Energi Terbarukan Masih Bisa Digenjot

Potensi penurunan emisi dari sektor energi dinilai masih bisa lebih agresif lagi. Itu bisa dicapai antara lain dengan memberi perhatian dan implementasi lebih serius pada pembangunan sumber-sumber energi terbarukan.

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan potensi penurunan emisi dari sektor energi bisa lebih agresif lagi. Itu bisa dicapai antara lain dengan memberi perhatian dan implementasi lebih serius pada pembangunan sumber-sumber energi terbarukan. Selain berkontribusi pada penurunan emisi global, langkah ini jadi lompatan bagi pertumbuhan ekonomi baru dalam jangka panjang yang meningkatkan mutu kesehatan dan lingkungan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA–Panel-panel sel surya pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019). Penggunaan PLTS Sengkol serta dua PLTS lain yakni PLTS Selong dan PLTS Pringgabaya di Lombok Timur yang masing-masing berkapasitas 5 megawatt, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik Indonesia.

Selain itu, penurunan emisi ini berkorelasi positif pada peningkatan mutu kesehatan penduduk serta mengurangi risiko bencana akibat pertumbuhan ekonomi eksploitatif. Presiden Joko Widodo dalam periode kedua kepemimpinannya diharapkan mendongkrak pemanfaatan energi terbarukan.

“Pemerintah dalam hal energi terbarukan bukan tidak berbuat apa-apa, tetapi pertumbuhannya kalah dengan penggunaan batubara,” kata Maxensius Tri Sambodo, peneliti Puslit Ekonomi LIPI, Selasa (10/12/2019), di Jakarta.

Data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Tahun 2019-2028 menyebutkan, persentase penggunaan energi terbarukan pada pembangkit listrik di Indonesia malah turun dari 15,2 persen menjadi 15,1 persen, meski jumlah kapasitas terpasang bertambah dan jenis energi terbarukan kian bervariasi. Pada 2004, jenis energi terbarukan baru sekadar tenaga air dan panas bumi dan tahun 2018 variasinya bertambah dengan jenis biomassa, angin, mikrohidro, minihidro, matahari, limbah, dan biogas.

Persentase energi terbarukan itu turun karena pemanfaatan penggunaan bahan bakar fosil, terutama batubara, meningkat tajam dari 9.750 MW (2004) menjadi 31.578 megawatt atau MW (2018). Pekerjaan berat menanti mengingat pada Rancana Umum Pembangkit Tenaga Listrik 2019-2028 menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025. Dengan kata lain, lima tahun mendatang persentase energi terbarukan harus bertambah 8 persen.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Maxensius Tri Sambodo, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Selasa (10/12/2019) di Jakarta.

Di sisi lain, Indonesia dalam komitmen penurunan emisi global menyatakan akan menurunkan 11-14 persen dari sektor energi pada tahun 2030. Itu menjadi tantangan mengingat pertumbuhan sektor ini mencapai 6,7 persen. Karena itu, sektor energi harus tetap memenuhi kebutuhan ekonomi dari sumber energi terbarukan serta program-program konservasi energi.

Menurut Maxensius, komitmen dalam dokumen niatan kontribusi nasional (NDC) yang disampaikan Indonesia itu bisa lebih ambisius. Apalagi saat ini, upaya meningkatkan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui revisi NDC mulai dibuka karena belum mencukupinya komitmen negara untuk mengerem laju penambahan suhu rata-rata tak melebihi 2 derajat celsius, alih-alih 1,5 derajat celsius.

Potensi melimpah
Potensi sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia dinilai amat melimpah. Itu ditunjang dengan tarif listrik secara global dari energi terbarukan tenaga surya dan angin kian terjangkau. Kondisi ini perlu ditunjang kebijakan maupun peraturan yang berpihak pada energi terbarukan itu.

Ia mencontohkan, saat ini harga beli listrik energi baru terbarukan oleh PLN dibatasi maksimal 85 persen dari biaya pokok produksi (BPP) listrik di tiap wilayah dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dengan model seperti ini, hanya energi air melalui PLTA yang mampu berkompetisi dengan batubara.

Felix Wisnu Handoyo, juga peneliti Puslit Ekonomi LIPI mengatakan tarif listrik dari sumber energi batubara murah karena belum memperhitungkan eksternalitas dampak kesehatan dan lingkungan. Dampak negatif dari memburuknya mutu lingkungan seperti penyakit tak menular, saat ini kian membebani program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski penyakit tidak menular bisa saja disebabkan gaya hidup dan pola makan, faktor luar seperti lingkungan patut diperhitungkan.

Secara terpisah, Manajer Program Green Economy Manajer Program Green Economy (IESR) Erina Mursanti menambahkan, Indonesia bisa meningkatkan ambisi iklim di sektor ketenagalistrikan dengan menekan kontribusi dari PLTU dan meningkatkan kontribusi dari energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030. “Jadi kalo di NDC penurunan emisi dari sektor energi ada 314 juta ton (setara CO2), nah peningkatan share energi terbarukan 3 kali lipat dapat menurunkan sekitar 144 juta ton (setara CO2),” ujarnya.

Upaya lain yakni meningkatkan efisiensi energi dari penerangan dan peralatan rumah tangga, di mana hal ini dapat mengurangi beban puncak listrik sebesar 26,5 gigawatt atau GW pada tahun 2030. Harapannya, hal itu jadi masukan dalam revisi NDC yang lebih ambisius.

Oleh ICHWAN SUSANTO

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 11 Desember 2019