Hentikan Penyedotan Air Tanah

Dalam sebuah lokakarya di Jakarta, seorang pakar geregetan karena isu yang lebih kuat membayangi tenggelamnya kota seolah hanya seputar kenaikan muka air laut. Bagi dia, ancaman nyata yang paling besar dan di depan mata daerah-daerah di Indonesia adalah penurunan muka tanah.

Kenaikan muka air laut ini memang betul-betul nyata. Namun dampak ilmiah dari perubahan iklim ini menjadi tantangan yang sedang dihadapi semua negara yang memiliki pesisir. Yang tak dihadapi semua negara adalah penurunan muka tanah.

Dalam konteks rob, banjir, dan menghilangnya pesisir daratan di Jakarta dan pantai utara lainnya, kenaikan muka air laut ini tak sebanding dengan penurunan muka tanah. Kecepatan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim di Pantai Utara Jawa sekitar 0,6 – 1,5 sentimeter per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan permukaan air laut di Indonesia 0,3 – 1 sentimeter per tahun. Artinya, dalam tiga dekade kenaikan muka air laut di Pantura Jawa “hanya” 18 – 45 sentimeter.

KOMPAS/WISNU WIDIANTO–Seorang pelajar melintasi air rob yang menggenangi jalan didepan rumah mereka di kawasan perbatasan Dadap, Tangerang dengan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kawasan Kamal Muara, Kamis (1/12/2011).

Bandingkan dengan data Heri Andreas, peneliti pada Divisi Riset Geodesi Institut Teknologi Bandung, penurunan muka tanah di Pantai Utara Jawa yang mencapai 1-25 sentimeter per tahun. Artinya dalam kurun waktu yang sama, penurunan muka tanah di Pantura lebih dari 10 x dari kenaikan muka air laut. Dalam konteks lapangan, kedua faktor ini berjalan bergandengan tangan dan memperberat kondisi lingkungan.

PRESENTASI HERI ANDREAS–Data Series Penurunan Muka Tanah dan Muka Air Tanah di Jakarta 1925-1975

Akibatnya, rob atau inundation pun semakin meluas di seluruh Pantura dari Tangerang sampai ke Gresik. Di Demak, Jawa Tengah terjadi rob terparah seluas 3.221 ha disusul ibukota Semarang 1.157 hektar.

Penyebab penurunan muka tanah paling dominan adalah penyedotan air tanah di samping kondisi geologis sisi utara Jakarta serta beban gedung-gedung pencakar langit.

Andreas menunjukkan data series penyedotan air tanah sejak yang dimulai sejak tahun 1975 membuat zona-zona merah Jakarta semakin meluas. Bahkan hingga kini, tren penurunan muka tanah itu berlangsung linier tanpa henti.

Di Indramayu yang relatif sepi dari gedung pencakar maupun penyedotan air tanah, land subsidence juga terjadi. Beda dengan Jakarta, penurunan muka tanah di Indramayu disebabkan eksploitasi tambang minyak yang mau tak mau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.

Namun di Jakarta, penggunaan air tanah nyata-nyata berkorelasi terhadap land subsidence. Peta daerah yang mengalami penurunan muka tanah itu pun identik dengan daerah yang mengalami penurunan muka air tanah. Peta perkembangan kota di Jakarta dan Semarang bila di-overlay dengan peta daerah land subsidence pun kian berkorelasi.

PRESENTASI M AMIR HAMZAH–Perubahan perkembangan Kota Jakarta.

“Perkembangan kota ternyata membutuhkan air tanah,” kata Andreas, Selasa (27/3/2018) di Jakarta.

Ini pun bisa menjadi pembelajaran bagi pembangunan kota-kota satelit maupun kota baru yang kini marak dibangun developer properti. Bila hanya mengandalkan air tanah sebagai sumber mata air, tanpa mengolah dari air permukaan seperti sungai atau waduk, hanya akan membangun kubangan (kalau tak mau dikatakan kuburan) sendiri.

Permodelan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bila pengambilan air tanah masih berlangsung seperti saat ini atau tidak ada penghentian, pada 2080 penurunan muka tanah akan terus meluas dan bisa mencapai 2 meter. Namun bila pengambilan air tanah bisa dihentikan, pada 2080, land subsidence ditaksir sekitar 0,875 meter.

Sebagai sebuah kota yang beradab dan maju, seharusnya perkembangan Kota Jakarta dan sekitarnya diiringi juga dengan penggunaan sumber air nonair tanah untuk mencukupi kebutuhan warganya.

Jepang misalnya, Kota Tokyo yang juga pernah mengalami land subsidence menjadi contoh baik. Sejak Ibukota Jepang yang berjejal gedung-gedung bertinggi itu menghentikan penyedotan air tanah di tahun 1975, penurunan muka tanah dapat dikatakan berhenti.

