Dari Abdul Rivai Sampai Sarjana Indonesia Akhir Abad XX

Barangkali di antara orang     Indonesia sekarang tidak banyak lagi yang mengetahui siapa Abdul Rivai. Anak kelahiran Palembayan di wilayah Bengkulu 13 Agustus 1871 ini, kemudian pantas digolongkan sebagai generasi pertama kaum intelektual Indonesia. Pada usia 23 tahun ia lulus “Stovia” (School tot Opleiding van Indische Artsen)     atau disebut juga “Sekolah    Dokter Jawa” di Weltevreden (sekarang Jakarta Pusat). Kini gedung itu menjadi “Gedung     Kebangkitan Nasional”. Di gedung itulah pada 20 Mei 1908 disetujui berdirinya Boedi Oetomo dengan tokoh tokohnya antara lain Soetomo dan Goenawan Mengoenkoesoemo.

Mengenai “dokter Jawa” itu adalah menarik pendapat Dr.I.J. Brugman dalam buku¬nya tentang sejarah pengajaran di Hindia Belanda: “Dokter Jawa bukan saja pionir di bidang medis, tetapi juga di bidang kemasyarakatan. Dia¬lah intelektual pribumi pertama yang berhasil membobol “tembok Cina” yang  membentengi kelompok terpelajar di kalangan Belanda.1

Sekitar dua bulan sebelum Boedi Oetomo berdiri, tepatnya 23 Juli 1908, Abdul Rivai dinyatakan lulus dalam promosinya di bidang ilmu kedokteran di Universitas Gent, Belgia. Dengan demikian ia bisa menyatakan diri sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar Doktor. Hanya saja ia tidak membuat disertasi. Selain waktunya sempit karena ia ingin segera pulang, ketika itu itu Belgia memang tidak dipersyaratkan bagi seorang promovendus untuk membuat karya ilmiah berupa disertasi. Sudah cukup kalau ia menempuh ujian kesarjanaan penuh di depan umum (openbaar examen).

Orang Indonesia kedua yang juga memperoleh gelar Doktor dari Universitas Gent adalah Mas Boenjamin(9 Oktober 1909), setelah ia menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam. Doktor ketiga dari Indonesia, sekaligus sarjana Indonesia pertama yang memperoleh gelar kesarjanaan penuh dengan disertasi adalah Hoesein Djajadiningat. Ia lulus cum laude sebagai Doktor Ilmu Sastra Timur di Universitas Leiden, 3 Mei 1913, dengan karyanya Critische Beschowing van de Sajarah Banten(“Pandangan Kritis mengenai Sejarah Banten).2 Sebagai promotornya adalah Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857 1936), seorang arabist yang mendalami bidang studi Islam dan pernah menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan “pribumi” serta Arab. Antara 1898 1901 ia banyak tinggal di Aceh, dan di mata pemerintah Hindia Belanda ia dinilai besar perannya dalain upaya “pasifikasi” Aceh. Setelah meninggalkan Indonesia tahun 1906, selain menjadi mahaguru di Universitas Leiden, ia juga menjadi penasihat Kementerian Jajahan (Ministerie van Kolonien). Pada pengangkatannya sebagai guru besar 23 Januari 1907 ia menampilkan pembahasan Arabie en Oost Indie.

Bariere Rasial
Di antara ketiga Doktor pertama Inclonesia itu, hanya Abdul Rivai lah yang giat mengekspresikan perhatiannya terhadap permasalahan kemasyarakatan bangsanya dalam tuhsan tulisan tajam di beberapa penerbitan. Dalam hal ini ia bisa sebagai pendahulu beberapa tokoh nasional seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan Abdul Rivai tidak hanya menulis di penerbitan penerbitan di Indonesia seperti Bintang Hindia, tetapi juga di koran Belanda seperti Algemeen Handelsblad, Indische Gids, dan Koloniaal Weekblad. Malah ia pernah menerbitkan sendirian Pewarta Wolanda, tidak lama setibanya di Nederland tahun 1899. Tetapi penerbitan ini tidak bisa bertahan lama karena sangat kurangnya pelanggan yang membayar. Namun Rivai menyatakan puas, karena sewaktu koran itu terbit, banyak tulisannya dimuat oleh koran koran Melayu di tanah air.3

