Kongres Teknologi Nasional 2017 yang ditutup pada Rabu (19/7) menghasilkan berbagai rekomendasi pembangunan teknologi demi kemajuan bangsa. Agar rekomendasi itu bermakna, tidak berakhir hanya sebagai kajian, sosialisasi dan pemonitoran ke kementerian dan lembaga terkait harus dijalankan sampai tuntas.
Desakan implementasi itu diungkapkan sejumlah anggota Komisi VII DPR saat menanggapi penyampaian rekomendasi Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, kemarin. Rekomendasi diberikan untuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kesehatan, dan transportasi. “Jangan sampai rekomendasi hanya ada di tangan ahli BPPT,” kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek) Daryatmo Mardiyanto.
Wakil Ketua Pansus RUU Sinas Iptek Andi Yuliani Paris mengingatkan pentingnya rekomendasi diturunkan dalam program, kegiatan, dan rancangan anggaran sehingga bisa dijalankan kementerian dan lembaga. Saat ini, banyak program prioritas pemerintah kurang dijabarkan kementerian dan lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPPT Unggul Priyanto menegaskan, seperti hasil KTN 2016, rekomendasi akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Rekomendasi
KTN 2017 yang berlangsung selama tiga hari menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan, regulasi, dan kelembagaan untuk mendukung pembangunan TIK, kesehatan, dan transportasi.
Di sektor kesehatan, KTN menekankan pentingnya transformasi industri farmasi dan alat kesehatan. Transformasi akan mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang mencapai 95-96 persen atau alat kesehatan senilai Rp 8,8 triliun pada 2015.
Di sisi lain, kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Eniya Listiani Dewi, pasar obat herbal nasional pada 2015 mencapai Rp 15 triliun dan pertumbuhannya 7 persen per tahun.
Untuk TIK, KTN mengingatkan munculnya malware akhir- akhir ini menunjukkan pentingnya kebijakan keamanan siber, data, dan transaksi elektronik. Kebijakan itu penting karena malware bisa mengancam sektor strategis nasional, seperti pembangkit listrik, sistem perbankan, administrasi pemerintah, dan keamanan penerbangan.
“Pelaku industri TIK harus nyata didukung dan berkesinambungan demi kemandirian pengamanan data dan informasi,” kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Hammam Riza.
Untuk sektor transportasi, aplikasi teknologi perlu diperluas guna mengatasi rendahnya kinerja logistik nasional, pemanfaatan antarmoda yang belum ideal, dan kemacetan di banyak kota besar. “Sebagian beban transportasi darat perlu dipindah ke transportasi laut dan kereta api,” ujar Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Wahyu Widodo Pandoe. (YUN/MZW)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juli 2017, di halaman 14 dengan judul “Jalankan Rekomendasi hingga Tuntas”.
