Kementerian Perhubungan menyatakan, semua angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi teknologi digital adalah ilegal. Angkutan itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai angkutan umum sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengirimkan surat kepada Polri bahwa alat transportasi pribadi yang dijadikan angkutan umum dengan berbasis aplikasi teknologi telah melanggar perundang-undangan. Diharapkan dengan surat pemberitahuan ini, kepolisian bisa menerapkan penegakan hukum di lapangan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono di Jakarta, Kamis (17/12). Surat tersebut bernomor UM 302/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015.
Menurut Djoko, Kementerian Perhubungan tidak mempermasalahkan pemanfaatan aplikasi teknologi. Namun, menjadikan sarana angkutan pribadi sebagai angkutan umum melanggar aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, misalnya, dikatakan, angkutan umum harus berbadan hukum, melakukan uji berkala, dan berpelat kuning.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi surat itu, pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan, larangan yang dikeluarkan pemerintah ini sudah terlambat. Setelah layanan diterima masyarakat dan operasinya membesar, larangan baru dibuat.
Terkait dengan masalah ini, Kompas berupaya menghubungi perwakilan Uber di kawasan Asia Tenggara dan India melalui surat elektronik. Akan tetapi, hingga semalam, Uber belum bisa memberikan pernyataan resmi. Go-Jek melalui Sekretaris CEO Go-Jek Hesti Pangestuhadi juga belum bersedia memberikan pernyataan.
Sementara itu, pengendara Go-Jek di kawasan Palmerah, Jakarta, Rudi Gunawan (42), menolak kebijakan pelarangan ojek. Pasalnya, ojek dengan layanan aplikasi daring itu membuka lapangan pekerjaan. Sebelum bergabung dengan Go-Jek, Rudi menganggur. Ia tertarik masuk Go-Jek karena penghasilannya menjanjikan dan dari segi waktu lebih fleksibel. Sebulan, ia bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp 2 juta.
“Kenapa enggak dilarang dari dulu? Go-Jek telah membantu orang mendapat pekerjaan. Selain itu, pelanggan juga terbantu karena lebih mudah, murah, dan ada unsur kepastian harga dan waktu,” ujar Rudi.
Country Manager International Data Corporation Indonesia Sudev Bangah berpendapat, model bisnis tradisional di Indonesia telah runtuh seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan munculnya pelaku usaha berbasis aplikasi digital.
Ia mengingatkan, pada 2016, fenomena ini akan semakin banyak terjadi dan berdampak ke model bisnis tradisional lain di bisnis perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lain. “Regulasi pun harus dibuat lebih jelas dan terarah dan mendukung visi tersebut,” kata Sudev. (DEA/MED/ARN)
————————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Desember 2015, di halaman 1 dengan judul “Angkutan Berbasis Aplikasi Dinilai Ilegal”.