Dalam salah satu tulisannya di Koloniaal Weekblad 1906 ia mengkritik sikap orang orang Belanda di Hindia Belanda yang mempertontonkan pembedaan perlakuan atas dasar warna kulit. Sikap ini berbeda dengan perlakuan yang dialami orang orang Indonesia di Nederland sendiri. Apa yang dinyatakan oleh Abdul Rivai ini dialami antara lain oleh Mas Asmaoen, yang bersama Mas Boenjamin menyelesaikan studi kedokteran pada 1908 di Universitas Amsterdam. Sebagai orang Indonesia pertama yang bekerja sebagai perwira kesehatan di ketentaraan Hindia Belanda(KNIL) ia sangat menderita, karena rekan rekannya perwira Belanda tidak mau memperlakukannya sederajat Ia malah lantas ditempatkan di Nieuw Guinea (Irian), dan tidak lama kemudian sakit sehingga ia memutuskan untuk tinggal di Nederland saja. Tetapi pada 1916 ia akhirnya meninggal dengan penuh kepahitan.

Bukan hanya dokter Asmaoen yang terkena bariere rasial di zaman kolonial itu. Bariere atau rintangan rasial ini memang sangat sulit diatasi dalam tatanan kolonial. Kecuali dokter Asmaoen banyak yang terkena bariere rasial itu.

Kegagalan mereka untuk mengatasi bariere rasial itu semakin menimbulkan kekecewaan mendalam. Maklum, rasialisme itu tidak sesuai dengan nilai nilai kebudayaan Barat yang mereka serap selama pendidikan mereka. Apalagi mereka juga mulai mengenal berbagai ideologi politik modern seperti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.4 Kekecewaan mendalam yang disertai rasa tidak berdaya untuk melawan sebab sebab kekecewaan itu,  yang akarnya terletak pada hakikat susunan masyarakat kolonial  menyebabkan orang seperti dokter Asmaoen menderita batin. Akibatnya ia juga menderita sakit berkepanjangan, lalu memilih menyingkir ke masyarakat lain: Negeri Belanda. Karena justru di negeri asal penjajah itu, seperti dikemukakan oleh Abdul Rivai, tidak terjadi perlakuan seperti di negeri jajahan.

Tetapi tidak semua intelektual pribumi di masa penjajahan itu bersikap seperti dokter Asmaoen. Orang orang seperti Soekarno dan Hatta justru lantas tergugah untuk melakkukan perlawanan lewat organisasi organisasi politik maupun dengan melancarkan tulisan tulisan di media massa. Karena itu, lantas muncul sebutan political professionals.5 Selain organisasi¬-organisasi politik dan dunia jurnalistik juga kegiatan pendidikan seperti Taman Siswo dipilih sebagai arena kegiatan oleh kaum intelektual yang tergolong dalam political professionals. Mengenai dunia pendidikan swasta sebagai arena perjuangan ini, menarik kiranya buku Soewarsih Djojopoespito Buiten het Gareel.6

Ada kategori ketiga kaum sarjana Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Golongan ini tidak seperti dokter Asmaoen, tidak pula seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang berkegiatan di luar pemerintahan. Mereka. adalah kaum sarjana yang bekerja sebagai pegawai pemerintah. Mereka ini tidak ikut campur dalam politik, tetapi menjalankan profesinya yang sekaligus menjadi sumber pencarian nafkahnya. Ini tidak berarti bahwa mereka semua secara pribadi tidak mempedulikan masalah masalah politik dan tidak mempunyai pendirian mengenai permasalahan sosial-politik waktu itu, khususnya permasalahan negeri jajahan.

Tidak untuk Menggantikan Belanda
Tidak semua lulusan universitas dan sekolah sekolah sistem Barat lain dalam semua tingkatannya bisa dengan mudah memperoleh pekerjaan. Meskipun jumlah mereka sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk. Dari tahun 1924 1940 jumlah orang Indonesia lulusan universitas¬-universitas di Negeri Belanda hanya 344 orang, dan lulusan lembaga lembaga pendidikan tinggi di Indonesia sendiri tidak lebih dari 230 orang. Pada 1930 jumlah penduduk Hindia¬ Belanda sekitar 60 juta orang, dan sepuluh tahun kemudian, 1940, bertambah menjadi sekitar 70 juta orang dengan rincian: 68 juta orang Indonesia, dan 291.500 Eropa.7

