Kita memang tak hidup dalam dunia yang ideal saat ini. Kita sadar, kebijakan ideal ala ”Star Wars” tak akan efektif jika institusinya masih seperti ”Jurrasic Park”.
Derek Thomson, jurnalis The Atlantic, pernah menulis: pendekatan paling rasional dalam studi yang berkaitan dengan perilaku manusia adalah mengasumsikannya sebagai tak rasional.
Ia tulis itu dalam artikelnya tentang Richard Thaler, pemenang Nobel Ekonomi 2017 dari University of Chicago yang merupakan salah satu pionir dari behavioral economics. Kita bisa berdebat soal ini. Thomson terkesan mencemooh, tetapi mungkin ia benar. Thaler secara karikatural memang memberikan contoh yang menarik tentang Mr Spock dan Homer Simpson.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekonom, kata Thaler, kerap mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mirip Mr Spock, tokoh dalam film Star Trek, yang dingin, rasional, berhitung dengan cermat dalam kalkulasinya. Sayangnya, manusia—pada umumnya—lebih dekat pada Homer, tokoh fiksi dalam kartun The Simpsons. Homer cerminan figur yang acakadut. Ia tambun karena rakus akan makanan cepat saji, pemalas, emosional, kerap tak berhitung dalam keputusannya.
Ungkapan itu terasa kebenarannya pada masa pandemi ini, ketika melihat bahwa orang tak selamanya terlihat rasional dalam mematuhi berbagai aturan—walaupun nyawa taruhannya. Tentu ini akan berpengaruh pada keputusan pelaku ekonomi.
”Behavioral economics”
Awal Juni lalu, ketika re-opening (pembukaan kembali) akan dilakukan, saya pernah menulis di harian ini (Kompas, 8/6/2020): re-opening tak menjamin pulihnya ekonomi segera. Data memang menunjukkan: indeks ritel dan kepercayaan konsumen awalnya meningkat tajam dalam periode Mei-Juli, tetapi kembali datar pada Juli-Agustus.
Survei Bank Indonesia bahkan menunjukkan kepercayaan konsumen ke depan menurun pada Agustus 2020. Tak hanya itu, keyakinan konsumen dalam menabung untuk enam bulan ke depan menurun tajam.
Konsisten dengan itu, big data Google Community menunjukkan: sampai dengan akhir Agustus, tambahan mobilitas orang pergi ke toko ritel, restoran, shopping mall, kantor—yang merupakan cerminan dari aktivitas ekonomi—melambat dibandingkan periode Mei-Juli. Saya sadar, kita harus hati-hati dengan data Google ini: mobilitas orang ke toko ritel atau grosir tak otomatis berarti belanja. Namun, sejauh ini, data itu cukup konsisten dengan data ekonomi lainnya.
Yang menggembirakan, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur bulan Agustus mulai membaik—ekspansi produksi manufaktur mulai terjadi. Tanda yang baik, tetapi sinyal pemulihan memang masih gamang.
Permintaan yang lemah mungkin merupakan penyebabnya, yaitu daya beli yang rendah dari kelas menengah bawah dan masih enggannya kelas menengah atas berbelanja. Tapi, daya beli bukan penjelas tunggal. Perilaku pelaku ekonomi juga berpengaruh.
Mengapa kenaikan tajam setelah re-opening tak berlangsung lama? Tulisan ini akan melihat penjelasan ekonomi dan perlunya pendekatan behavioral economics untuk memahami situasi saat ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini.
Pertama, pergeseran perilaku. Pola belanja dan kerja mulai bergeser menjadi daring. Akibatnya, mobilitas pun menurun. Disrupsi memang sedang terjadi. Namun, kita juga harus realistis, tak bisa semua penurunan mobilitas itu dijelaskan oleh pola ini.
Kedua, sebagian masyarakat mungkin mulai berhati-hati sehingga mereka membatasi aktivitas ekonominya. Ini tecermin dari keengganan kelas menengah membelanjakan uangnya.
Mereka memilih menabung. Yang menarik, eksperimen awal saya bersama Syarifah Namira Fitrania dari CReco Research dengan menggunakan big data Google dan Humanitarian Data Exhange menunjukkan: peningkatan tambahan kasus kematian memang meningkatkan tambahan orang yang tinggal di rumah.
