Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 telah mengamanatkan pemulihan kembali daerah bencana di Sulawesi Tengah harus selesai dalam dua tahun. Sekalipun demikian, pembangunan kembali kawasan ini harus memperhitungkan potensi keberulangan bencana dan efisiensi anggaran.
“Periode ulang tsunami di Teluk Palu dan Selat Makassar termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Ini harus jadi pertimbangan penting dalam pembangunan kembali kawasan ini,” kata Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia Gegar Prasetya, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
”The Makassar Strait Tsunamigenic Region, Indonesia”,yang diterbitkan di jurnal Natural Hazard (2001), menyebutkan, sebanyak 14 tsunami terjadi di kawasan ini dari tahun 1820 hingga 1882. Adapun sejak 1927 hingga 2001 telah terjadi enam kali tsunami di kawasan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditambah dengan kejadian kali ini, berarti total kejadian tsunami di kawasan ini sudah 19 kali dari tahun 1820 hingga 2018. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di Indonesia.
”Semua tsunami di kawasan ini bersumber dari aktivitas gempa di patahan Palu-Koro, zona subduksi di utara Sulawesi, dan jalur sesar di Asternoster,” kata Gegar yang juga Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia ini.
Sejak 1990-an, patahan Palu-Koro telah memicu tiga tsunami, yaitu pada 1 Desember 1927 di Teluk Palu, 14 Agustus 1968 di Teluk Palu, dan 1 Januari 1996 di Simuntu-Pangalaseang. Semua sumber gempa yang memicu tsunami ini berada di dekat pantai barat Sulawesi Tengah. Tiga tsunami lainnya dipicu gempa yang terjadi di patahan Pasternoster, yaitu 11 April 1967 yang melanda Tinambung, 23 Februari 1969 melanda Majene, dan 8 Januari 1984 melanda Mamuju.
”Tsunami di zona ini merupakan yang paling sering terjadi di Indonesia yang tercatat. Rata-rata 25 tahun sekali terjadi tsunami. Ini karena pergerakan geologi Pulau Sulawesi memang sangat aktif,” kata Gegar.
Tsunami di zona ini merupakan yang paling sering terjadi di Indonesia yang tercatat. Rata-rata 25 tahun sekali terjadi tsunami. Ini karena pergerakan geologi Pulau Sulawesi memang sangat aktif.
Asisten Deputi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Maritim Kemenko Kemaritiman Sahat Manaor Panggabean mengatakan telah mengingatkan para instansi terkait untuk memperhitungkan risiko bencana ke depan. “Ketika sudah dibangun huntap (hunian tetap) lokasinya harus aman dari bencana, terutama likuefaksi. Jangan sampai korban yang sudah dipindahkan terkena bencana lagi di masa depan. Karena itu, menjadi penting pemetaan mikrozonasi,” kata dia.
Selain mikrozonasi, menurut Sahat, penting juga memperhitungkan pengetahuan lokal masyarakat. “Banyak nama-nama kawasan di Palu identik dengan istilah kebencanaan. Ini mungkin menandai bahwa puluhan tahun lalu memang pernah terjadi bencana,” kata dia.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memulihkan Sulteng dan Nusa Tenggara Barat dibutuhkan dana Rp 34 triliun, di mana untuk Sulteng saja sebesar Rp 22 triliun. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dana dalam negeri yang tersedia hanya Rp 6 triliun, sedangkan dari pinjaman luar negeri Rp 12,39 triliun.
Sebagian besar kebutuhan dana di Sulteng ini untuk infrastruktur fisik, terutama yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencapai Rp 8,6 triliun. Misalnya, untuk membangun hunian tetap korban bencana sebanyak 32.000 unit saja dibutuhkan Rp 6,3 triliun.
Perlindungan alam
Dengan potensi ancaman ke depan, Gegar mengingatkan, pemerintah sebaiknya lebih memilih untuk menggunakan mitigasi bencana tsunami yang lebih ramah lingkungan dan anggaran. Dia mencontohkan, untuk memitigasi tsunami ke depan lebih baik menggunakan mangrove, hutan pantai, dan sempadan.
Pemerintah sebaiknya lebih memilih untuk menggunakan mitigasi bencana tsunami yang lebih ramah lingkungan dan anggaran.
“Tidak harus membangun tanggul laut, yang selain biayanya sangat mahal, juga belum terbukti bisa meredam dampak tsunami,” ujarnya.
Perencana Ahli Utama Bappenas yang juga Sekretaris Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Sulawesi Tengah-Nusa Tenggara Barat Suprayoga Hadi mengatakan, tanggul laut merupakan salah satu infrastruktur fisik yang akan dibangun di Teluk Palu. Pembangunan ini merupakan usulan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Menurut Gegar, tsunami merupakan gelombang panjang yang bisa melewati tanggul laut. Fenomena ini terlihat di Jepang pada tahun 2011, yang tanggul lautnya dilewati tsunami.
“Perlu diperhitungkan juga, infrastruktur fisik memiliki masa pakai. Bisa jadi, 30 tahun lagi saat tsunami datang sudah rusak. Kalau pohon ditanam sekarang, semakin lama semakin besar,” kata dia.
Survei dari tim Operasi Bakti Teknologi (OBT) Sulteng menemukan, keberadaan hutan mangrove di pesisir Donggala, Sulteng, mengurangi tingkat kerusakan akibat tsunami pada 28 September 2018. Perkiraan luas mangrove di pesisir Donggala 22,46 hektar dan perkiraan panjang garis pantai yang ada mangrove 2.984 kilometer. Jenis tanaman mangrove di area itu meliputi Rhizophora apiculata, Avicennia lanata, Nypa fruticans, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, serta Sonneratia alba.
Keberadaan hutan mangrove di pesisir Donggala, Sulteng, mengurangi tingkat kerusakan akibat tsunami pada 28 September 2018.
Peneliti tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko yang terlibat survei itu menyebutkan, rumah-rumah di Kampung Kabonga dan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala tak rusak karena terlindungi hutan mangrove setebal 50-75 meter. Di luar hutan mangrove, tinggi tsunami 5 meter, tetapi sampai di rumah warga tinggal 1 meter. Itu membuktikan, hutan mangrove efektif meredam dampak tsunami.
Sementara itu, survei peneliti tsunami Kementerian Kelautaan dan Perikanan (KKP) Abdul Muhari menemukan, beberapa kawasan pesisir di Banten, terbukti terlindungi oleh hutan pantai sehingga tidak mengalami kerusakan separah kawasan lain yang tak terlindungi tanaman. Hutan pantai, dinilai masih efektif untuk mengurangi energi tsunami yang ketinggiannya kurang dari 5 meter.
Oleh AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 18 Januari 2019