Tentu pemerintah kolonial dan lembaga lembaga kegiatan lain yang berada di bawah kekuasaan Belanda tidak bermaksud memberikan tempat kepada kaum sarjana dan tenaga-tenaga kapabel pribumi lainnya untuk mengantikan posisi orang¬-orang Belanda. Sampai Perang Dunia II dipertahankanlah garis pemisah pegawai kulit putih dan sawo matang, masing masing punya lingkungan sendiri (Binnenlands Bestuur dan Inlands-Bestuur). Berbeda dengan di India, di mana antara 1906 1941 sekitar 600 orang pribumi masuk ke tubuh pemerintahan kolonial, Indian Civil Service, di Hindia Belanda pribumi dicegah masuk ke Binnenlands Bestuur  BB.8

Salah satu contohnya adalah Raden Mas Ismangoen Danoewinoto. Anggota keluarga Patih Kasultanan Yogyakarta ini, setelah menyelesaikan studinya di HBS di Leiden, Nederland, lantas diterima sebagai mahasiswa di Instelling voor Taal,-land , en Volkenkunde van Nederlandsch Indië di Delft sebuah lembaga untuk mendidik calon-calon pejabat di Hindia Belanda. Setelah empat tahun menempuh studinya di lembaga itu, pada 1875 ia lulus grootambtenaar examen dengan menduduki rank¬ing kelima. Suatu prestasi yang bagus. Dia adalah “pribumi” pertama yang berhasil memperoleh ijazah grootambtenaar di zaman kolonial itu. Dengan demikian ia mestinya berstatus sebagai hoofdambtenaar atau pegawai tinggi pada jajaran pemerintahan Belanda (BB Binnenlands Bestuur), dengan gaji minimum seribu gulden sebulan. Tetapi kenyataannya di Hindia Belanda ia ditolak menjadi pegawai BB, dan hanya ditempatkan pada Inspektorat Sekolah-sekolah pribumi. Tidak peduli ia lulus grootambtenaar examen, dan tidak peduli pula ia beristrikan seorang wanita Belanda. Ia meninggal relatif masih muda, 49 tahun (1947 1896). Agaknya karena ia menderita batin yang sangat mendalam, seperti halnya dokter Asmaoen.9

Motivasi Belanda untuk mendrikan sekolah sekolah di tanah jajahan Nederlands Indie, tidaklah pertama tama untuk “mengangkat derajat manusia Indonesia sebagai manusia”, tetapi untuk mendapatkan tenaga kerja guna membantunya di berbagai bidang kegiatan bagi kepentingan kaum kolonial. Bukan tenaga-tenaga pimpinan, buka pula tenaga tenaga yang berpotensi menggantikan kedudukan tenaga Belanda. Lahirnya “Stovia” misalnya, bermula dari upaya memperoleh tenaga pembantu dalam usaha mencegah dan memberantas penyakit penyakit menular. Ekstremya, Tenaga tenaga yang dibutuhkan itu adalah “tukang-tukang suntik”, vaccinateur. Pendidikan tenaga tenaga medis yang menjadi cikal bakal Sekolah Dokter Jawa di Weltevreden semula dinaungkan pada rumah sakit militer. Hal ini didasarkan pada keputusan pemerintah kolonial 2 Januari 1849. Ini juga menunjukkan pertimbangan lain yang sangat praktis sifatnya: kepentingan kesehatan kaum militer. Ketika itu, Belanda sedang melakukan “politik pasifikasi” di Nusantara yang sangat bersandar pada pengerahan kekuatan militer.

Unintended Consequences
Memang akhimya banyak lulusan “Stovia” seperti Abdul Rivai, Mas Boenjamin dan Mas Asmaoen, berhasil melanjutkan studi mereka menjadi “dokter penuh” di Nederland, dan dengan demikian menjadi generasi pertama kaum sarjana Indonesia. Naman kejadian itu sebenarnya merupakan apa yang disebut unintended consequences dari usaha untuk memenuhi kebutuhan “tukang suntik”. Sekali suatu langkah sudah ditempuh dalam masyarakat manusia, tidak semua konsekuensinya bisa diperhitungkan dengan ketepatan mutlak. Masyarakat manusia bukannya mesin atau peralatan otomatis.l0 Biasanya sekali suatu “langkah maju” sudah diayunkan, dinamikanya akan sulit dicegah. Begitu seseorang memperoleh suatu pengetahuan atau ilmu, ia pasti akan terdorong mengembangkannya. Kata sebuah ungkapan: “The desire of knowledge like the thirst of riches, increases ever with the acquisition of it.”

