Bencana longsor bukan cerita baru bagi Indonesia yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Korban jiwa terus berjatuhan. Bencana longsor adalah yang paling mematikan. Dari 2010 hingga awal 2018 terjadi lebih dari 3.700 kali longsor dengan korban jiwa lebih dari 1.600 jiwa.
Selain faktor geologi yang memicu bencana tanah longsor, lahan kritis menjadi salah satu penyebab tak langsung. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menanam pohon di lahan-lahan kritis sebagai upaya pengendalian daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersedia lebih dari Rp 3 triliun.
KOMPAS/DANIAL ADE KURNIAWAN–Kondisi perbukitan penuh lahan pertanian hortikultura tampak di kawasan dataran tinggi Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (3/2/2019). Dataran tinggi Malino yang merupakan hulu Sungai Jeneberang dalam kondisi kritis akibat alih fungsi lahan yang masif. Hutan berganti rupa menjadi pertanian hortikultura, permukiman, dan vila.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Putera Parthama, lahan kritis di daratan kini seluas 14 juta hektar per tahun 2018. Dari data KLHK, lahan kritis terluas ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 1.338.810 hektar. Di data itu tak ada lahan kritis di Pulau Jawa. Adapun Provinsi Papua terluas kedua, yakni 538.523 hektar.
Direktur Konservasi Tanah dan Air Yuliarto, Rabu (24/4/2019), di Jakarta, mengatakan, lahan kritis di pesisir yakni terkait hutan mangrove, sekitar 1,82 juta hektar (ha) mangrove dalam kondisi kritis, dan selama kurun waktu 2010-2015 
terjadi degradasi seluas 260.859,2 ha. Luas mangrove Indonesia sekitar 3,4 juta ha, terluas di dunia.
Pemulihan lahan kritis ada dua cara, yaitu dengan menambah vegetasi dan dengan rekayasa teknik. ”Di Jepang yang pertama dilakukan civil engineering sehingga erosi berkurang maka lahan menjadi subur, lalu ditanami maka tanaman akan jadi,” kata Putera.
Di Indonesia, upaya yang lebih banyak dilakukan adalah menanam, sedangkan bangunan teknik sipil jadi tambahan. Untuk daerah kering, embung penampung air hujan dibangun.
Tahun ini KLHK akan melaksanakan kegiatan penanaman pohon untuk memperbaiki kinerja DAS, meningkatkan tutupan hutan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dana yang disediakan untuk seluruh kegiatan sekitar Rp 3,1 triliun pada tahun 2019.
”Untuk penanaman pohon sekitar Rp 2,1 triliun bagi luasan 206.000 hektar. Nanti penapisnya yaitu DAS prioritas 15, danau prioritas 15, dan 65 dam untuk area tangkapan air,” ujar Putera. Dana APBN ditambah dana pendamping dari daerah untuk pembiayaan, termasuk biaya administrasi.
Guru Besar Kehutanan dari IPB Hariadi Kartodihardjo mewanti-wanti, lahan kritis yang penting bukan fisiknya, melainkan fungsi yang kini ada. ”Karena lahan kritis ada di lahan warga atau di perusahaan atau lainnya. Selain penanaman, proses persiapan amat penting, termasuk perlu pendamping. Namun, tidak ada dana yang dialokasikan untuk itu,” ujarnya.
Ada enam masalah pada penanaman pohon, yaitu konflik, siapa pengelola atau pemiliknya karena terkait pertanggungjawaban dana, manfaat bagi masyarakat seperti apa, dan pendampingannya seperti apa. Dia juga menyoroti pentingnya pendanaan tahun jamak karena tiga tahun setelah penanaman baru terlihat hasilnya.
Perbedaan perspektif
Kekhawatiran Hariadi amat beralasan. Sebab, definisi lahan kritis berubah seiring perubahan regulasi. Regulasi pertama berupa peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, yang lalu diubah untuk ditingkatkan kekuatan hukumnya menjadi undang-undang, yaitu UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
Dalam PP No 37/2012 dinyatakan, ”Lahan Kritis adalah lahan yang tak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan keseimbangan ekosistem DAS (daerah aliran sungai) terganggu”.
Sementara dalam UU No 37/2014, definisi lahan kritis berubah jadi, ”Lahan kritis ialah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudayakan atau tak dibudidayakan”.
”Dulu, begitu tak ada pohon, itu adalah lahan kritis. Kalau sekarang, yang dilihat produktivitasnya erosi. Meski tutupan tanah bagus, tetapi tanamannya tanaman sayur, ini memicu masalah,” kata Putera.
”Kami perspektifnya ialah rehabilitasi demi meningkatkan daya dukung DAS,” ujarnya. Kepentingan beragam sektor di DAS kadang bertabrakan. Saat KLHK berkepentingan mengamankan ekosistem, Kementerian Pertanian mengutamakan kenaikan perekonomian warga. Maka, ada tanaman seperti daun bawang dan sawi yang pendapatannya mencapai Rp 80 juta per hektar.
Persoalan lain adalah, luasan lahan kritis menciut akibat definisi berubah. ”Dulu sesuai PP, ditemukan lahan kritis 25 juta hektar. Dengan UU baru, menjadi 14 juta hektar,” ujarnya.
Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI
Sumber: Kompas, 25 April 2019