Namun, tak lama. Kurang dari lima hari, orang kembali keluar rumah. Mengapa? Soal ekonomikah atau faktor psikologi?
Dari segi ekonomi, studi kami menunjukkan: semakin berat situasi ekonomi, semakin orang meninggalkan rumah. Korelasi ini mendukung argumen bahwa keputusan orang untuk tinggal di rumah bisa dijelaskan secara ekonomi. Orang hanya bisa tinggal di rumah jika memiliki tabungan atau mendapat bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Implikasinya, masyarakat kelas menengah bawah, terutama yang bekerja di sektor informal, tak punya pilihan lain kecuali keluar rumah untuk bekerja.
Ironisnya, studi kami menunjukkan semakin tinggi tambahan orang keluar rumah, semakin tinggi tambahan kasus positif terinfeksi virus. Ada dilema di sini: bertahan di rumah berarti tak punya penghasilan, keluar rumah berisiko terinfeksi virus. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang bias memihak kelas menengah atas jika pemerintah tak bisa memberikan bantuan sosial, khususnya BLT.
Keempat, jika perilaku kelas menengah bawah, terutama sektor informal, bisa dijelaskan oleh faktor ekonomi, bagaimana dengan sebagian kelas menengah atas yang mobilitasnya tetap tinggi? Buat pekerja tetap, mungkin ada aturan yang memaksa mereka tetap bekerja. Namun, bagaimana untuk mereka yang sebenarnya bisa memilih?
Di sini penjelasan behavioral economics bisa membantu. Aida Indradjaya, behavioral economist, lulusan Nottingham University mengingatkan saya tentang optimisme bias dan habit. Di dalam optimisme bias orang cenderung terlalu yakin bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain untuk menghindari virus.
Jika ada orang yang terinfeksi positif kita berpikir: mereka tak hati-hati, tetapi saya kan sangat hati-hati. Contoh lain, jika orang bisa beraktivitas di luar rumah tanpa terinfeksi, saya—yang merasa diri lebih sehat dan lebih hati-hati—tentu akan lebih aman.
Dalam hal habit, awalnya orang bisa tinggal di rumah, tetapi dalam jangka agak panjang, mereka akan kembali keluar rumah—terutama karena manusia memang makhluk sosial. Penjelasan lain adalah cara kita menilai risiko. Ini berkaitan dengan present bias, di mana orang lebih melihat manfaat yang tangible (nyata) dan segera, ketimbang manfaat jangka panjang.
Mudahnya begini. Manfaat keluar rumah untuk mendapat penghasilan dianggap lebih besar ketimbang manfaat jangka panjang untuk sehat karena terhindar dari virus. Faktor lain adalah apa yang disebut oleh studi UNDP (2020) sebagai status quo bias atau sebuah upaya menghindari perubahan gaya hidup. Dalam kasus ini, orang sulit sekali mengubah gaya hidup dan menolak ajakan keluar dari teman-temanya, terutama ini untuk kelompok usia muda. Atau hal-hal lain yang mencakup aspek sosiologis, kepercayaan, dan sebagainya.
Kelima, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika pandemi tidak teratasi. Mengapa? Selama pandemi masih terjadi, pemerintah harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk menjaga jarak fisik, maka restoran, mal, kantor, pabrik tak bisa beroperasi 100 persen.
Akibatnya, skala ekonomis sulit tercapai. Bila skala ekonomi hanya mencapai 50 persen, banyak perusahaan yang mengalami kerugian karena tak mampu menutup biaya tetapnya. Bila skala ekonomi tak tercapai, perusahaan tak bisa memenuhi titik impanya (break even point). Dengan ini perusahan akan mengalami kerugian.
Bila ini berlangsung terus, ada risiko perusahaan menjadi zombie companies. Ia tidak tutup, tetapi praktis hanya hidup untuk membayar utangnya. Tidak akan ada ekspansi investasi. Penghitungan saya menunjukkan, semakin rendah kapasitas terpasang, semakin rendah pula investasi. Untuk apa menambah investasi jika kapasitas terpasang berlebih? Itu sebabnya, pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi jika masalah kesehatan bisa diatasi.
