Strategi Baru Pengelolaan Danau Dirumuskan

Rencana pengelolaan danau kini masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana tata ruang di pusat dan daerah. Itu bertujuan agar penyelamatan danau dikerjakan secara terintegrasi dan menyeluruh dengan melibatkan pemangku kepentingan di seputar lanskap danau.

Pada tahap pertama, implementasi tersebut dijalankan pada Danau Rawa Pening, satu dari 15 danau yang ditetapkan danau prioritas nasional sejak 10 tahun lalu. Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening itu ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 22 Maret 2019.

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO–Pemancing nila dan mujair di Danau Rawapening, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/3/2019), duduk santai di atas tanggul sawah di tengah danau. Ini bukti bahwa sedimentasi yang tinggi di danau itu menyebabkan munculnya lahan yang bisa ditanami padi. Kedalaman Danau Rawapening kini diperkirakan hanya 3 meter di bagian tengah. Sementara di tepian kurang dari 1 meter akibat sedimentasi dari 14 anak sungai yang lahan di hulunya sudah gundul.

“Contoh kongkrit implementasi dimulai dengan Jateng. Jadi dalam proses 10 tahun dihasilkan rencana pengelolaan danau terpadu dan disahkan Gubernur Jawa Tengah,” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (26/3/2019), seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Jakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Doni Monardo serta sejumlah gubernur/wakil gubernur dan bupati. BNPB menjadi pemangku kepentingan baru yang dilibatkan dalam upaya penyelamatan danau untuk memberi edukasi publik tentang potensi bencana.

Siti Nurbaya mengatakan Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening ini akan disusul danau-danau prioritas lainnya. Harapannya, rencana pengelolaan tersebut bisa disinergikan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tata ruang di daerah dan pusat.

Penyusunan rencana pengelolaan danau secara terpadu dihasilkan dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VII DPR pada Oktober 2017 dengan KLHK serta instansi serta pemerintah daerah terkait. Strategi penyelamatan danau yang baru ini diharapkan berhasil menyelamatkan danau yang memiliki fungsi sebagai cadangan air, sumber perikanan, pariwisata, transportasi, habitat berbagai jenis flora dan fauna, dan identitas budaya masyarakat lokal.

Siti Nurbaya mengakui pada tahun-tahun lalu banyak upaya dilakukan untuk penyelamatan danau. Namun hasil yang diharapkan masih belum tercapai karena danau-danau prioritas masih mengalami kerusakan.

Belum efektifnya penyelamatan ekosistem danau karena pelaksanaan yang bersifat parsial, sporadis dan sektoral baik oleh pemerintah dan pemda maupaun kerja-kerja dan dukungan komunitas dan dunia usaha.

“Ada hal penting dan cukup prinsip untuk kita perkuat dan tegaskan saat ini berkenaan dengan kesepahaman urgensi, kesamaan visi, kolaborasi resources, serta sinergi program,” kata dia.

Ego sektoral
Menteri Bambang Brodjonegoro pun memberi pesan agar tiap-tiap sektor menanggalkan ego masing-masing. “Alangkah sedihnya kalau kita tidak peduli mayoritas penduduk kita sendiri dengan menelantarkan air dan mengedepankan ego dalam penyelesaian masalah danau,” ungkapnya.

Pesannya mengacu pada proyeksi ketersediaan air pada 2045 yang menunjukkan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bakal mengalami krisis air. Ironisnya, hal itu saat Indonesia dicita-citakan telah menjadi negara maju di 100 tahun kemerdekaannya.

PRESENTASI MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS–Proyeksi ketersediaan air yang dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Selasa (26/3/2019) saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menyebut Danau Rawapening sebagai salah satu dari 10 danau yang sudah tersentuh oleh kementeriannya.”Pendekatan yang kami gunakan di Danau Rawapening, merupakan replikasi program Citarum Harum. Mudah-mudahan dengan pola kerja bersama, bisa diperbaiki,” ujar dia.

Saat ini, dari 15 danau prioritas, hanya Danau Sentani yang belum selesai penyusunan Rencana Pengelolaan Danau. Ke-14 danau prioritas lain yaitu Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, dan Limboto, telah menyelesaikan rencana pengelolaan tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau kemarin juga dilakukan penandatanganan kesepakatan 11 menteri terkait penyelamatan danau prioritas nasional. Itu sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang ditandatangani 9 menteri pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali Tahun 2009 yang diikuti Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) yang diluncurkan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang Tahun 2011.

Isi kesepakatan tersebut yaitu para menteri bersepakat untuk:

1. Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam RPJMN, Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga, dan Rencana Tata Ruang.
3. Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari.

Adapun ke 11 Menteri yang turut menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pariwisata, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diwakilkan pejabatnya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Sejumlah 11 menteri menyatakan sepakat untuk menyelamatkan danau dari kerusakan dan pencemaran. Kesepakatan itu berlangsung Selasa (26/3/2019) di Auditorium Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, Gubernur dan Bupati pemangku wilayah 15 Danau Prioritas Nasional juga menandatangani dokumen serupa yang berisi kesepakatan untuk:

1. Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten, Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah terkait, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan danau, baik kelompok kerja, tim, atau badan yang telah dibentuk oleh gubernur/bupati untuk mengawal pelaksanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
   4. Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari.

Adapun 15 Gubernur dan Bupati yang menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki L. Djanggola, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, Bupati Minahasa Royke Roring, serta perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, pelaksana tugas Gubernur Jambi, Gubernur Banten, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Gorontalo, Gubernur Papua, Bupati Bangli, dan Bupati Luwu Timur.

Oleh ICHWAN SUSANTO

Sumber; Kompas, 27 Maret 2019