PRESENTASI HERI ANDREAS–Korelasi Muka Air Tanah dan Muka Tanah Di Jakarta dan Tokyo

Bagi warga Jakarta di siang hari yang mencapai 12 juta jiwa, kebutuhan air dari saluran pemipaan selalu dibilang tidak mencukupi. Karena itu, pilihan mudah yang dilakukan dengan menyedot air tanah melalui perizinan di Pemda DKI Jakarta.

Namun hal ini ditepis M Amir Hamzah, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia mengatakan air baku yang memasuki PAM JAYA melalui Kalimalang dan sungai-sungai lain seperti Cisadane mencapai 26,9 meter kubik per detik. Suplai ini akan ditingkatkan dari sumber Waduk Jatiluhur sebesar 5 meter kubik per detik dan dari Buaran sebanyak 4 meter kubik per detik.

Suplai air baku 26,9 meter kubik per detik ini – dari perhitungan matematika sederhana – sebenarnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Jakarta di saat paling padat atau siang hari yang mencapai 12 juta jiwa. Bila menggunakan standar Kementerian PUPR seorang membutuhkan minimal 60 liter atau 0,06 meter kubik per hari, sejumlah 12 juta jiwa itu membutuhkan 720.000 meter kubik air bersih. Ini hanya sekitar sepertiga dari suplai air baku yang mencapai 2,3 juta meter kubik per hari (26,9 meter kubik per detik x 60 detik x 60 menit x 24 jam).

Satu permasalahan klasik yang membuat layanan air bersih melalui pemipaan ini tak kunjung tuntas masih berkutat pada kebocoran saluran air yang mencapai 40 persen. Amir berharap kebocoran ini bisa diatasi paling tidak hingga 20 persen agar layanan air bersih merata.

Pun yang tak kalah penting sebenarnya adalah me-recharge gudang air di bawah tanah dengan mengembalikan air hujan ke tanah pada petak-petak lahan sekitar gedung maupun fasilitas umum. Metodenya bisa dari sumur serapan hingga biopori sederhana.

Bila ini belum bisa dilakukan, paling tidak bisa memanfaatkan air hujan untuk mensubstitusi sebagian kebutuhan air kita. Bila pasokan air bersih sudah terpenuhi – juga bagi keperluan industri dan kawasan khusus lain di Jakarta – sudah saatnya Pemerintah DKI Jakarta menghentikan izin-izin pengambilan air tanah serta melakukan penegakan hukum serius bagi pelanggarnya.

Menyetop penggunaan air tanah di Jakarta merupakan kunci untuk mengerem Jakarta “ambles” atau berubah menjadi danau di masa mendatang.–ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 10 April 2018
————–
Stop Sedot Air Tanah Tak Bisa Ditawar

KOMPAS/AGUS SUSANTO–Perahu nelayan ditambatkan di sekitar tanggul laut di kawasan Kampung Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (7/4/2018). Tanggul laut ini dibangun antara lain untuk mengurangi dampak kenaikan air pasang karena makin turunnya muka tanah di Jakarta.

Dalam lokakarya di Jakarta, seorang pakar geregetan karena isu yang lebih kuat membayangi tenggelamnya kota seolah hanya seputar kenaikan muka air laut. Bagi dia, ancaman nyata terbesar dan di depan mata daerah-daerah di Indonesia adalah penurunan muka tanah.

Kenaikan muka air laut ini memang nyata. Namun, dampak ilmiah perubahan iklim ini jadi tantangan bagi semua negara yang memiliki pesisir. Hal yang tidak dihadapi semua negara adalah penurunan muka tanah.

Dalam konteks rob, banjir, dan menghilangnya pesisir daratan di Jakarta dan pantai utara lain, kenaikan muka air laut tak sebanding dengan penurunan muka tanah. Kecepatan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim di pantai utara Jawa 0,6-1,5 sentimeter (cm) per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan permukaan air laut di Indonesia 0,3-1 cm per tahun. Artinya, dalam tiga dekade, kenaikan muka air laut di pantura Jawa 18-45 cm.

Bandingkan dengan data Heri Andreas, peneliti pada Divisi Riset Geodesi Institut Teknologi Bandung, penurunan muka tanah di pantai utara Jawa 1-25 cm per tahun. Artinya, dalam kurun waktu sama, penurunan muka tanah di pantura lebih dari 10 kali dari kenaikan muka air laut. Dalam konteks lapangan, dua faktor ini berjalan bergandengan tangan dan memperberat kondisi lingkungan.

Kondisi itu mengakibatkan rob atau inundation meluas di seluruh pantura dari Tangerang sampai ke Gresik. Di Demak, Jawa Tengah, terjadi rob terparah seluas 3.221 hektar, disusul Semarang 1.157 hektar.

