Pesan singkat berisi penawaran iklan dengan intensitas tinggi dalam satu hari adalah salah satu keluhan yang disampaikan pengguna layanan seluler di Indonesia. Penertiban yang dilakukan pemerintah hingga kini belum memastikan bahwa keberadaan pesan singkat berisi iklan bisa diatur sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Hal itu mengemuka dalam perhelatan Temu Pelanggan Seluler yang diselenggarakan Kompas di tengah pameran Indonesia Cellular Show 2015, Kamis (11/6), di Jakarta. Ada dua jenis pesan singkat yang dikeluhkan. Pertama, konten penawaran kredit tanpa agunan, produk, dan jasa. Kedua, layanan berbasis lokasi, yakni penawaran iklan yang diterima saat pengguna sedang berada di sekitar tempat usaha yang diiklankan.
Setidaknya dua peserta mengatakan terganggu dengan promosi melalui pesan singkat seperti itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, pemerintah tidak bisa mencegah seseorang untuk mengirimkan pesan singkat kepada nomor lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait promosi kredit tanpa agunan, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur lebih baik,” kata Rudiantara.
Kartu perdana
Sekretaris Jenderal Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia Mirza Fachys menuturkan, maraknya promosi melalui pesan singkat terjadi karena kelonggaran dalam mendaftarkan identitas begitu pengguna mengaktifkan kartu perdana. Hingga kini, kesediaan pengguna untuk mencantumkan identitas sesuai kartu tanda penduduk masih rendah sehingga menyulitkan pengawasan jika nomor digunakan untuk merugikan orang lain.
“Penataan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu dan diharapkan proses pendaftaran akan lebih ketat, yakni dilakukan di tempat pembelian kartu perdana. Pada saat yang sama, nantinya pengisian mandiri di ponsel akan dinonaktifkan,” kata Mirza.
Berdasarkan riset yang dilakukan Telkomsel, diperkirakan terdapat 353 juta kartu SIM yang didaftarkan hingga kini.
Temu Pelanggan Seluler merupakan acara rutin yang mempertemukan pengguna dengan perwakilan operator telekomunikasi. Acara tersebut menjadi ajang untuk melontarkan keluhan sebagai pengguna layanan seluler atau menanyakan isu terkini.
Generasi keempat
Rencana pemerintah untuk menggelar layanan seluler generasi keempat (4G) menjadi topik utama dalam Temu Pelanggan Seluler. Saat ini, layanan 4G secara komersial sudah dilakukan menggunakan frekuensi 900 megahertz (MHz) meski baru terbatas di beberapa kota di Indonesia, seperti Denpasar, Surabaya, Bandung, Bogor, dan Medan.
Menurut Rudiantara, penataan frekuensi 1.800 MHz tengah dilakukan bertahap dari kawasan Indonesia timur dan direncanakan rampung November tahun ini. Penataan dilakukan karena komposisi blok frekuensi oleh lima operator telekomunikasi masih tersebar dan harus ditata agar letaknya berdekatan sehingga lebih optimal.
“Tahun depan, penataan juga akan dilakukan untuk frekuensi 2.100 MHz dan tahun selanjutnya untuk 2.300 MHz. Jika migrasi televisi digital bisa dilakukan, frekuensi 700 MHz yang sebelumnya dipakai sangat cocok digunakan untuk menjangkau daerah pedesaan,” paparnya.
Penataan ini adalah bagian dari rencana nasional pita lebar untuk membuat infrastruktur Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dan Jakarta bisa bersanding dengan Singapura pada 2019.
Indah Suksmaningsih dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah juga mencegah konsumen menjadi ketagihan dalam menggunakan internet. Semakin tinggi konsumsi data yang dilakukan berarti kian besar pengeluaran mereka.
DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO
Sumber: Kompas Siang | 11 Juni 2015
