Indonesia telah mengembangkan sistem penghitungan karbon untuk berbagai sektor. Pada tahap awal difokuskan pada sektor kehutanan yang menjadi pereduksi karbon terbesar atau 17 persen dari target nasional 29 persen.
Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Australia Melissa Price di Sekretariat Delegasi Indonesia di Spodek Arena Kotawice, Polandia, Senin (10/12/2018), di sela-sela Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Ke-24 di Katowice.
Pertemuan dengan Melissa, Menteri LH Australia yang baru ini, membahas kerja sama bilateral lebih lanjut. ”Kita punya working group Indonesia-Australia yang sudah tidak terlalu aktif dan kita sepakat untuk diaktifkan kembali,” ujar Siti. Dalam kerja sama Indonesia-Australia, Indonesia sukses menjadi tuan rumah pada Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) pada April 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Pemandangan kontras ekosistem mangrove di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk dengan bangunan tinggi di belakangnya, Rabu (10/3/2018), di Jakarta Utara. Mangrove, selain memiliki fungsi ekologi tinggi, juga memiliki potensi penyimpan karbon yang sangat tinggi dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Dalam pengembangan sistem penghitungan karbon, kata Siti, Australia telah banyak membantu dalam bimbingan teknis dan pembangunan kapasitas melalui program Indonesia Carbon Accounting System (InCAS). Program ini dimulai sejak 2007.
Pengembangan sistem
Dalam program ini dilakukan pengembangan sistem dan instrumen pengukuran dan pelaporan serta verifikasi hasil pengukuran karbon, terutama di sektor kehutanan. ”Selama ini stok karbon di kehutanan masih dalam kerangka estimasi,” ujar Siti.
InCAS sudah lama dikembangkan, sekarang tinggal penerapannya. Program ini sangat membantu dalam penghitungan karbon di Indonesia. Sistem ini sudah dapat diaplikasikan untuk berbagai sektor, antara lain land based atau pengelolaan karbon yang menjadi sektor utama untuk pengurangan emisi serta sektor energi dan transportasi.
”Sekarang kita punya waktu penyempurnaan sistem pengukuran karbon sampai komitmen nasional pengurangan emisi (nationally determined contribution/NDC) diterapkan tahun 2020,” kata Siti. Sistem InCAS akan diujicobakan sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk penghitungan karbon, terutama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga Ketua Paviliun Indonesia Agus Justianto menambahkan, kerja sama dengan Australia di bidang litbang sistem penghitungan karbon (carbon accounting system) kini dalam tahap penerapan.
”Mendekati tahun 2020, kita sudah harus dapat meyakinkan kepada semua pihak bahwa penghitungan ini dilakukan dengan cara yang advance dan kredibel,” kata Agus.
Salah satu bentuk program kerja sama tersebut adalah REDD+ yang juga disebutkan dalam Paris Agreement. Implementasinya harus dapat dihitung secara kredibel. ”Kita sudah punya metode dan sistemnya. Kita tinggal menerapkan sistem tersebut,” kata Agus.
Sementara itu, untuk letter of intent dalam pengukuran karbon dengan Norwegia tahun ini sudah dalam tahap result based payment. Namun, tidak mudah untuk menegosiasikan hal tersebut karena kedua belah pihak harus bisa diyakinkan bahwa penghitungannya kredibel dan diterima oleh kedua belah pihak, terutama tentang kriteria dan indikator.
”Sekarang tinggal negosiasi saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat result based payment dapat terwujud,” katanya.
Pencemaran laut
Kerja sama yang lainnya, Australia dan Indonesia sepakat untuk mengatasi pencemaran laut. Kedua belah pihak akan mencari solusi untuk mengatasi pencemaran laut. Untuk sampah di laut akan dibicarakan lebih lanjut dan akan dibentuk kesepakatannya.
Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pendampingan teknis dan pembangunan kapasitas. Tidak tertutup kemungkinan mendorong kerja sama antarpemangku kepentingan dalam skema business to business.
Dalam agenda, lanjut Siti, disiapkan kerja sama dalam pengelolaan gambut, mangrove, dan sampah plastik. ”Hal itu telah kita setujui dan akan kita eksplor secara teknis. Kami membahas negosiasi pada minggu lalu agar lancar pada minggu dan diselesaikan. Baik Australia maupun Indonesia tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam draf negosiasi di tingkat menteri dan kita optimistis kita bisa teruskan,” ujar Siti.–YUNI IKAWATI DARI POLANDIA
Sumber: Kompas, 11 Desember 2018