Jalan panjang pemulihan
Keenam, tampaknya kita memang harus bersiap untuk sebuah jalan pemulihan yang panjang. Mengapa? Tengok matematika sederhana ini. Katakanlah vaksin tersedia Januari 2021 dan siap didistribusikan. Pemerintah punya prioritas pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan, orang dengan komorbid dan sebagainya yang jumlahnya 25 juta orang (25 juta dari 270 juta penduduk relatif kecil). Jika setahun ada 365 hari, setiap hari pemerintah harus melakukan vaksinasi lebih dari 68.000.
Padahal, kita tahu bahwa kemampuan tes PCR kita hanya 20.000-30.000 per hari. Jika toh kita mampu, dibutuhkan waktu yang panjang untuk melakukannya. Pemerintah harus memiliki sumber daya yang besar untuk melakukan vaksinasi. Belum lagi jika vaksin itu harus dilakukan dua kali dan cakupan penduduknya lebih besar.
Dengan kondisi ini, bukan tak mungkin protokol kesehatan baru bisa dilepas sepenuhnya 2022. Pemulihan ekonomi mungkin akan berbentuk huruf U, dan bukan V. Yang harus dijaga adalah jangan sampai pandemi merebak sehingga pola pemulihan ekonomi berbentuk W.
Selama menunggu vaksin terdistribusi, perlu strategi penanggulangan pandemi yang efektif. PSBB hanya efektif jika ada pemberian jaminan sosial seperti BLT. Jika kita tak mampu, penerapan protokol kesehatan yang ketat wajib dijalankan jika orang keluar rumah. Atau seperti ide pemenang Nobel Ekonomi Paul Romer, melakukan testing untuk semua penduduk setiap satu atau dua minggu sekali untuk memisahkan mana yang bisa beraktivitas dan tidak sehingga aktivitas ekonomi tak terganggu.
Saya tak cukup pandai untuk menjawab ini, ahli epidemiologi lebih punya otoritas soal ini. Yang jelas, ini bukan pilihan yang mudah untuk negara sebesar Indonesia. Aspek kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan.
Wabah bukan peristiwa tunggal, ia adalah peristiwa yang berkelanjutan. Itu sebabnya ia harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, sosiologi, kultural, kognitif, dan emosi yang memengaruhi keputusan individu.
Dengan kondisi ini, sulit berharap investasi swasta akan meningkat tajam pada 2021 karena ekonomi masih sulit beroperasi 100 persen. Perekonomian global juga belum juga mendukung. Karena itu, perekonomian akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.
Artinya, program kesehatan, perlindungan sosial, termasuk BLT, penjaminan kredit, dukungan untuk dunia usaha masih harus dilanjutkan pada 2021. Yang jadi masalah justru kemampuan penyerapan belanja pemerintah masih terbatas.
Sampai akhir Agustus, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 27 persen; defisit APBN per Juli baru mencapai 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dari pagu 6,3 persen. Masalah koordinasi, keterbatasan data, desain program dan kekhwatiran soal hukum merupakan kendala. Kita memang tak hidup dalam dunia yang sempurna. Karena itu, pertanyaan pentingnya: kebijakan apa yang tetap bisa jalan di tengah kendala-kendala itu?
Mungkin kita perlu pragmatis. Program PEN menunjukkan bahwa penyerapan yang paling efektif adalah bantuan sosial terutama BLT. Fokuskan saja pada program ini. Memang ada kendala data. Di sini kita perlu kreatif dan inovatif.
Basri, Hanna, dan Olken (2020), misalnya, mengusulkan untuk menjajaki kemungkinan menggunakan program Kartu Prakerja, memanfaatkan teknologi digital ponsel dan menggunakan pendekatan berbasis komunitas sebagai sebagai ”mekanisme identifikasi” untuk memberikan bantuan sosial bagi kelompok kelas menengah bawah yang rentan terdampak Covid-19. Tak sempurna tentu.
Kita memang tak hidup dalam dunia yang ideal saat ini. Kita sadar, kebijakan ideal ala Star Wars tak akan efektif jika institusinya masih seperti Jurrasic Park.
(Muhamad Chatib Basri, Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)
Sumber: Kompas, 25 September 2020
