Hingga kini, sumber dana riset masih mengandalkan anggaran pemerintah. Untuk mendorong swasta melakukan riset, akan ada insentif dari pemerintah. Peraturan menteri keuangan yang mengatur hal ini bakal segera dikeluarkan.
KOMPAS/ALIF ICHWAN–Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan sambutan dan membuka acara Riding Kebangsaan Empat Pilar di halaman Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (23/2/2020).
Untuk naik kelas menjadi negara maju, Indonesia mutlak membutuhkan peran swasta yang jauh lebih besar dalam hal riset dan pengembangan. Sehubungan dengan itu, pemerintah berjanji segera mengeluarkan insentif pajak bagi swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pidato pembukaan Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Senin (24/2/2020), menyatakan, pemerintah sudah mulai menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Visi Misi Presiden 2020-2024, Arahan Presiden, serta Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.
Sehubungan dengan itu, menurut Wapres Amin, BPPT sebagai lembaga harus dapat diandalkan. Salah satu tolok ukur keberhasilan BPPT adalah terpakainya inovasi teknologi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, BPPT memerlukan mitra untuk hilirisasi inovasi teknologi tersebut.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Miniatur pembangkit listrik tenaga sampah yang dipamerkan dalam BPPT Innovation Day di Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (10/12/2019). Dalam BPPT Innovation Day dihadirkan 9 produk inovasi terkini, meliputi bidang pangan, kebencanaan, infrastruktur, kesehatan, dan teknologi informasi.
”Saya mendukung penuh langkah BPPT dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra-mitranya, seperti dengan industri, kementerian dan lembaga, dan perguruan tinggi,” kata Wapres, yang dalam kesempatan itu didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro, serta Kepala BPPT Hammam Riza.
Saat ini, lanjut Wapres Amin, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang memberikan efisiensi dan efektivitas di setiap sektor industri, baik produksi, jasa, maupun informasi. Inovasi inilah yang akan menambah nilai tambah dari suatu produk yang akan berdampak pada perekonomian bangsa.
”Dan, untuk membangun inovasi dan daya saing, diperlukan peran dari dunia industri, pemerintah, dan akademisi. Saat ini peran dari ketiganya tersebut masih lemah sehingga inovasi dan daya saing Indonesia tertinggal dari negara lain,” kata Amin.
Berdasarkan Global Innovation Index (GII) tahun 2018, total alokasi anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia sekitar Rp 27 triliun. Alokasi terbesar berasal dari APBN alias pemerintah. Sementara di negara-negara ASEAN lain dan negara maju, swasta yang dominan.
Selain itu, rasio peneliti terhadap penduduk di Indonesia juga masih rendah. Jumlah peneliti di Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Vietnam, yakni 673 peneliti per 1 juta penduduk.
Hal ini, antara lain, yang akhirnya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-85 dari 129 negara di dunia versi GII 2019. Di ASEAN, Indonesia hanya menjadi negara kedua dengan peringkat terendah.
Bambang menyatakan, peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun, dari 45 tahun 2018 menjadi 50 pada 2019. Persoalannya terletak pada kemampuan berinovasi. Dari 141 negara, Indonesia berada di urutan ke-74.
Salah satu penyebabnya, menurut Bambang, adalah sumber dana riset yang masih sangat terbatas. Berdasarkan GERD, alokasi dana riset di Indonesia hanya 0,25 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Korea Selatan yang alokasinya 4 persen terhadap PDB alias yang tertinggi di dunia.
Selain itu, sekitar 80 persen dana riset di Indonesia berasal dari APBN. Sementara swasta hanya sekitar 20 persen.
”Justru ini yang membuat riset tidak akan maju karena riset tidak didorong oleh suatu kebutuhan yang riil. Beda dengan negara seperti Korea dan Thailand atau Jepang yang didominasi swasta dalam pendanaan riset itu, berkisar 70-80 persen, pemerintahnya cuma 20 persen,” tutur Bambang.
Peran swasta yang besar dalam riset, menurut Bambang, adalah ideal. Alasannya, swasta yang tahu kebutuhan pasar, sekaligus kebutuhan riset dan inovasinya.
”Bukan pemerintah. Kalau pemerintah yang sibuk, maka ujungnya adalah penyerapan anggaran yang tidak berujung pangkal, yang tidak jelas apa fokus risetnya,” lanjut Bambang.
Menjawab pertanyaan Kompas seusai acara pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang insentif riset dan pengembangan yang dilakukan swasta. ”Segera,” ucapnya.
Konsepnya, menurut mantan Menteri Perindustrian itu, swasta bisa menjadikan biaya riset dan pengembangan sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak badan. Perhitungan biaya riset yang akan dijadikan pengurang tersebut mulai sama persis dengan nominal biaya riset sampai dikalikan tiga.
Oleh FX LAKSANA AS
Editor ANTONIUS PONCO ANGGORO
Sumber: Kompas, 24 Februari 2020