Bergeraknya dinamika itu tercermin antara lain pada tulisan di sebuah brosur yang diterbitkan bersama oleh delapan alumni “Stovia” yang belajar di Nederland. Brosur yang terbit Februari 1910 itu menyatakan: “Mengarusnya dokter dokter pribumi  ke Eropa tidaklah didorong oleh keinginan untuk mendapat gelar yang bagus, untuk memperoleh posisi sosial yang lebih baik dan sebagainya, tetapi digerakkan oleh rasa haus untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Banyak diantaranya yang meninggalkan rumah dan kampung halaman, menyerahkan jabatan jabatan mereka yang baik kepada orang lain, hanya dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan mereka di Eropa.”

Brosur itu sebenarnya merupakan jawaban terhadap laporan dari “Komisi bagi Persiapan Reorganisasi Dinas Kesehatan Sipil” (Commissie tot Voorbereiding eener Reorganisatie van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst).ll

Lahirnya Sekolah Tinggi
Seperti halnya dinamika yang menggerakkan lulusan “Stovia” itu akhimya melahirkan dokter dokter yang tinggi kualitasnya dan sejumlah universitas di Eropa, demikian pula dinamika sosial yang lahir sebagai jenis sekolah di Hindia Belanda pun akhirnya menggerakkan berdirinya sekolah¬-sekolah tinggi. Sekolah tinggi pertama di Indonesia lahir 3 Juli 1920, yakni Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Sampai sepuluh tahun sebelumnya, 1910, ditanyakan apakah di Hindia-Belanda sudah waktunya didirikan perguruan tinggi. Pertanyaan itu selalu dijawab dengan negasi oleh kalangan kolonial. Bahkan Komisi Woltjer Fock yang dibentuk pada 1915 masih berkesimpulm: untuk mendirikan dan membina kelestarian sebuah universitas dalam artian yang sesungguhnya, pertma tama dituntut adanya reservoir ilmuwan (istilah aslinya geestelijke krachten). Persyaratan pokok ini belum ada di Hindia Belanda. Ini baru akan tercipta perlahan-lahan, yakni dengan tampilnya ilmuwan dari kalangan penduduk sendiri dalam jumlah yang memadai. Dari antara mereka itulah akan terbentuk staf pengajar perguruan tinggi di Nederlands¬ Indie.12

Komisi yang semula diketuai oleh Prof. dr. J. Woltjer, dan kemudian dilanjutkan oleh Mr. D. Fock itu sebenarnya ditugasi untuk menyusun rencana lengkap sebuah pendidikan tingkat menengah yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penduduk. Dari komisi ini lahirlah pendidikan tingkat menengah yang disebut Algemeene Middelbare School, disingkat AMS, Sekolah Menengah Umum, yang lama pendidikamya tiga tahun dan merupakan kelanjutan dari MULO (Meer Uigebreid Lager Onderwijs Sekolah Dasar yang Lebih Diperluas). AMS itu pada zaman Indonesia Merdeka menjadi SMA, dan MULO menjadi SMP. AMS pertama didirikan di Yogyakarta pada 1919; tetapi mula mula hanya terdiri dari Bagian B (pasti alam). Bagian A yang terdiri dari dua jurusan, jurusan humaniora Barat dan humaniora Timur, didirikan masing masing di Bandung (1920), dan di Solo (1926). Keduanya ditempatkan di bawah satu direktorat di Yogyakarta pada 1932.13

Sekolah tingkat menengah yang telah ada sebelumnya adalah HBS Hogere Burgerschool, dan pernah pula ada Gymnasium. Tetapi sekolah sekolah tingkat menengah ini bukanlah sekolah sekolah tingkat menengah seperti yang dimaksudkan oleh Komisi Woltjer Fock, melainkan sekolah menengah tipe Belanda.

