Masalah Lahan Belum Tuntas

Bendungan Diperlukan untuk Produksi Pangan
Pembangunan bendungan atau waduk di daerah, seperti Banten, Aceh, dan Jawa Tengah, dibayangi masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Bahkan, pembebasan lahan belum separuh dari luas lahan yang dibutuhkan. Padahal, bendungan sangat penting mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan.

Menurut Sekretaris Daerah Banten Kurdi Matin, Selasa (23/6), di Serang, Banten, kebutuhan akan lahan Bendungan Karian, Lebak, Banten, seluas 2.170 hektar (ha). Hingga saat ini, lahan yang sudah dibebaskan sekitar 800 ha. Sebelumnya, pemerintah pusat menandatangani kontrak pembangunan empat bendungan, termasuk bendungan Karian, di Jakarta, Senin lalu.

Selain Karian, pembebasan lahan Bendungan Sindang Heula juga belum selesai. Sesuai program percepatan untuk Sindang Heula, lahan yang sudah siap seluas 36,5 ha dari kebutuhan seluas 131 ha.

Di Kudus, Jawa Tengah (Jateng), sebagian lahan untuk pembangunan Waduk Logung yang tengah dibangun belum terbebaskan. Namun, hal itu dinilai tidak akan mengganggu pengerjaan fisik bangunan bendungan hingga tahun 2016.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng Prasetyo Budi Yuwono, Selasa, mengatakan, lahan seluas 3,3 ha yang belum dibebaskan masuk dalam wilayah Kabupaten Pati.

Volume Waduk Logung diperkirakan mencapai 20 juta meter kubik, dan dibangun di lahan seluas total 196 ha. Waduk itu diperkirakan dapat mengairi 5.000 ha lahan sawah dan menyediakan air baku untuk Kabupaten Kudus 200 liter per detik.

Di Provinsi Aceh, pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah belum tuntas hingga sekarang. Paling tidak, lahan seluas 800 ha untuk wilayah genangan bendungan itu belum terbebaskan. Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I Provinsi Aceh berharap pembangunan bisa selesai tepat waktu.

Jika terealisasi, pembangunan waduk-waduk tentu bermanfaat untuk peningkatan produksi pangan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diagendakan pembangunan setidaknya lima dari 49 bendungan skala besar untuk penguatan produksi pangan. Lokasi lima bendungan itu sudah dipastikan, yaitu di Raknamo, Kabupaten Kupang; Rotiklot (Belu), Temef (Timor Tengah Selatan), Lambo (Nagekeo), dan Napunggete (Sikka).

Kepala Dinas Pertanian NTT Yohanis Tay Ruba, Selasa (23/6), di Kupang, membenarkan sejumlah lokasi itu yang telah diusulkan untuk proyek pembangunan bendungan di NTT. Tujuan pembangunan bendungan itu adalah penguatan produksi pangan di NTT, untuk kebutuhan air bersih, dan berwisata.

Dari informasi yang diperoleh Kompas, dari lima lokasi itu, baru satu lokasi, yakni Bendungan Raknamo yang mulai dikerjakan. Pelaksanaan pembangunan didahului peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di Raknamo, akhir Desember 2014.

”Realisasi fisiknya saat ini sekitar 10 persen. Pelaksanaan pembangunan direncanakan bertahap selama 5 tahun, tetapi mungkin dipercepat menjadi 3 tahun,” kata Kepala Balai Sungai Nusa Tenggara II Charisal A Manu, yang dihubungi. Proyek Bendungan Raknamo akan menelan biaya Rp 782 miliar, dan dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Waduk itu berdaya tampung 14,09 juta meter kubik air.

Mulai dikerjakan
Pembangunan bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Wajo, Sulawesi Selatan, telah mulai dikerjakan pada awal Juni 2015. Namun, pemerintah masih harus membebaskan lebih dari 2.000 ha lahan selama 3 tahun untuk penyelesaian proyek. Menurut Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Hariyono Utomo, lahan yang telah dibebaskan tahap awal seluas 19,7 ha. Lahan itu untuk pembangunan tapak bendungan yang sedang dikerjakan.(BAY/ANS/UTI/RAZ/ENG/DRI/JUM)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juni 2015, di halaman 18 dengan judul “Masalah Lahan Belum Tuntas”.

————
Bendungan Dipercepat

Digunakan untuk Irigasi, Perikanan, dan Kelistrikan
Pemerintah mempercepat pembangunan bendungan. Dari 49 bendungan yang direncanakan, sebanyak 13 bendungan mulai dibangun tahun ini. Hingga kini, delapan bendungan sudah mulai dikerjakan. Pembangunan bendungan diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

“Saya tidak punya rencana pencanangan. Tidak perlu menunggu, langsung dikerjakan. Apakah siap?” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seusai menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan empat bendungan, Senin (22/6), di Jakarta.

Keempat bendungan yang ditandatangani kontrak pembangunannya adalah Bendungan Karian (Banten), Bendungan Passeloreng (Sulawesi Selatan), Bendungan Tanju, dan Bendungan Mila (Nusa Tenggara Barat). Sebelumnya, ada empat bendungan yang sudah lebih dulu ditandatangani kontraknya, yakni Bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur), Bendungan Logung (Jawa Tengah), Bendungan Keureuto (Aceh), dan Bendungan Lolak (Sulawesi Utara).

Dengan rentang waktu konstruksi bendungan 42-48 bulan, keempat bendungan itu dijadwalkan selesai dibangun pada 2018 dan 2019. Namun, Basuki meminta agar bendungan bisa diselesaikan lebih cepat dari jadwal. “Lebih cepat (selesai), lebih baik,” katanya.

Basuki menargetkan, pada Agustus mendatang, lima dari 13 bendungan yang akan dikerjakan tahun ini dapat segera ditandatangani proyek pembangunannya. Kelimanya adalah Bendungan Tapin (Kalimantan Selatan), Bendungan Sindang Heula (Banten), Bendungan Sei Gong (Kepulauan Riau), Bendungan Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat), dan Bendungan Rotiklod (Nusa Tenggara Timur).

Menurut Basuki, pembangunan bendungan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah sekitarnya. Saat sudah dibangun, bendungan tersebut akan memiliki banyak fungsi, yakni untuk irigasi, penyediaan air baku, budidaya ikan, dan penyediaan listrik. “Ini pembangunan dengan tujuan ganda,” kata Basuki.

Prioritas
Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi, pembangunan bendungan yang kontraknya sudah ditandatangani sudah bisa segera dikerjakan. Agar lebih cepat, pihaknya memprioritaskan pembebasan tanah untuk akses jalan dan tapak bangunan bendungan.

Biaya pembangunan keempat bendungan itu sekitar Rp 2,1 triliun. Bendungan Karian yang menelan biaya Rp 1,07 triliun, mendapat pinjaman dari Korea Exim Bank sebesar 100 juta dollar AS. Pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga akhir 2019. Jumlah itu terdiri dari 16 bendungan lanjutan dari pemerintah sebelumnya dan 49 bendungan baru.(NAD)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Juni 2015, di halaman 18 dengan judul “Bendungan Dipercepat”.