Sektor transportasi laut dan udara, adalah dua jenjang pendidikan yang memberikan peluang besar bagi para lulusannya meraih pekerjaan. Pasalnya, dua sektor itu kini sedang mengalami kekurangan tenaga, bahkan tak jarang para operator transportasi di dua moda itu terpaksa harus menggunakan pekerja asing, agar aktivitas pelayanan armadanya tetap berjalan.
Berdasarkan data, perusahaan pelayaran internasional hingga hingga 2014 masih membutuhkan sekitar 40 ribu tenaga pelaut. Perusahaan pelayaran asing itu mencari para calon pelaut ke sekolah-sekolah yang ada di sejumlah negara, salah satunya adalah Indonesia.
Kebutuhan tenaga pilot dan pelaut sudah sangat mendesak mengingat pertumbuhan industri penerbangan dan kalautan terus meningkat. Demikian juga untuk industri penerbangan nasional, pada 2015 diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 2.400 orang pilot.Tingginya kebutuhan tenaga penerbang itu terjadi seiring hadirnya pesawat-pesawat baru yang didatangkan para operator penerbangan niaga nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu jumlah penumpang juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 16 persen per rahun untuk domestik dan 11 persen internasional. Defisit tenaga penerbang itu bisa diatasi bila ada keseimbangan antara jumlah armada dengan pencetakan tenaga pilot dari sejumlah sekolah penerbang di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan yang ada, pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDM Kemenhub) tahun ini berencana melakukan pengembangan sejumlah fasilitas dan kapasitas sekolah transportasi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun.
Diantaranya untuk sekolah transportasi laut dan udara, dimana dua sektor itu memiliki permintaan yang cukup tinggi. selain itu juga dikembangkan sekolah transportasi darat dan kereta api.Anggaran yang bersumber dari APBN itu, akan digunakan mengembangkan sembilan sekolah transportasi laut, enam sekolah transportasi udara dan empat sekolah transportasi darat serta kereta api. Dari total anggaran itu, sebesar Rp 1,4 triliun digunakan untuk belanja modal, dan Rp 1,2 triliun belanja pegawai dan be-lanja barang.
Kepala BPSDM Kemenhub, Bobby R Mamahit berharap, penambahan fasilitas itu akan bisa mendongkrak jumlah lulusan, sehingga kebutuhan yang ada dapat terpenuhi. Fokus utamanya ialah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walau diakui, banyak juga para lulusan yang memilih bekerja di luar negeri.
“Selain sembilan belas sekolah yang sudah ada, kami akan mengembangkan satu sekolah yang fokus pada pendidikan perkeretaapian,” kata Bobby.
Khusus sekolah transportasi udara, BPSDM Kemenhub ini berencana mengembangkannya di Medan, Palembang, Surabaya, Makassar dan Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia (STPI) Curug Tangerang. Penambahan fasilitas itu juga dilakukan terhadap ATKP Surabaya, yang tahun ini akan menambah kapasitas berupa peralatan dan kelas.
“Kami terus berupaya, seluruh sekolah dapatmeningkatkan kapasitas dan penambahan fasilitas,”kata Bobby, optimis, dimana saat ini ATKP Surabaya sudah memulai menerima taruna baru.
Penerimaan taruna penerbangan di ATKP Surabaya itu, kata Bobby, adalah salah satu upaya bagaimana mengembangkan sekolah penerbangan di luar Curug, yakni sebagian akan dipindah ke Surabaya. Karena selama ini STPI Curug menjadi andalan.
Percepatan pengembangan sekolah-sekolah transportasi itu, diantaranya untuk mencegah terjadinya defisit berkepanjangan, tenaga kerja di sektor transportasi laut dan udara. Bahkan di perkirakan, dengan hadirnya pesawat-pesawat baru, dalam dua tahun kedepan, industri penerbangan niaga nasional akan mengalami kekurangan pilot sebanyak 3.700 orang dan pelaut 15.000-an orang. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mempercepat membangun sejumlah balai pendidikan transportasi, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) maupun akademi pelayaran, serta sekolah-sekolah penerbangan. Di antaranya akan mendirikan diklat terpadu di Makassar, yakni untuk penerbang, pelaut dan darat
Kapal Asing
Sampai saat ini, tercatat sekitar 28 ribu pelaut Indonesia bekerja di kapal-kapal asing, dengan perolehan gaji rata-rata 3.500 dolar AS atau sekitar Rp 32 juta per bulan. Dengan peroleh gaji sebesar itu, setiap tahunnya para pelaut tersebut memberikan sumbgangan devisa untuk negeri ini sebesar Rp16 triliun pertahun. Angka itu jauh lebih besar dari yang dikirim TKI setiap tahunnya.
Sedangkan di dalam negeri, kebutuhan tenaga pelaut pada tingkat perwira sebanya 7.500 orang per tahun, dan yang terpenuhi baru sekitar 1.500 orang. Artinya, untuk bekerja di dalam negeri saja, para lulusan perwira laut, tidak harus mengalami kesulitan, karena sebelum lulus sudah banyak perusahaan pelayaran, yang mendatangani sekolah itu untuk melakukan rekrutmen para lulusan.
Tingginya minat perusahaan pelayaran terhadap para lulusan sekolah pelaut tersebut, diakui Boby R Mamahit, bahwa kemaritiman menjadi salah satu sektor yang memberikan peluang besar bagi para pemuda untuk bisa bekerja, setelah lulus. “Setelah udara, laut menjadi peluang besar. Tapi sektor transportasi lain seperti darat dan kereta api juga mulai banyak peminatnya,” kata dia. BPSDM Kemenhub sendiri saat ini mengelola sebanyak 19 sekolah transportasi, yaitu sembilah sekolah transportasi laut, empat sekolah transportasi darat dan enam sekolah transportasi udara. Dari sembilan sekolah transportasi laut itu, dua politeknik, satu sekolah tinggi ilmu pelayaran (STIP) Marunda Jakarta dan sisanya adalah BP2IP.
Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya membangun SDM transportasi untuk memenuhi kebutuhan pelaut yang begitu besar di seluruh dunia.
“Setahu saya sampai saat ini belum ditemui ada lulusan sekolah kemartitiman yang dikelola BPSDM, yang jadi pengangguran. Kita lihat saja para lulusan STIP, begitu lulus langsung bekerja, ada yang memilih bekerja di kapal asing ada juga yang di kapal-kapal merah putih. Karena tenaga di sektor kemaritiman memang sangat dibutuhkan,” kata Bobby.
Jumlah tenaga pelaut yang masih sangat dibutuhkan hanya untuk mengoperasikan kapal. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja yang mengurusi kegiatan di pelabuhan (darat). Indonesia sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja itu. Karena itu, Bobby menyarankan para pemuda untuk masuk ke sekolah transportasi, terutama yang berada di bawah pengelolaan BPSDM.
“Semua lulusan sekolah yang ada, adalah unggulan. Sekolah yang ada dilengkapo fasilitas yang tidak mungkin bisa dimiliki sekolah swasta,”jelasnya.Sesuai visinya, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran bertekad menjadi institusi pendidikan pelayaran yang unggul dan bertarap internasional pada 2030. (**syamsuri S)
Pusdiklat Perhubungan Laut
1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda
2. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
(BP3IP) Jakarta
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta
4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
5. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong
8. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang
9. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong
Pusdiklat Perhubungan Udara
1. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug
2. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan
3. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya
4. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Palembang
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Jayapura
Pusdiklat Perhubungan Darat
1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi
2. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang
Sumber: Suara Karya, Rabu, 30 Mei 2012