Belum ada lulusan AMS B yang mengikuti kuliah angkatan pertama Sekolah Teknik Tinggi di Bandung, karena pada tahun 1922 AMS baru menelorkan lulusan pertamanya. Pada tahun kuliah yang pertama itu (1920 1921) rupanya tidak ada mahasswa Indonesia yang terdaftar di THS Karena pada tahun kuliah yang ketiga, tidak ada seorang pun mahasiswa Indonesia yang duduk di tingkat III. Rincian dari 93 mahasiswa THS di tahun kuliah yang ketiga itu adalah sebagai berikut: mahasiswa tingkat pertama terdiri dari 38 kulit putih, 10 “pribumi” dan 4 Cina. Mahasiswa tingkat II: 15 kulit putih, 5 “pribumi”, dan 2 Cina. Di tingkat III: 16 kulit putih dan 3 Cina. “Pribumi” tidak terwakili.14 Di antara mahasiswa “pribumi” yang duduk di tingkat II pada tahun kuliah III (1922 1923) THS itu terdapat seorang mahasiswa bernama Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ia masuk THS pada tahun kuliah II (1921 1922), setelah menyelesaikan studinya di HBS Surabaya.

Berdirinya Technische Hogeschool (THS) di Bandung itu seperti mendadak. Kalau tidak ada pertimbangan sangat praktis dan kuat, dan jika semuanya diserahkan pada keputusan pemerintah kolonial, Indonesia atau Nederlands Indie waktu itu pasti belum akan mempunyai perguruan tinggi yang pertama pada tahun 1920. Ingat saja pendapat Komisi Woltjer Fock yang dikemukakan di atas. Bahkan Conrad Theodor van Deventer (1857 1915), penulis artikel yang sangat terkenal Een Eereschuld (majalah De Gids, Agustus 1899) belum bisa mendukung berdirinya perguruan tinggi di Hindia Belanda. Padahal ia mati matian berjuang agar politik kolonial betul-betul diarahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dalam upaya ini, sebagai wahana menuju kemandirian, pendidikan harus diberi tempat penting. Ia sangat terkesan pada surat surat R.A. Kartini yang dibukukan oleh J.H. Abendanon pada 1911. Door Duisternis tot Licht (“Dari Gelap Terbitlah Terang”); khususnya seruan Kartini agar wanita Indonesia dimandirikan dengan cara memberi pendidikan pada mereka. Untuk mendukung seruan itu, pada 1913 Van Deventer mendirikan Kartini Fonds, yang bertujuan mendanai berdirinya sekolah-sekolah bagi kaum perempuan di Jawa.15

Argumen Van Deventer mirip dengan usul yang dikemukakan oleh Komisi Woltjer Fock. Di Nederlands Indie tidak mngkin didirikan universitas, sebelum di sini terbentuk inti akademisi yang akan dapat diserahi tugas untuk mengelola pendidikan tinggi itu. Ia mendesakkan pengiriman sebanyak mungkin mahasiswa Indonesia ke universitas universitas di Nederland.

Karena kalangan atas masyarakat Eropa di sini sependapat dengan gagasan van Deventer, maka bisa dimengerti bila upaya yang dilancarkan oleh Indische Universiteitsvereeniging, sebuah perhimpunan yang didirikan pada 1910 untuk memperjuangkan berdirinya perguruan tinggi di Indonesia, tidak mendapat tanggapan positif. Hanya sementara kalangan “pribumi” lah yang mendukung keinginan perhimpunan yang berasal dari inisiatif kalangan kaum Indo itu.

Berubah Pendirian
Perang Dunia I (1914 1918) telah mengubah sikap suatu golongan yang berpengaruh besar dan berkeuangan kuat di masyarakat kolonial, yakni kaum pengusaha Eropa, yang sangat memerlukan tenaga tenaga insinyur. Padahal golongan ini tadinya termasuk golongan yang paling keras menentang berdirinya perguruan tinggi di Hindia-Belanda. Perubahan sikap ini disebabkan terhalangnya pengiriman lulusan HBS ke Delft, Nederland, untuk menempuh studi insinyur, dan terhalang pula pengiriman insinyur dari Negeri Belanda ke Nederlands-Indie.16 Cukup banyak lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Delft yang bekerja di Hindia-Belanda. Rata-rata 25 sampai 30 persen.17

Sebenarnya Indische Universiteitsvereeniging maupun van Deventer menggambarkan bahwa bukan Sekolah Tinggi Tekniklah yang akan lahir pertama di Hindia Belanda, melainkan Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Hukum. Sebab, benih yang, bisa melahirkan kedua sekolah tinggi itu sudah ada, yakni ”Stovia” yang sudah disebut di atas, dan Sekolah Hukum (Rechtsschool), yang didirikan di Batavia pada 1909. Malah sejak 1913 “Stovia” mempunyai saudara kembar di Surabaya, bernama Nederlandsch-Indische Artsen School(Nias). Hanya saja. ketika pada 1927 “Stovia” ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggii Kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) dan lulusannya disederajatkan dengan lulusan fakultas kedokteran di universitas universitas di Nederland, lulusan “Nias” masih disebut Indische Artsen, di mana dokter lulusannya belum disederajatkan dengan lulusan Sekolah Tingi Kedokteran.

Tiga tahun sebelum “Stovia” ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran itu, Gubemur Jenderal Dirk Fock meresmikan berdirinya Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) di Batavia (1924).

Lahirnya Universitas
Berdirinya ketiga sekolah tinggi antara 1920 1930 itulah yang menjadi titik tolak perkembangan universitas universitas di Indonesia yang melahirkan para akademisi kita. Memang, sejak awal sebagaimana terlihat dari kisah Abdul Rivai, sarjana-sarjana Indonesia tidak hanya dilahirkan oleh lembaga lembaga pendidikan tinggi di negeri kita. Wanita pertama Indonesia yang mencapai gelar sarjana, yakni Maria Ulfah, memperoleh gelar Meester in de Rechten nya (Sarjana Hukum) di Universitas Leiden pada 1933, meskipun ketika itu di Batavia sudah ada Sekolah Tinggi Hukum. Sampai sekarang pun cukup banyak akademisi Indonesia yang memperoleh gelar kesarjanaannya di luar negeri. Atau, S 1 nya di Indonesia, S 2 dan S 3 nya di negara negara lain.

Kenyataan itu kiranya perlu disyukuri, karena dengan demikian justru akan semakin diperkayalah dunia akademisi Indonesia. Sebab setiap universitas, baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki ke¬khususan dan mempunyai ke¬istimewaan masing masing.

Panjang sudah perjalanan yang ditempuh oleh dunia kesarjanaan Indonesia semenjak Abdul Rivai memperoleh gelar Doktornya di Universitas Gent, 23 Juli 1908. Menurut data yang dihimpun oleh Pusat Penelitian Kompas, jumlah sarjana Indonesia dengan gelar Doktor ada sekitar tiga ribu orang, kalau dihitung berdasarkan disertasi yang dikirimkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dari 2.522 dosen tetap Universitas Indonesia, 369 orang di antaranya telah mencapai gelar Doktor. Di antara 2.100 dosen di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, sekitar 23 persen atau 432 orang bergelar Doktor, dan 275 Master.18

“Universitas Indonesia” dan “Universitas Gadjah Mada” adalah dua universitas tertua di Indonesia, dan keduanya lahir sesudah Perang Dunia II. Universitas adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas. Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran “Universitas Indonesia” sekarang ini tidak bisa dipisahkan alurnya dengan Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Kedokteran sebelum Perang Dunia II yang telah dituturkan di atas. Sementara benih “Institut Teknologi Bandung” (ITB) adalah Sekolah Tinggi yang pertama lahir di Indonesia pada tahun 1920, yakni Sekolah Tinggi Teknik (TH) di Bandung.

Sebenarnya pemerintah kolonial sudah merencanakan untuk mendirikan sebuah universitas sebelum Perang Dunia II, tetapi rancangan ordonansi baru pendidikan tinggi yang diajukan ke Volksraad dalam bulan Desember 1941 belum sempat dibahas, akibat pecah Perang Pasifik, dan pemerintah Nederlands Indie menyerah tanpa syarat kepada Jepang 12 Maret 1942. Universitas yang akan didirikan itu, selain akan memfakultaskan beberapa sekolah tinggi yang sudah ada (Teknik, Hukum, dan Kedokteran), juga akan membuka Landbouwkundige Fakulteit (Fakultas Pertanian) dan Literaire Fakulteit (Fakultas Sastra). Fakultas Pertanian dinyatakan berdiri dengan Ordonansi No. 490, tertanggal l September 1941, sedang Fakultas Sastra yang direncanakan itu akan mempunyai empat jurusan: ilmu ilmu sosial, bahasa dan sastra Indonesia, sejarah, “ilmu bangsa-bangsa” (volkenkunde).19

