Herd immunity is developed… by retaining the immune cows, raising the calves, and avoiding the introduction of foreign cattle.—George Potter
Konsep herd immunity sebenarnya bukan lahir dari ilmu medis dan kesehatan publik, melainkan dari bidang kedokteran hewan. Dalam artikel yang dimuat di Journal of the American Veterinary Medical Association tahun 1916, George Potter memperkenalkan konsep herd immunity.
Kata herd di sini merujuk pada kawanan hewan. Seperti kutipan di atas, herd immunity terbentuk ketika dalam satu peternakan terdapat sejumlah hewan ternak yang memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang akan melindungi hewan ternak yang rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Istilah herd immunity mulai dipakai di dunia kedokteran ketika Sheldon Duddley, profesor ilmu penyakit di Royal Naval Medical School di Greenwich, menerapkan prinsip herd immunity kepada manusia. Dalam artikel di jurnal The Lancet tahun 1924, ia menggunakan model herd immunity untuk mengamati pola penyebaran penyakit di kalangan mahasiswa tempat dia mengajar.
Seratus tahun kemudian, herd immunity menjadi diksi sehari-hari. Mungkin tidak ada yang lebih populer dari istilah herd immunity saat ini. Ketika dunia dilanda pandemi Covid-19, semua negara berlomba-lomba mencapai herd immunity atau kekebalan bersama/kekebalan kawanan seakan-akan ini adalah garis akhir untuk keluar dari pandemi. Termasuk di Indonesia, yang pemerintahnya sedang mengerahkan segala tenaga dan upaya mencapai titik kekebalan bersama lewat program vaksinasi.
Kunci kekebalan bersama
Dua hal penting mengenai kekebalan bersama perlu kita garis bawahi, yakni faktor sosial dan faktor patogen. Dalam faktor sosial, konsep kekebalan bersama sering disalahartikan semata-mata sebagai angka batas ambang jumlah orang yang memiliki kekebalan.
Angka yang sering dipakai adalah 70 persen dan pemerintah berusaha untuk mencapai angka ini secepat-cepatnya dalam melakukan vaksinasi. Masalahnya, perhitungan kekebalan bersama tidak sesederhana itu karena batas ambang kekebalan bersama sangat tergantung dari kondisi sosial, yakni tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk.
Semakin tinggi tingkat kepadatan dan mobilitas, semakin tinggi titik kekebalan bersama yang perlu dicapai. Mengingat Indonesia adalah masyarakat dengan tingkat kepadatan dan mobilitas yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, angka kekebalan bersama pun berbeda-beda, misalnya antara Jakarta dan Jepara.
Implikasinya, distribusi vaksin tidak bisa dilakukan secara linier, yakni vaksin diberikan secara acak demi mengejar target vaksinasi 70 persen populasi nasional secepat-cepatnya. Sebab, tingkat risiko setiap ”kawanan” berbeda-beda, dengan hitungan kekebalan bersama bersifat berjenjang dan mengacu pada skala komunitas terkecil hingga terbesar.
Akan jauh lebih efektif mengejar kekebalan bersama jika program vaksinasi dilakukan sesuai dengan perhitungan tingkat risiko kawanan dengan batas ambang yang berbeda-beda tersebut. Artinya, prioritas seharusnya diberikan kepada wilayah komunitas dengan tingkat kepadatan dan mobilitas yang tinggi untuk menekan laju penularan secara masif.
Faktor patogen jauh lebih kompleks. Virus korona penyebab Covid-19 adalah benda alam berbasis RNA yang dapat melakukan mutasi dengan sangat mudah. Kurang jelas bagaimana dan dari mana virus memiliki kemampuan bermutasi begitu cepat, tetapi yang jelas kemampuan ini memiliki konsekuensi serius pada program vaksinasi secara global.
Munculnya beberapa varian baru virus korona yang menghindari antibodi dapat menggagalkan vaksinasi. Jika ini terus berlangsung dalam skala luas, jalan menuju kekebalan bersama akan semakin lama dan panjang.
Dua tantangan di atas menunjukkan bahwa proses menuju kekebalan bersama bukanlah sesuatu yang bersifat garis lurus dan mudah dicapai. Butuh kecermatan tingkat tinggi untuk melakukan vaksinasi dengan dampak yang maksimal terhadap penekanan laju penularan. Selain kedua faktor yang sangat dinamis ini, pada akhirnya keberhasilan menuju kekebalan bersama sangat tergantung dari pasokan vaksin.