Penyebab penurunan muka tanah paling dominan ialah penyedotan air tanah, selain kondisi geologis sisi utara Jakarta dan beban gedung-gedung pencakar langit. Andreas menunjukkan data series penyedotan air tanah yang dimulai sejak 1975 membuat zona-zona merah Jakarta meluas. Hingga kini, tren penurunan muka tanah itu berlangsung linier tanpa henti.

Di Indramayu yang sepi dari gedung pencakar dan penyedotan air tanah, penurunan muka tanah atau land subsidence pun terjadi. Berbeda dari Jakarta, penurunan muka tanah di Indramayu akibat eksploitasi tambang minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.

Namun, di Jakarta, penggunaan air tanah nyata berkorelasi terhadap land subsidence. Peta daerah yang mengalami penurunan muka tanah itu identik dengan daerah yang mengalami penurunan muka air tanah. Peta perkembangan kota di Jakarta dan Semarang apabila berlapis atau overlay dengan peta daerah penurunan muka tanah pun kian berkorelasi.

Kota satelit
”Perkembangan kota membutuhkan air tanah,” kata Andreas, Selasa (27/3/2018), di Jakarta. Itu bisa menjadi pembelajaran bagi kota-kota satelit maupun kota baru yang kini marak dibangun pengembang properti. Jika hanya mengandalkan air tanah sebagai sumber mata air, tanpa mengolah dari air permukaan seperti sungai atau waduk, maka hanya akan membangun kubangan sendiri.

Menurut pemodelan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jika pengambilan air tanah berlangsung seperti saat ini atau tak ada penghentian, pada 2080 penurunan muka tanah akan meluas hingga 2 meter. Jika pengambilan air tanah dihentikan, pada 2080 land subsidence ditaksir sekitar 0,875 meter.

Sebagai kota beradab dan maju, seharusnya perkembangan kota Jakarta dan sekitarnya diiringi penggunaan sumber air non-air tanah demi mencukupi kebutuhan warganya. Di Jepang, misalnya, kota Tokyo yang juga pernah mengalami penurunan muka tanah jadi contoh baik. Sejak ibu kota Jepang yang berjejal gedung-gedung bertinggi itu menghentikan penyedotan air tanah pada 1975, penurunan muka tanah pun berhenti.

Bagi warga Jakarta di siang hari yang mencapai 12 juta jiwa, kebutuhan air dari saluran pemipaan selalu dibilang tak mencukupi. Jadi, pilihan mudah yang dilakukan ialah menyedot air tanah lewat perizinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, hal itu ditepis M Amir Hamzah, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR. Ia mengatakan, air baku yang memasuki PAM Jaya melalui Kali Malang dan sungai-sungai lain seperti Cisadane mencapai 26,9 meter kubik per detik. Suplai ini akan ditingkatkan dari sumber Waduk Jatiluhur 5 meter kubik per detik dan dari Buaran 4 meter kubik per detik.

Suplai air baku 26,9 meter kubik per detik ini, dari perhitungan matematika sederhana, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta di saat terpadat atau siang hari yang mencapai 12 juta jiwa. Jika memakai standar Kementerian PUPR, satu orang butuh minimal 60 liter atau 0,06 meter kubik per hari, sebanyak 12 juta jiwa itu butuh 720.000 meter kubik air bersih. Itu hanya sepertiga dari suplai air baku yang mencapai 2,3 juta meter kubik per hari (26,9 meter kubik per detik x 60 detik x 60 menit x 24 jam).

Kebocoran saluran
Satu masalah klasik yang membuat layanan air bersih melalui pemipaan ini tak kunjung tuntas masih berkutat pada kebocoran saluran air yang mencapai 40 persen. Amir berharap kebocoran ini bisa diatasi setidaknya hingga 20 persen agar layanan air bersih merata.

Hal tak kalah penting sebenarnya ialah mengisi ulang gudang air di bawah tanah dengan mengembalikan air hujan ke tanah di petak-petak lahan sekitar gedung maupun fasilitas umum. Metodenya bisa dari sumur serapan hingga biopori sederhana.

Jika itu belum bisa dilakukan, setidaknya bisa memanfaatkan air hujan untuk menyubstitusi sebagian kebutuhan air kita. Apabila pasokan air bersih sudah terpenuhi, termasuk bagi keperluan industri dan kawasan khusus lain di Jakarta, saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan izin-izin pengambilan air tanah serta melaksanakan penegakan hukum serius bagi pelanggarnya.

Penghentian penggunaan air tanah di Jakarta adalah kunci mengerem Jakarta ”ambles” atau berubah jadi danau di masa depan. (ICHWAN SUSANTO)

Sumber: Kompas, 10 April 2018