Belanda akhimya berhasil mendirikan apa yang disebutnya Universiteit van Indonesie itu pada tahun 1947. Inilah yang sekarang berkembang menjadi “Universitas Indonesia”. Sementara “Universitas Gadjah Mada” di Yogyakarta didirikan pada 15 Maret 1948. Universitas ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada 19 Desember 1949. Fakultas fakultas “Universitas Gadjah Mada” berasal dari beberapa perguruan tinggi yang sudah ada sebelumnya: Perguruan Tinggi Kedokteran yang didirikan di Klaten 1946, dan terdiri dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi; Sekolah Tinggi Teknik di Yogyakarta yang didirikan 17 Februari 1946; sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra, didirikan oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta pada 3 Maret 1946; Pendidikan Tinggi Ilmu Politik yang didirikan 15 Maret 1948 dan disponsori bersama oleh Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Penerangan.20

Baik “Universitas Indonesia” maupun “Universitas Gadjah Mada” dengan benih benihnya tersebut hanya mungkin berdiri waktu itu, karena sudah tersedia tenaga tenaga pengajar dari Indonesia sendiri yang “lumayan”jumlahnya, meskipun belum mencukupi, sehingga masih diperlukan tenaga tenaga asing. Kalau kita membuka lembaran lembaran buku Pedoman Tahun Peladjaran 1954/1955 Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitet Indonesia saja misalnya (jadi tujuh tahun sesudah UI berdiri), maka kita akan mengetahui bahwa di sana masih ada sejumlah tenaga pengajar asing. Antara lain Prof. Dr. P.N. Drost yang mengajar “Hukum Antara Negara”, Prof. Dr. A. Kraal (Toegepaste Economie), Prof.Dr. Nico Gunzburg (Hukum Perdata II), dan Prof. Dr. G.J. Held (Ilmu Kebudayaan).21

Kualitas Keilmuan
Jadi, agaknya benar juga pendapat van Deventer yang dikemukakan di atas, bahwa pada tahun tahun belasan abad XX Indonesia belum siap mempunyai universitas sendiri, karena masih sangat kurang jumlah akademisi “pribumi” yang kualitatif bisa diandalkan sebagai pengajar di lembaga pendidikan tinggi. Pada zaman Indonesia merdeka memang terbukti adanya sejumlah universitas yang mutunya sebagai lembaga pendidikan tinggi sangat memprihatinkan, karena kurangnya tenaga tenaga pengajar yang kualitatif bisa diandalkan di lembaga yang bersangkutan.

Banyaknya jumlah sarjana dari S l sampai dengan S 3 di Indonesia sekarang ini pun belum dengan sendirinya berarti bahwa kualitas dunia ilmiah di negeri kita sudah menjulang tinggi. Sejarawan terkemuka Indonesia, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, memperingatkan adanya “Doktor doktor Pohon Pisang”. Seperti halnya pohon pisang yang sekali berbuah lantas mati, demikian pula ada sarjana sarjana yang setelah lulus tidak menghasilkan karya ilmiah lagi. Karya ilmiahnya yang terakhir dan satu satunya adalah skripsi atau disertasinya.

Tidak berkembangnya jurnal jurnal ilmiah dan jurnal jurnal profesi barangkali juga bisa dijadikan suatu indikasi masih kurang suburnya dunia keilmuan dan dunia profesioal di negeri kita. Jurnal jurnal ilmiah dan profesional tidak saja merupakan salah satu sumber penting untuk menimba pengetahuan tetapi juga bisa dijadikan arena untuk men-test hasil hasil penelitian dan pendapat pendapat di dunia ilmiah. Untuk menulis di jurnal jurnal itu seorang ilmuwan membutuhkan keberanian dan sikap rendah hati serta keterbukaan.

