PEMUNGUTAN suara pemilu legislatif akan berlangsung Rabu (9/4). Meski ini adalah pemilu keempat setelah reformasi tahun 1998, tetapi kualitas anggota legislatif yang terpilih diperkirakan tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu masih akan menghasilkan pemimpin model pedagang, bukan negarawan yang memiliki visi besar bagi bangsa.
Pemimpin model pedagang hanya memikirkan segala sesuatu, termasuk nasib rakyat, berdasar prinsip jual-beli dan untung rugi bagi diri dan kelompoknya,” kata Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, yang juga Sekretaris Jenderal Masyarakat Neurosains Indonesia Taufiq Pasiak, Rabu (2/4).
Terpilihnya pemimpin model pedagang bukan karena Indonesia tak memiliki stok pemimpin berkualitas. Keterpilihan mereka lebih banyak dipicu oleh persoalan mendasar terkait pola pikir pemilih Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagian besar pemilih Indonesia masih berpendidikan rendah. Proses pendidikan yang ada cenderung mengabaikan proses bernalar. Keterampilan mengobservasi persoalan dan berpikir tajam masih dianggap buang- buang waktu.
Taufiq yang juga dosen neuroanatomi di Fakultas Kedokteran Unsrat menilai, gejala yang menonjol dalam pola pikir masyarakat Indonesia kini, termasuk dalam menentukan pilihan, adalah premanisme, pragmatisme, dan konsumerisme.
Premanisme membuat masyarakat gemar mengambil jalan pintas dalam hal apa pun. Proses yang mengiringi suatu hal dianggap melelahkan. Perilaku ini adalah ciri khas makhluk yang tidak mau berusaha, mendapatkan sesuatu tanpa harus mengeluarkan banyak energi.
Akibatnya, pemilih tak mau tahu siapa sebenarnya pemimpin yang dipilih. Keputusan penentuan pilihan dibuat bukan berdasarkan informasi mendalam tentang rekam jejak calon, melainkan hal-hal yang bersifat lahiriah semata.
Masyarakat cenderung pragmatis. Pemenuhan kebutuhan sesaat jauh lebih mengemuka, tak bisa menabung harapan untuk dipetik di masa depan. Sikap itu diperparah dengan makin mewabahnya budaya konsumtif yang membuat segala sesuatu yang diperoleh harus dihabiskan segera untuk memuaskan hati.
Pragmatisme dan konsumerisme membuat pemimpin pilihan rakyat adalah mereka yang paling besar memberikan uang kepada mereka, tak peduli apakah aspirasi mereka nantinya akan diperjuangkan di lembaga legislatif atau pemerintahan.
Setelah terpilih, para pemimpin dituntut memiliki kemampuan bak Bandung Bondowoso dalam legenda Rara Jonggrang yang mampu membuat 1.000 candi dalam waktu semalam. Pemimpin dipaksa menyelesaikan berbagai persoalan besar dan kronis, seperti macet, banjir, dan pemberantasan korupsi hanya dalam 100 hari. Suatu hal yang muskil dilakukan oleh siapa pun pemimpinnya.
”Menunda rasa puas adalah prinsip pengendalian diri, sedang pengendalian diri adalah fungsi eksekusi otak yang paling tinggi,” kata Taufiq.
Fungsi eksekusi otak ada di otak bagian depan, di daerah lobus prefrontal. Namun, pemilih Indonesia lebih banyak menggunakan sistem limbik yang mengendalikan emosi dalam menentukan pilihan.
Dalam kacamata psikologi sosial, dosen psikologi sosial Universitas Gadjah Mada yang juga Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta Helly P Soetjipto mengatakan, pragmatisme yang muncul di masyarakat adalah buah pembelajaran mereka dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Pemilu dianggap tidak memberi dampak besar bagi masyarakat sehingga mereka pun memainkan dilema sosial, sebuah kondisi psikologis yang tidak mau rugi dan bentuk pertahanan diri. Akibat lanjutannya, masyarakat menjadi transaksional.
”Dulu masyarakat memilih pemimpin karena kepercayaan, sekarang menjadi transaksional,” ujar Helly. Masyarakat tahu bahwa yang mereka pilih bukan pemimpin mereka, tetapi pencari kerja yang butuh suara.
Kondisi runyam ini hanya akan melahirkan pemimpin karbitan yang oportunis. Siapa yang punya modal, dia bisa jadi penguasa dan pengendali partai. Siapa yang punya uang, dia yang menentukan urutan nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif (caleg).
Jika terpilih, mengembalikan modal adalah tujuan utama, berpikir jangka pendek untuk diri dan kelompoknya. Mereka pun lupa dengan rakyatnya.
Sistem pemilu
Keterbatasan masyarakat dalam berpikir, kata Helly, membuat masyarakat menghendaki kemudahan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Namun, sistem pemilu yang dipilih para pemimpin bangsa di lembaga legislatif justru bertolak belakang dengan kemampuan berpikir masyarakat itu.
Sistem pemilu yang cenderung liberal dengan banyak partai dan banyak caleg justru membingungkan masyarakat. Dalam waktu beberapa menit di bilik suara, mereka harus memilih empat kali untuk menentukan wakil mereka di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR, dan DPD, kecuali di DKI Jakarta.
Dalam setiap lembar surat suara untuk DPR dan DPRD, pada pemilu kali ini ada 12 partai politik dengan sekitar 100 caleg yang harus dipilih salah satunya. Adapun pada surat suara DPD, ada puluhan calon yang harus dicoblos salah satunya. Jangankan memilih satu di antara lebih dari 100 pilihan, memilih satu di antara dua hal saja banyak masyarakat kesulitan akibat keterbatasan informasi yang dimiliki dan kemampuan berpikir mendalam.
Walau banyak partai dan caleg, sebagian besar justru tidak dikenal masyarakat. ”Masyarakat dituntut cerdas memilih, padahal rekam jejak calon yang akan dipilih banyak yang tidak jelas,” katanya.
Karena itu, Helly menilai bangsa Indonesia belum siap dengan model pemilu seperti sekarang. Masyarakat sebenarnya tahu ada pemimpin bagus di lingkungan mereka, tetapi sistem yang tidak mendukung membuat tokoh yang dinilai layak dan mampu memimpin itu justru tidak muncul.
Perubahan
Taufiq menilai, rendahnya kemampuan masyarakat berpikir adalah buah dari pendidikan dasar Indonesia yang menuntut murid menguasai banyak hal dari banyak mata pelajaran. Akibatnya, mereka tidak terbiasa berpikir mendalam.
”Kemampuan mengobservasi dan berpikir harus dilatih,” katanya. Kemampuan ini bisa mendorong orang Indonesia berpikir out of the box. Tetapi, sekolah justru cenderung menyeragamkan pemikiran murid.
Para pemimpin, termasuk politisi, seharusnya berperan dalam mendidik masyarakat agar berpikir tajam. Namun, hal itu sulit diharapkan karena mereka pun bagian dari bangsa yang kemampuan berpikirnya rendah. Wajar jika mereka justru secara sadar mengajarkan masyarakat berlaku transaksional.
Helly menambahkan, selain meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan, sistem pemilu dan tata negara setelah reformasi perlu ditinjau ulang, disesuaikan dengan budaya, karakter, dan kemampuan berpikir masyarakat.
Oleh: M Zaid Wahyudi
Sumber: Kompas, 4 April 2014
