Home / Artikel / Keberpihakan Ilmuwan Sosial

Keberpihakan Ilmuwan Sosial

Ilmuwan  sosial merupakan agensi pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam gerakan pembebasan masyarakat. Revolusi Perancis, reformasi 1998 di Indonesia, dan ”Arab Spring” banyak disokong oleh para ilmuwan sosial.

Faktisitas historis tersebut mengatribusi makna bahwa keberpihakan ideal ilmuwan sosial adalah kepentingan pada pembebasan masyarakat dari tirani, ketakutan, dan ketidakadilan.

Dalam konteks kekinian Indonesia, ilmuwan sosial kembali dihadapkan pada posisi keberpihakan. Namun, keberpihakan
kali ini adalah keberpihakan yang partisan pada kepentingan seksional politik. Sebagian berpihak kepada Joko Widodo, dan sebagian lagi berpihak kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

Keberpihakan model ini menciptakan imajinasi kolektif seksional di ruang publik. Imajinasi tersebut mampu menjerumuskan masyarakat pada lingkaran kekerasan jangka panjang.

Imajinasi kolektif
Sudah merupakan genetik ilmuwan sosial untuk tumbuh sebagai agensi kompeten pengetahuan yang berpengaruh dalam mengonstruksi realitas di ruang publik. Sebab, pengetahuan ilmuwan sosial adalah hasil dari katarsis, yaitu proses penyucian pengalaman-pengalaman hidup manusia sebagai pengetahuan teoretis yang ilmiah dan mendekati pusat kebenaran.

Teori selalu menjadi instrumen legitimasi terhadap bentuk realitas melalui reproduksi pengetahuannya, yakni sebagai bentuk benar-salah atau bentuk baik-buruk dalam ruang publik. Pada kompetensi mengonstruksi realitas tersebut, posisi keberpihakan pengetahuan teoretis di ruang publik sangat determinatif terhadap imajinasi-imajinasi kolektif.

Imajinasi kolektif adalah struktur pengetahuan yang terbangun dalam banyak individu serta terikat oleh kesamaan konsep benar salah dan cita-cita. Teori dari para ilmuwan sosial memberikan basis legitimasi pada imajinasi kolektif tersebut karena kompetensi ilmiahnya. Pada gilirannya, imajinasi kolektif di ruang publik merupakan struktur pengetahuan yang taken for granted, yakni sudah tidak perlu dievaluasi secara ilmiah. Ketika ilmuwan sosial menempatkan kepentingan seksional politik pada teori-teorinya, imajinasi-imajinasi kolektif di ruang publik pun berkarakter seksional.

Imajinasi kolektif seksional tersebut akan mereproduksi pengetahuan sebagai argumentasi di ruang publik yang membela dan membenarkan kepentingan terbatas politik tertentu. Dengan demikian, apa pun faktisitas historis Prabowo atau Jokowi akan mendapatkan pembelaan atau pembenaran teoretis.

Pengetahuan pada kondisi imajinasi kolektif seksional ini tidak bersifat transendental. Sebab, pengetahuan-pengetahuan tersebut mengungkung diri dalam kotak kepentingan subyektif. Pengetahuan ini kehilangan kemampuan mendefinisikan kepentingan yang membela dan merealisasikan kebaikan umum.

Pada konteks Pilpres 2014 di Indonesia, ruang publik sangat tegang oleh persaingan di antara imajinasi-imajinasi kolektif seksional tersebut. Ruang publik menjadi sempit oleh kengototan argumentasi dari kepentingan seksional.

Pada situasi tersebut, ruang publik tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh Habermas, yakni sebagai proses mencapai kebaikan bersama. Namun, ruang publik melahirkan mobilisasi kekerasan, di antaranya keras kepala, saling menyalahkan, dan zero-sum game.

Pembebasan masyarakat
Saya melihat ilmuwan sosial Indonesia adalah salah satu agensi yang paling berdosa dalam menciptakan imajinasi kolektif seksional di ruang publik. Pengetahuan teoretis yang dibubuhi keberpihakan pada kepentingan seksional politik telah menjadi basis-basis legitimasi kekerasan di ruang publik.

Sangat mungkin, terjebaknya Indonesia pada kondisi transisi demokrasi yang tak berkesudahan adalah konsekuensi dari ilmuwan sosial yang menciptakan imajinasi-imajinasi kolektif seksional. Jika demikian, ilmuwan sosial Indonesia telah mencederai tanggung jawabnya yang paling hakiki, yaitu melakukan transformasi sosial berbasis pada kepentingan umum.

Pada kondisi ini, genetik ilmuwan sosial membutuhkan fondasi moral yang kuat bagi setiap pengetahuan teoretisnya. Fondasi moral tersebut adalah pembebasan masyarakat.

Pada faktisitas historis ilmu sosial, moral pembebasan masyarakat adalah konsep-konsep tentang perdamaian, keadilan, perlindungan dari penindasan, anti diskriminasi, dan penolakan terhadap dominasi. Oleh karena itu, pembebasan masyarakat tidak pernah menjadi bagian dari kepentingan seksional politik yang hanya memperjuangkan kepentingan subyektif.

Setiap pengetahuan teoretis yang direproduksi ilmuwan sosial harus dihadapkan kepada fondasi moral tersebut. Artinya, pengetahuan teoretis ilmuwan sosial tidak berpihak pada entitas politik seperti Jokowi atau Prabowo, tetapi berpihak pada fondasi moral pembebasan masyarakat. Jika ilmuwan sosial mengambil keberpihakan pada kepentingan seksional politik, maka mereka telah gagal mencapai keilmiahan ilmu sosial. Secara radikal, kompetensi mereka sebagai agensi pengetahuan telah mendistorsi transformasi pembebasan masyarakat.

Ilmuwan sosial Indonesia harus beranjak dari keberpihakan kepentingan seksional politik. Pengetahuan teoretisnya harus menjadi sumber gagasan bagi terbentuknya imajinasi kolektif pembebasan, yaitu imajinasi yang mampu melepaskan kepentingan seksional dari setiap argumentasi. Imajinasi yang memperjuangkan visi keadilan, perdamaian, dan  nir-kekerasan bagi seluruh subyek masyarakat.

Jika ilmuwan sosial Indonesia mampu melepaskan keberpihakan pada kepentingan seksional politik, mereka tetap menjadi bagian dari faktisitas historis pembebasan masyarakat. Itulah jalan mulia ilmuwan sosial.

Novri Susan, Kepala Sociology Center Departemen Sosiologi Unair

Sumber: Kompas, 9 Juni 2014

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: