen riset internal dan mekanisme pengelolaan anggaran litbang. Selama ini manajemen di LIPI dan lembaga litbang di Indonesia lainnya cenderung serupa dengan institusi administratif lainnya. Padahal, seharusnya dikelola secara berbeda.
Meskipun lembaga induk semacam LIPI tetap sebagai lembaga pemerintah murni, pusat penelitian di bawahnya tidak seharusnya sebagai lembaga pemerintah murni. Hanya satuan kerja tertentu saja yang tetap sebagai lembaga pemerintah murni. Misalnya, kebun raya, pusat dokumentasi dan informasi, serta sejenisnya yang memiliki tugas fungsi yang tidak bisa dialihkan dengan mudah.
Sebaliknya, pusat-pusat penelitian teknis yang fokus pada bidang penelitian tertentu dapat dibentuk berbasis proposal yang dibuka kompetitif, serta berstatus entitas swasta, urai Handoko, yang banyak terlibat kerja sama penelitian di lembaga riset dunia. Pusat-pusat ini bisa dikelola swasta murni, menempel sebagai lembaga penelitian di berbagai perguruan tinggi.
Pengoperasian pusat-pusat ini berbasis kontrak dalam periode tertentu, yaitu 7 tahun hingga 10 tahun, dan setiap tahun mendapat dana dari lembaga induk dalam bentuk block grant dengan sistem evaluasi berbasis kinerja tahunan atau akhir kontrak. ”Dengan model ini, sistem keuangan di internal pusat penelitian menjadi lebih luwes dan berbeda dengan lembaga administrasi umumnya,” ulas Handoko.
Model pengelolaan semacam ini juga diadopsi pusat penelitian di bawah Max-Planck, Fraunhofer, dan Helmholz di Jerman. Keuntungan sistem ini fleksibel dalam pengelolaan keuangan, tercipta kompetisi yang sehat, serta fleksibilitas kelembagaan sesuai dengan dinamika keilmuan yang terus berubah. ”Dengan demikian, apabila suatu bidang penelitian sudah tidak relevan, dengan mudah bisa diganti dengan bidang penelitian yang lebih sesuai,” katanya.
KOMPAS/YUNI IKAWATI–Laksana Tri Handoko
Dalam sambutannya, Nasir mengharapkan agar LIPI dapat meningkatkan kualitas riset iptek untuk menghadapi tantangan berat Revolusi Industri 4.0, yaitu dengan mengarahkan SDM dan pengembangan teknologinya. Selain itu, LIPI harus mengatasi masalah utama saat ini, yaitu ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air. LIPI harus dapat menjadi pionir dalam pengembangan iptek dan termasuk juga ilmu sosial, kata Nasir.
Sementera itu, Nasir menyampaikan harapan Presiden kepada LIPI agar lembaga riset ini menjadi tulang punggung iptek di Indonesia bersama lembaga penelitian yang lain. ”Penelitian tidak hanya untuk publikasi, tetapi juga harus menghasilkan inovasi yang mempunyai nilai masyarakat industri dan nonindustri,” ujarnya.
Handoko akan mendorong agar LIPI mampu berkiprah di kancah dunia, sebagai representasi Indonesia, pada saat yang sama sebagai lembaga yang didanai masyarakat yang harus mampu menjadi penyedia solusi berbasis iptek untuk berbagai masalah di masyarakat. ”Jadi, LIPI harus menjadi lembaga riset yang mendunia dan memasyarakat,” ulasnya.
Program prioritasnya dalam waktu dekat adalah melanjutkan pembenahan manajemen riset di internal LIPI. Pembenahan ini akan mengikuti norma dan standar global. Dalam kaitan itu akan dilakukan percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi riset. Hal ini mencakup kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia. ”Untuk memenuhi target jumlah SDM, akan dilakukan perekrutan diaspora secara masif,” ujarnya
Kegiatan riset pun akan ditingkatkan melalui kolaborasi dengan mitra di dalam dan luar negeri. Kerja sama dengan semua pihak, baik akademisi maupun industri, akan dijalin LIPI sebagai penyedia infrastruktur riset nasional. Dengan demikian, aktivitas kreatif berbasis iptek di Indonesia dapat lebih berkembang, urainya.
Pakar fisika
Laksana Tri Handoko (50) menempuh pendidikan S-1 hingga S-3 bidang fisika di Universitas Kumamoto dan Hiroshima, Jepang. Kariernya sebagai peneliti di Pusat Penelitian Fisika LIPI dimulai sejak tahun 2002. Sebelum itu karier penelitiannya sebagai pakar fisika partikel elementer teoretik dirintis di lembaga riset Jepang, Italia, dan Jerman. Kerja sama riset di tingkat dunia masih dilanjutkan hingga kini antara lain di Italia untuk Simons the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) Associate Fellow (periode 2014-2019).
Sebagai peneliti LIPI, sejak tahun 2006 hingga kini Handoko telah memiliki sembilan hak kekayaan intelektual, tiga di antaranya berupa paten Sistem Koneksi ke Multigrid dengan Klaster Terbuka, Sistem Robot Jaringan Modular, dan Pengendali Elektronik Otomatis Ketinggian Air dalam Bak Penampung. Atas prestasinya, sejumlah penghargaan diraihnya, antara lain PII Adhidarma Profesi Award, Satyalancana Wira Karya untuk Sains, Achmad Bakrie Awad, Asia Pacific ICT Award, dan Habibie Award untuk Bidang Ilmu Dasar.
Karier birokrasi di lingkungan LIPI dimulai sebagai Kepala Grup Fisika Teori dan Komputasi (2002-2012), Kepala Pusat Penelitian Informatika (2012-2014), dan Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik (2014-2018). Adapun di luar waktunya di LIPI, Handoko aktif mengajar di Departemen Fisika UI dan IPB.
Kegiatan sosial ditunjukkan dengan menjadi perintis terbentuknya komunitas fisika teori (Grup Fisikawan Teoritik Indonesia) dan komputasi sains (Masyarakat Komputasi Indonesia).
Ia pun menjadi pionir aneka sistem pengelolaan pemerintahan berbasis inovasi teknologi informasi antara lain Sistem Penerimaan CPNS Online, ISSN Online, Jurnal Online, BUKU-e LIPI, Indonesian Scientific Index, ARSIP. Selain itu dikembangkan pula aneka perangkat lunak open-source orisinal: openNR (open networked-robot), openISI (open topical data integration), dan openPC (Public Cluster toolkit). –YUNI IKAWATI
Sumber: Kompas, 2 Juni 2018
