Pilkada Tidak Langsung; Melawan Sifat Alami Otak

Pengesahan UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD menimbulkan kecaman luas publik. Demokrasi Indonesia pun mundur. Unjuk rasa dan sejumlah langkah yang digalang berbagai kalangan mulai mendesak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang hingga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kondisi serupa terjadi di Hongkong. Sejak pekan lalu, kelompok pro demokrasi berunjuk rasa menuntut pemilihan kepala eksekutif di wilayah semiotonom Tiongkok itu dilakukan secara langsung pada 2017. Namun, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC) menetapkan semua kandidat yang akan dipilih warga Hongkong harus diseleksi dan disetujui mereka.

Peneliti neurosains di Sekolah Kedokteran Universitas California Irvine, Amerika Serikat, Taruna Ikrar, dihubungi dari Jakarta, Senin (29/9), mengatakan, pemilihan secara langsung paling sesuai dengan sifat alami otak manusia.

Esensi dari memilih pemimpin adalah proses pengambilan keputusan. Untuk hal pribadi, setiap manusia ingin jadi penentu kebijakan bagi dirinya, tidak dalam kendali atau dipaksa orang lain. Adapun untuk hal-hal bersifat sosial, semua orang ingin selalu terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tak diabaikan.

Keinginan terlibat itu juga berlaku dalam memilih pemimpin. ”Secara neurosains, pemilihan langsung adalah yang benar karena semua orang ingin menyalurkan aspirasinya, bukan diwakilkan,” kata Taruna.

Pemilihan yang diwakilkan berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tak nyambung, gagal memahami aspirasi rakyat. Tak ada jaminan wakil akan menyalurkan aspirasi individu-individu yang diwakili secara penuh sehingga potensi terjadi ketidakselarasan antara aspirasi dan kebijakan amat tinggi.

Jika pemilihan langsung tak diwadahi, aspirasi individu jadi tak tersalurkan. Secara psikologis, mereka akan mencari apa yang diinginkan. Jika keinginan itu tak dikompensasi, mereka akan melawan atau tak acuh.

Selain itu, aspirasi yang tak tersalurkan menurunkan produktivitas warga karena kerja mereka jadi tak guna langsung baginya. Tak tercapainya kepuasan kerja menimbulkan frustrasi yang dalam skala komunitas bisa membahayakan. ”Kerusuhan 1998 adalah puncak frustrasi rakyat selama Orde Baru,” ujarnya.

Model pemilihan tak langsung bisa diterapkan pada masyarakat yang belum mengalami pemilihan langsung dan tak percaya diri untuk berdemokrasi langsung. Jika penerapan demokrasi langsung menimbulkan banyak masalah, termasuk biaya tinggi dan konflik, itu adalah bagian dari proses belajar.

”Otak manusia selalu belajar dan bekerja maju, berevolusi mengikuti zaman,” kata Taruna. Karena itu, Indonesia tak bisa berjalan mundur kembali ke pilkada tak langsung.

Rekrutmen partai
Taufiq Pasiak, Sekretaris Jenderal Masyarakat Neurosains Indonesia yang juga Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi, Manado, mengatakan, masalah mendasar pemilihan pemimpin bukan pilkada langsung atau tak langsung karena keduanya bersifat relatif.

Dalam mengambil keputusan bersifat emosional, lanjut Taufiq, pilihan sebagian masyarakat di Tanah Air mudah dipengaruhi hal-hal bersifat dramatis, seperti hal menyedihkan, menimbulkan iba, ataupun simpati. Padahal, itu bisa menjadi tipuan atau pencitraan.

Pilihan emosional cenderung berdasarkan prinsip untung semata, tak mau rugi. Pilihan juga mudah dipengaruhi pilihan mayoritas lingkungan sekitar.

Dengan karakter masyarakat seperti itu, kuncinya adalah apakah calon kepala daerah yang diajukan partai untuk maju dalam pilkada langsung atau melalui DPRD adalah calon pemimpin yang kompeten.

”Partai politik wajib mengajukan calon berkualitas, tidak dengan memoles mutu calon untuk menipu rakyat dan memanfaatkan kelemahan mereka dalam memutuskan,” katanya.

Dalam psikologi kepemimpinan dikenal fenomena ”Warren Harding Error”. Itu merujuk pada presiden ke-29 AS Warren G Harding (1921-1923) yang dianggap sebagai salah satu presiden terburuk AS. Time.com dalam ”Top 10 Forgettable Presidents” menyebut Harding terpilih sebagai presiden karena dicitrakan baik, hebat, dan pas sebagai presiden. Ternyata, ia korup, punya banyak gundik, dan gemar bermain poker.

Buruknya proses rekrutmen kader membuat siapa pun bisa menduduki puncak pimpinan partai. Tanpa kemampuan dan pengalaman memimpin, mereka mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. ”Sehebat-hebatnya manusia, pengalaman organisasi bagi kepala daerah penting untuk melatih mereka memecahkan masalah secara nyata, bukan simulasi saja,” ujarnya.

Karena itu, Taufiq menyarankan partai politik memiliki biro pengembangan sumber daya manusia yang merekrut, melatih, hingga menganalisis kemampuan tiap kadernya sehingga kader terbaik yang dicalonkan sebagai kepala daerah. Pemerintah pun harus terlibat dalam penjaringan kader partai, tak diserahkan penuh kepada partai, karena imbasnya besar bagi bangsa dan negara.

Selain itu, orang baik yang berada di luar partai perlu masuk partai dan memperbaiki sistem yang buruk. Selama sistem rekrutmen partai tidak diperbaiki, upaya mencari pemimpin rakyat yang amanah dan bermanfaat bagi rakyat tetap sulit dilakukan.

Oleh: M Zaid Wahyudi

Sumber: Kompas, 1 Oktober 2014