Dilihat dari segi biaya penerbitan, mestinya setiap lembaga pendidikan tinggi dan setiap organisasi profesi mampu menerbitkan jurnal jurnal yang terbit dua atau tiga bulan sekali. Hal ini sulit diselenggarakan karena tiadanya konsistensi serta kurangnya akademisi atau kaum profesional yang beminat untuk menulis. Secara teknis penyelenggaraan penerbitan itu sebenarnya bisa dipercayakan kepada lembaga lembaga penerbitan profesional.

Dalam hubungan dengan masalah jurnal jurnal ilmiah itu, bekas Rektor Universitas Indonesia yang kini menjadi Menteri Kesehatan, yakni Prof. Sujudi, pada akhir jabatannya, mengeluh bahwa nama Universitas Indonesia kurang mencuat di dunia internasional. Katanya, mungkin hal itu disebabkan warga Universitas Indonesia kurang menghasilkan terbitan-terbitan di majalah majalah ilmiah yang reputasinya baik.22
Tetapi pada awal uraiannya mengenai Universitas Indonesia buku Panduan Memilih Perguruan Tinggi yang me¬ngedepankan keluhan Prof. Sujudi itu, toh juga menonjolkan bahwa banyak tokoh UI yang menjadi menteri dan pejabat¬-pejabat pemerintahan. Meskipun membanggakan dan hal semacam itu “sah sah saja”, tetapi akan lebih pantaslah kalau sebuah lembaga pendidikan tinggi terutama membanggakan prestasi ilmiahnya.

P Swantoro, Dewan redaksi Basis, Wartawan Kompas, Jakarta

1. I.J. Brugmans, Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie, J.B Wolters, Groningen-Batavia, 1938, hlm. 287
2. Harry A. oeze, In het Land van de Oversheerser I – Indonesiers in Nederland 1600-1950, Foris Publications, Holland, 1986, hlm. 73-74.
3. ibid.,hlm.32-35.
4. Liesbeth Dolk, Twee Zielen, Twee Gedachten, KITLV, Leiden, 1993, hlm.7. Mengutip dari Sartono Kartodirdjo, “The Modern Indonesian Intelligentsia Protagonist of political Organization”, dalam: L. Blusse, India and Indonesia from the 1920’s: The origin of Planning, Leiden , 1986, hlm.204.
5. Ibid, hlm.8.
6. Soewarsih Djojopuspito, Buiten het Gareel, De Haan/Vrij Nederland, Utrecth/Amsterdam, Cetakan pertama, 1940; cetakan kedua, 1946.
7. Liesbeth Dolk, Twee Zielen…,hlm.7.
8. C. Fasseur, De Indologen-Ambtenaren voor de Oost 1825-1950, Bert Bakker, Amsterdam, 1993, hlm. 338.
9. Ibid, hlm. 290-291; Harry Poeze, In het Land van de Oversheerser I, hlm. 17-18.
10. Parakitri T. Simbolon, menjadi IndonesiaI-Akar-akar Kebangsaan, Kompas, jakarta, 1995.
11. Harry A. Poeze, In het Land van de Overheeser, hlm. 69.
12. I.J. Brugmans, Geschiedenis…,hlm.345.
13. Ibid, hlm.339.
14. L.F. van Gent, Gedenboek van Nederlandsch-Indie ter Gelegenheid van het Regeeringsjubileum van H.M. De Koningin 1898-1923, Kolff & Co., Batavia, 1923, hlm. 137-139.
15. J. Charite(ed), Biografisch Woordenboek van Nederland I, martinus Nijhoff, Den haag, 1979, hlm. 137-139.
16. I.J. Brugmans, Geschiedenis…,hlm.345-346
17. J.A.A. van Doorn, De Laatste Eeuw van Indie, Bert Bakker, Amsterdam, 1994.
18. Winarno Zain(ed), Panduan Memilih Perguruan Tinggi, tempo, jakarta, 1994.
19. S.L. van der Wal, Het Onderwijsbeleid in Nederlands-indie 1900-1940-een bronnepublikatie, J.B.Wolters, Groningen, 1963, hlm.649-650.
20. Pusat infromasi Kompas, Universitas gadjah Mada.
21. Universitet Indonesia, pedoman Tahun Pelajaran 1954/1955 Fakultet Hukum dan pengetahuan Masjarakat.
22. Winarno Zain(ed), pedoman Memilih Perguruan Tinggi.