Penanganan banjir rob di Kota Semarang, Jawa Tengah, selama ini terfokus pada rancang bangun infrastruktur besar dan melupakan konstruksi ekologis. Pembuatan penahan ombak dari bambu dan penanaman kembali mangrove layak dijadikan solusi alternatif sebagai peredam abrasi dan limpasan air pasang laut dalam jangka panjang.
Hal itu disampaikan Guru Besar Teknik Sipil Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suripin pada Simposium Nasional Mitigasi, Adaptasi, dan Penanggulangan Banjir Rob di Semarang, Kamis (16/6). Turut berbicara Staf Ahli Menteri Bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arief Yuwono, pakar lingkungan Undip Sudharto P Hadi, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Gunawan Saptogiri.
Suripin menjelaskan, penanganan abrasi dan limpasan air laut yang hanya bertumpu pada bangunan terbukti tak menyelesaikan masalah. “Tanggul-tanggul penahan beton menimbulkan sedimentasi, sedangkan pemecah gelombang mengganggu arus alami air laut,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menawarkan penahan gelombang konstruksi bambu dan ranting kayu. Struktur itu punya nilai konservasi dalam jangka panjang, diuji coba di Desa Timbulsloko, Sayung, Demak.
Penanaman mangrove di pesisir utara Jateng juga diperlukan. Mangrove rusak di pesisir Jateng seluas 3.802,38 hektar.
Sururi (54), pegiat penanaman mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Tugu Semarang, mengatakan, sejak aktif menanam mangrove di pesisir lebih dari 12 tahun, kampungnya jarang terendam. Hutan mangrove juga mendatangkan ikan-ikan yang menghidupi nelayan.
Dua bulan terakhir, rob melanda Kota Semarang. Saat puncak, ketinggian rob bisa 1 meter. Aktivitas ekonomi dan sosial warga di pantura Semarang hingga Demak pun terganggu.
Perencanaan ulang
Sudharto menyatakan perlu pemetaan dan perencanaan ulang persoalan rob. Selama ini, semua pihak terlalu fokus ke penanganan akibat di kawasan hilir tanpa menyentuh sumber persoalan: penurunan muka tanah.
Penelitian Jurusan Teknik Geodesi Undip mendapati, penurunan muka tanah di Semarang utara 2-15 sentimeter per tahun. Tanpa penanganan berarti, dalam 10 tahun ke depan, rob menggenangi kawasan Tugu Muda. “Harus moratorium pengambilan air bawah tanah hingga stop reklamasi,” ujarnya.
Adaptasi masyarakat di wilayah perbukitan atau pesisir juga penting. Saatnya warga diwajibkan membuat sumur resapan dan lubang biopori untuk memanen air hujan.
Arief Yuwono mengatakan, meski juga terkait perubahan iklim, banjir rob diperparah kebijakan tata ruang yang keliru. Program penanganan yang tumpang tindih membuat penanggulangan rob tidak efektif. (GRE)
————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Juni 2016, di halaman 13 dengan judul “Konstruksi Ekologis Dilupakan”.
