Sebelum 2005, tsunami bisa melanda pantai Indonesia tanpa peringatan. Kini, kecanggihan teknologi membuat pemerintah bisa mengirim peringatan tsunami lima menit setelah gempa. Namun, beberapa kali kejadian, sistem itu tak bekerja dengan baik. Masih banyak kelemahan, terutama terkait persoalan manusia dan dimensi sosial budaya.
Tsunami Aceh, 26 Desember 2004, adalah titik awal kesadaran membangun sistem peringatan dini gempa dan tsunami Indonesia. Saat gempa berkekuatan M 9,3 mengguncang Samudra Hindia pada Minggu pagi itu, masyarakat Aceh sama sekali tak siap. Tak ada peringatan bahwa seusai gempa, air laut bisa menyerbu daratan. Korban tewas pun melebihi 130.000 jiwa!
Di tengah pemulihan Aceh, pertengahan 2005, Indonesia bersama Jerman membangun German-Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS) dengan fokus membangun sistem pemantauan gempa dan tsunami. Kerja sama berakhir Maret 2014, melahirkan tenaga-tenaga ahli tulang punggung sistem peringatan dini tsunami (Indonesia Tsunami Early Warning System/InaTEWS) yang diresmikan pada 2008.
”Untuk tsunami sumber dekat, kami bisa beri peringatan lima menit setelah gempa,” kata Deputi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bidang Geofisika Masturyono pada evaluasi InaTEWS, pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Begitu gempa, ratusan seismograf yang terpasang hampir di seluruh wilayah Indonesia segera menentukan lokasi dan kekuatan gempa. Jika analisis mengendus gempa memenuhi kriteria tsunami (lokasi di laut, kedalaman kurang dari 70 km, dan kekuatan lebih dari M 7), peringatan tsunami segera dikirim ke sejumlah instansi antara (interface), seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), polisi, dan militer, termasuk media massa.
Informasi juga akan dikirim ke operator sirene tsunami di sejumlah pesisir. Peringatan itu lalu divalidasi sensor di lautan (buoy) dan pantai (tide gauge), apakah tsunami benar terjadi atau tidak. Beberapa uji coba sukses.
Namun, kecanggihan sistem itu seolah lumpuh saat gempa M 8,5 mengguncang Samudra Hindia, 11 April 2012. Kepanikan melanda. Kemacetan terjadi di jalanan, mulai dari Aceh, Padang, hingga Bengkulu. Sirene tsunami membisu, baik karena listrik padam maupun petugas meninggalkan pos. Beruntung saat itu tak terjadi tsunami. ”Jika saat itu tsunami, korban tewas mungkin tak kalah dibanding 2004,” kata Eko Yulianto, peneliti pada Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Persoalan budaya
Eko memimpin tim gabungan untuk kaji cepat kegagalan InaTEWS pasca gempa 2012 itu. Salah satu kelemahan mendasar adalah ketiadaan pendidikan publik dan pemberdayaan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
”Masyarakat tidak dipahamkan soal level peringatan tsunami, apa beda Waspada, Awas, dan Siaga, dan apa yang harus dilakukan untuk tiap status. Sosialisasi minim. Banyak BPBD yang tak paham,” kata dia.
Sistem InaTEWS belum lama ini diuji lagi saat gempa M 8,2 mengguncang Cile, Rabu (2/4) malam. Kali ini, sistem InaTEWS bekerja cepat. Tak lama setelah gempa, BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap 115 lokasi di kabupaten/kota dari 19 provinsi yang berpotensi tsunami dengan ketinggian maksimum 0,5 meter.
Disebutkan, waktu kedatangan tsunami di wilayah Indonesia pada Kamis (3/4) pukul 19.44. Selain kawasan Indonesia timur, beberapa daerah disebut Waspada, termasuk Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, Bali, dan Kalimantan Timur. ”Status 115 daerah itu Waspada agar segera mengarahkan warga menjauhi pantai dan tepian sungai,” demikian pesan yang disebarkan Kepala Pusat Data Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Meskipun pada ujung pesan Sutopo menyebutkan tak perlu evakuasi, pesan telanjur memicu kepanikan. Apalagi, sebagian masyarakat di daftar wilayah Waspada itu punya trauma tsunami, seperti masyarakat pesisir Banyuwangi, Jatim. Semalaman warga mengungsi, menanti tsunami yang tak pernah datang.
Tsunami kiriman dari Cile memang tak berdampak signifikan di Indonesia, apalagi hingga Jatim. Secara akademik, tsunami memang terjadi di sekitar perairan Papua meski skalanya sangat kecil, tak sampai 0,5 meter, dan tak membahayakan. ”Peringatan Waspada tsunami untuk 115 daerah berlebihan. Saya meragukan model dan analisis yang dipakai,” kata Widjo Kongko, peneliti tsunami pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. ”Peringatan yang keliru bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem informasi dini.”
Sistem ini memang masih banyak lubang. ”InaTEWS masih muda. Tidak adil jika dibandingkan sistem peringatan dini Jepang sejak 1941 atau Amerika sejak 1949. Tapi, kita tak boleh paranoid dengan kata ’evaluasi’ untuk menyempurnakan sistem. Kegagalan sistem bisa berdampak banyak korban,” kata Abdul Muhari, peneliti Indonesia di International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, Jepang.
Bahkan, sistem peringatan dini Jepang pun bisa keliru saat gempa dan tsunami tahun 2011. Menurut Muhari, 15 menit pertama setelah gempa, Japan Meteorological Agency (JMA) mengeluarkan peringatan gempa M 7,9 dan tsunami tak sampai 10 meter. ”Padahal, gempanya M 9 dan tsunaminya lebih dari 20 meter,” kata dia. ”Namun, kemudian banyak ahli JMA yang membuat publikasi ilmiah tentang kegagalan sistem mereka sehingga jadi pelajaran penting.”
Dalam evaluasi, Masturyono mengakui, sistem InaTEWS memang belum disiapkan untuk menghadapi tsunami dari sumber yang jauh. Keluarnya angka 115 daerah Waspada tsunami itu pun belum melalui analisis matang. ”Sekarang yang penting kita perbaiki ke depan,” kata dia.
Secara terbuka BMKG menerima sejumlah perbaikan, termasuk usulan Deputi Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan Iptek Pariatmono untuk membentuk panel ahli. ”Untuk tsunami jauh yang tibanya lama, kita punya waktu berdiskusi dan menganalisis. Pembentukan panel ahli akan sangat baik,” ujar dia. Gempa Aceh 2012 dan gempa Cile 2014 menjadi pelajaran berharga.
Keterbukaan BMKG mengevaluasi sistem InaTEWS, kata inisiator evaluasi Irina Rafliana dari LIPI, patut diapresiasi. ”Butuh tim teknis untuk memastikan pembenahan benar-benar dilakukan.”
Penyediaan sistem dan peralatan canggih memang mutlak. Namun, tanpa pendidikan kebencanaan dan pendekatan sosial budaya, kecanggihan teknologi akan kehilangan arti.
Oleh: Ahmad Arif
Sumber: 28 April 2014