Dalam situasi produksi vaksin global masih terbatas jumlahnya, kekebalan bersama bukan lagi isu epidemiologis semata, melainkan telah menjadi isu politik ekonomi. Vaksin telah menjadi komoditas politik ekonomi paling strategis saat ini. Siapa yang dapat mengamankan jumlah yang besar, dialah yang menjadi pemenang kekebalan bersama.
Dampaknya, ketimpangan vaksinasi global antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin tidak bisa dihindari. Ini disebabkan perilaku negara-negara ekonomi maju yang menimbun suplai vaksin untuk kepentingan domestik mereka.
Jauh sebelum vaksinasi Covid-19 dilakukan, negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Uni Eropa, dan Australia telah menguasai 60 persen pasokan dunia dan hanya meninggalkan sisanya untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.
Kompetisi politik vaksin global membuat target Pemerintah Indonesia untuk mencapai kekebalan bersama tahun ini, kalaupun tidak mustahil, bisa dikatakan sangat sulit. Memang, ada beberapa negara yang kemungkinan besar akan mencapai kekebalan bersama dalam waktu dekat, misalnya Amerika Serikat, Israel, dan Singapura.
Negara-negara ini berhasil mendapat pasokan vaksin yang dibutuhkan lewat perjanjian khusus yang mereka torehkan dengan raksasa produsen vaksin, seperti Pfizer, Moderna, dan Johnson&Johnson. Namun, negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduk besar yang bergantung pada vaksin impor akan terseok-seok dalam mencapai target vaksinasi 70 persen.
Langkah luar biasa
Lalu, apa yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia? Pandemi ini akan berlangsung lama karena tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik karena faktor alam maupun faktor sosial. Pada saat bersamaan, vaksin akan menjadi komoditas yang terus bertambah nilainya, baik secara ekonomi maupun politik.
Walaupun Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil melakukan diplomasi untuk mendapatkan pasokan vaksin, langkah-langkah luar biasa perlu diambil untuk mengamankan pasokan vaksin dalam negeri. Ada dua langkah strategis yang bisa diambil pemerintah saat ini.
Pertama, mendorong sekuat mungkin percepatan pengembangan dan produksi vaksin Merah Putih yang merupakan karya peneliti-peneliti Indonesia. Memang, pengembangan vaksin tak bisa dilakukan secara terburu-buru, khususnya proses uji klinis, tetapi paling tidak pemerintah dapat menghilangkan hambatan finansial dan birokratis yang dapat memperlama proses produksi vaksin Merah Putih.
Kedua, data menunjukkan vaksin berbasis mRNA, seperti Pfizer dan Moderna, memiliki tingkat efikasi tinggi dibandingkan dengan vaksin dengan platform lainnya. Karena itu, selain mengandalkan vaksin Merah Putih, Indonesia juga harus menguasai teknologi vaksin berbasis mRNA. Ini bisa dilakukan dengan membeli lisensi agar dapat diproduksi di dalam negeri.
Langkah ini adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya untuk pengendalian pandemi saat ini, tetapi juga demi penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia, khususnya bidang biologi sintetis, untuk mengantisipasi berbagai masalah masa depan terkait dengan krisis kesehatan, pangan, energi, dan sebagainya.
Dibutuhkan konsentrasi politik dan ekonomi dari pemerintah agar Indonesia bisa segera mencapai kekebalan bersama. Pemerintah harus menyalurkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan agenda ini. Karena itu, sebaiknya pemerintah menunda proyek pembangunan ibu kota negara baru yang berbiaya tinggi dan tidak urgen itu.
Akan sangat bijak jika Presiden Jokowi mengalihkan perhatian dari proyek ibu kota negara ke agenda mencapai kekebalan bersama sebagai syarat fundamental pemulihan ekonomi nasional. Warisan paling penting yang akan terus diingat rakyat bukanlah istana negara yang akan dibangun di Kalimantan Timur, melainkan keluarnya Indonesia dari pandemi.
Sulfikar Amir, Associate Professor dan Pakar Sosiologi Bencana, Nanyang Technological University
Editor: YOHANES KRISNAWAN
Sumber: Kompas, 6 Mei 2021
